Menteri ATR/BPN Pecat Pegawai yang Terlibat Kasus Pagar Laut di Bekasi, Ini Daftarnya

Keputusan tersebut diambil setelah melalui proses evaluasi dan investigasi terkait keterlibatan pegawai dalam penyalahgunaan tugasnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengungkapkan pihaknya telah memberikan sanksi kepada 6 pegawai di lingkungan ATR/BPN terkait penyalahgunaan wewenang dalam kasus sengketa pagar laut yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat.

Keputusan tersebut diambil setelah melalui proses evaluasi dan investigasi terkait keterlibatan pegawai dalam penyalahgunaan tugasnya, terutama dalam hal pengubahan dan pemindahan dokumen serta peta tanah.

"Ada sekitar 6 PNS dan Non-PNS yang harus kita kasih sanksi. Dan yang satu, kita keluarkan kita pecat. Kita keluarkan karena kategorinya sudah tak bisa dimaafkan," kata Nusron dalam konferensi pers, di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (21/2).

Nusron Wahid menegaskan bahwa sanksi tegas diberikan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga integritas dan profesionalisme dalam pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan pertanahan.

Enam pegawai yang terkena sanksi tersebut terdiri dari PNS dan non-PNS, dengan rincian sebagai berikut:

1. FKI yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Tim Adjudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Bekasi pada tahun 2021, kini dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan.

FKI mendapat sanksi berat karena tindakan yang tidak bisa dimaafkan terkait pengubahan dokumen tanah.

"Sekarang menjadi kepala seksi penetapan dan pendaftaran tanah pada kantor pertanahan, yang bersangkutan dikasih sanksi berat. Berupa dicopot dari jabatannya sekarang," ujarnya.

2. RL yang dulunya menjadi Wakil Kepala Tim Adjudikasi PTSL, serta bertugas mengukur dan mengatur peta, juga mendapat sanksi berat akibat keterlibatannya dalam pemindahan dokumen dan pengubahan peta. Sekarang RL bertugas sebagai Penata kadastral di Kabupaten Karawang.

"Yang bersangkutan dikasih sanksi berat," kata Nusron.

Pegawai Selanjutnya

3. SR yang menjabat sebagai Wakil Kepala Tim Adjudikasi dan staf, turut diberikan sanksi berat karena perannya dalam kasus ini.

"SR Dulu jabatannya, sekarang penata pertanahan pertama kantor pertanahan Kota Bekasi. Dulu jabatannya wakafisik adjudikasi Yuridis. 

4. AS yang meminjamkan peta untuk mengubah data dan dokumen pertanahan, juga dikenakan sanksi berat.

5. R seorang non-PNS yang saat ini berstatus P3K, turut menjadi salah satu pihak yang diberikan sanksi atas keterlibatannya dalam tindakan tersebut.

6. AS yang terakhir dan terlibat dalam pengubahan peta, diberhentikan dari jabatannya dan dicopot dari tugasnya.

"AS ini  yang inisiatif memindah buku yang ngajak. Ini yang dipecat. Kalau yang R sama AS ini yang dipengaruhi kalau yang atasnya ini yang merestui," ujarnya.

Dengan penegakan sanksi ini, Nusron Wahid berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali dan memberikan pembelajaran bagi seluruh pegawai di ATR/BPN untuk menjaga etika dan integritas dalam menjalankan tugas mereka.

Bareskrim Periksa Kades Segarajaya Terkait dugaan Pemalsuan SHGB Pagar Laut Bekasi

Polisi periksa Kepala Desa (Kades) Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Abdul Rosyid terkait dugaan pemalsuan 93 SHGB untuk proyek pagar laut di Desa Segarajaya, Bekasi. Pemeriksaan berlangsung di Bareskrim Polri pada Kamis (20/2/2025).

Abdul Rosyid datang didampingi penasihat hukumnya, Rahman Permana.

"Hari ini dipanggil terkait adanya dugaan surat palsu atau masukan keterangan atau otentik begitu," kata Rahman kepada wartawan, Kamis (20/2).

Rahman mengatakan, kliennya siap memberikan keterangan dihadapan penyidik. Dia meyakini, kepolisian dalam menangani kasus ini akan bersikap profesional.

"Kami akan memberikan keterangan dan kami yakin Bareskrim Polri akan membuka perkara ini secara terang benderang dan profesional," ujar dia.

Sementara itu, Kades Segarajaya Abdul Rosyid mengklaim tak tahu-menahu soal dugaan pemalsuan SHGB. Dia berdalih baru menjabat sebagai Kades.

"Saya selaku kepala desa, kepala desa baru saya dilantik 14 Agustus 2023 jadi adanya dugaan pemalsuan ini saya kurang tau ini pak. Tahu-tahu ini adanya dugaan seperti ini" ujar dia.