Menteri Nusron Copot 8 Pegawai ATR/BPN Buntut SHM dan HGB Pagar Laut di Laut Tangerang

Setelah status perkara naik ke penyidikan, Bareskrim Polri akan melengkapi sejumlah administrasi hingga mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan.

Keputusan tersebut diambil setelah melalui proses evaluasi dan investigasi terkait keterlibatan pegawai dalam penyalahgunaan tugasnya.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebelumnya menegaskan sertifikat di area pagar laut Tangerang, sudah terbit akan dibatalkan secara menyeluruh.

Bareskrim Polri hari ini dijadwalkan melakukan gelar perkara.

Polri sudah menerima berkas penerbitan sertifikat dalam proses penyelidikan perkara tersebut.

Djuhandani belum mengungkap berapa saksi yang akan menjalani pemeriksaan awal. Sejauh ini, kasus pagar laut masih dalam tahap penyelidikan.

AHY ingin tidak ada yang sewenang-wenang di Kementerian ATR/BPN.

Mereka adalah mantan Kepala Kantah Tangerang, hingga kepala seksi.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan sanksi pemecatan terhadap 8 pegawai ATR/BPN diduga terlibat keluarnya HGB dan SHM pagar laut Tangerang.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan, pihaknya memberikan sanksi berat kepada delapan pegawainya buntut pagar laut di Tangerang, Banten.

Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus meminta pihak-pihak yang melakukan pelanggaran di pagar laut perairan Tangerang diproses hukum.

Program ini adalah bagian dair upaya Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

BPN berfokus pada penertiban administrasi dan kepastian hukum pertanahan, dengan prinsip netralitas dan keterbukaan informasi.

Nusron menjelaskan, maksud utamanya adalah menjelaskan kebijakan pertanahan, khususunya terkait tanah terlantar.

Nusron Wahid mengungkapkan proses penetapan tanah nganggur, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021, memerlukan waktu hingga 587 hari.

Di depan kedua mempelai, Nusron secara tegas memberikan nasihat mengenai sebuah pernikahan dan akad nikah yang baru saja diucap Al Ghazali.

Nurson menegaskan, tanah sempadan sungai yang sudah terlanjur bersertifikat akan dikaji kembali.

Kejaksaan Tinggi Bali mendalami Kasus SHM Tahura Ngurah Rai terkait 106 Sertifikat Hak Milik di kawasan konservasi. Penyidikan terus berjalan, namun belum ada tersangka yang ditetapkan.

Pelebaran sungai sebagai upaya mengantisipasi banjir di beberapa wilayah di Jawa Barat terkendala bangunan yang berdiri di daerah aliran sungai (DAS).

Kementerian ATR/BPN memeriksa 4 pejabat ATR/BPN terkait penerbitan 263 SHGB/SHM di laut utara Tangerang.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto meninjau langsung pencabutan pagar laut di Tangerang.

Said Didu menilai peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 yang dikeluarkan era Presiden Joko Widodo menjadi celah yang dimanfatkan para mafia tanah.

Selain siapa pemilik pagar laut yang belum terungkap, penerbitan sertifikat hak milik dan hak guna bangunan (SHGB) di garis pantai menimbulkan masalah baru