LIVE

Lantik 840 Pejabat Kementerian ATR/BPN, Menteri Nusron: Jangan Manfaatkan Jabatan untuk Kesombongan

Nusron mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.

nusron wahid
Lantik 840 Pejabat Kementerian ATR/BPN, Menteri Nusron: Jangan Manfaatkan Jabatan untuk Kesombongan
Lantik 840 Pejabat Kementerian ATR/BPN, Menteri Nusron: Jangan Manfaatkan Jabatan untuk Kesombongan (merdeka.com)

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid melantik 840 Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada Selasa (4/11). Kegiatan digelar di Aula Prona, Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Dalam sambutannya, Nusron mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.

"Bagi yang hari ini dilantik dan mempunyai amanah jabatan ini, selama masih ada amanah itu, manfaatkan amanah dengan sebaik-baiknya. Jangan memanfaatkan jabatan untuk kesombongan, untuk pamer dan sebagainya," kata Nusron.

Nusron mengingatkan, setiap jabatan merupakan amanah dari Tuhan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

"Kita sebagai makhluk Tuhan, insan yang beriman dan bertakwa harus sadar, jabatan itu amanah. Sesungguhnya itu adalah amanah yang datang dari Tuhan. Kita enggak tahu kapan Tuhan itu akan mengambil dan akan mendatangkan amanah jabatan tersebut," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, dilantik sebanyak 3 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, 3 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 12 Pejabat Administrator, 4 Pejabat Fungsional, dan 818 Pejabat Pengawas.

Nusron Titip 4 Hal

Nusron Titip 4 Hal
Nusron Titip 4 Hal istimewa

Kepada pejabat terlantik yang tersebar di penjuru Indonesia, Nusron pun menitipkan empat hal yang perlu dipedomani dalam menjalankan jabatan baru.

Pertama, bekerja untuk kepentingan umat manusia. Kedua, bekerja untuk kepentingan rakyat Indonesia. Ketiga, bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

"Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, untuk kepentingan marwah dan martabat lembaga tempat kita bekerja, yaitu Kementerian ATR/BPN,” sebutnya.

3 Pejabat Pimpinan Tinggi yang Dilantik

Adapun 3 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang dilantik kali ini adalah Sekretaris Jenderal, Dalu Agung Darmawan, Inspektur Jenderal, Pudji Prasetijanto Hadi dan Direktur Jenderal Penataan Agraria, Embun Sari.

Selain itu, tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang baru dilantik, yakni Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Sudaryanto, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian.

Pelantikan ini jadi momentum bagi seluruh pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN untuk memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas dengan penuh integritas dan profesionalisme.

Pelantikan berlangsung secara daring dan luring dengan dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya serta Pratama Kementerian ATR/BPN dan jajaran.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
N
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
BGN Evaluasi Penerima MBG: Sekolah Mampu Rasanya Tidak Perlu

{{caption}}
DPR: PPPK yang Telah Diangkat Tidak Boleh Diberhentikan

{{caption}}
DPR-Pemerintah Sepakati Usia Pensiun di RUU Polri: Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun

{{caption}}
Jadi Penasihat Presiden, Said Iqbal Beberkan 3 Fokus Utama Kawal Nasib Buruh

{{caption}}
Misteri Jasad Pedagang di Sukabumi Terungkap, Balsem dan Bawang Jadi Petunjuk

{{caption}}
Alasan Prabowo Angkat Said Iqbal Jadi Penasihat Khusus Presiden

Topik Terkait
{{caption}}
Panglima TNI Lantik Sejumlah Jenderal & Pamen di Mabes, Ini Daftar Lengkapnya

Melalui Instagram pribadinya, Agus berpesan kepada para prajuritnya untuk menjadi pemimpin yang meniadi teladan.

TNI
{{caption}}
Pemerintah Murung Raya Lantik 148 Pejabat, Optimalkan Pelayanan Publik Tanpa Unsur Politik

Pemerintah Kabupaten Murung Raya melantik 148 pejabat baru untuk jabatan administrator, pengawas, dan fungsional. Pelantikan pejabat Murung Raya ini bertujuan meningkatkan pelayanan masyarakat dan menegaskan tidak ada unsur politik dalam penempatan posisi

Pelantikan Pejabat Murung Raya
{{caption}}
Kemenkum Babel Lantik Pejabat Nonmanajerial, Perkuat Kinerja ASN dan Integritas

Kantor Wilayah Kemenkum Babel melantik pejabat nonmanajerial guna memperkuat kinerja ASN, integritas, serta mewujudkan birokrasi bersih dan pelayanan hukum berkualitas.

Kemenkum Babel
{{caption}}
Bupati Bandung Tekankan Integritas Pejabat Baru, Dorong Kinerja Optimal Pelayanan Publik

Bupati Bandung Dadang Supriatna melantik 154 pejabat baru, menegaskan pentingnya integritas pejabat Bandung, loyalitas, dan komitmen pelayanan publik untuk menghadapi tantangan pembangunan daerah.

Pembangunan Daerah
{{caption}}
Gubernur Papua Barat Tekankan Integritas Pejabat, Fondasi Utama Pembangunan Daerah

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan melantik 295 pejabat, menegaskan integritas pejabat sebagai fondasi utama dalam mengemban amanah pembangunan daerah dan menyukseskan program prioritas. Simak selengkapnya!

Pembangunan Daerah
{{caption}}
Pramono Lantik 1.840 Pejabat DKI, Tegaskan Pengisian Jabatan Berdasarkan Meritokrasi

Pramono menyampaikan, jabatan yang diemban ribuan pejabat itu merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Pramono Anung
{{caption}}
Menteri ATR/Kepala BPN Lantik 10 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Adapun kegiatan pelantikan ini diawali dengan pengucapan sumpah dan janji jabatan

Kementerian ATR/BPN
{{caption}}
Pemerintah Targetkan Seluruh Tanah Wakaf Punya Sertifikat pada 2028

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan pemerintah menargetkan seluruh tanah wakaf memiliki sertifikat pada 2028.

atr bpn
{{caption}}
Menteri PKP Prioritaskan Pemanfaatan Lahan Rusun dan Kota Satelit dari Kementerian ATR/BPN

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan memprioritaskan pemanfaatan lahan rusun dan kota satelit yang disediakan Kementerian ATR/BPN untuk program perumahan nasional, demi mengatasi kebutuhan hunian masyarakat.

hunian vertikal
{{caption}}
KPK Fokus Periksa Biro Haji, Nusron Wahid Belum Dipanggil dalam Kasus Kuota Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan fokus pada pemeriksaan biro penyelenggara haji dalam mendalami dugaan korupsi kuota haji, sementara pemanggilan Nusron Wahid masih menunggu.

biro haji
{{caption}}
UIN Palu Siap Sambut Kunjungan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk Teken MoU dan Kuliah Umum

UIN Datokarama Palu dan Kanwil BPN Sulteng rampungkan persiapan kunjungan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid pada 1 April 2026, agendakan penandatanganan MoU dan kuliah umum yang menarik.

atr bpn
{{caption}}
BPK Serahkan LHP Pengendalian HGU BPN dan Alih Fungsi Lahan ke Kementerian ATR/BPN

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Pengendalian HGU BPN, HGB, dan alih fungsi lahan kepada Kementerian ATR/BPN, guna mendukung ketahanan pangan nasional dan Satu Data Indonesia.

akhsanul khaq
{{caption}}
Prabowo Raih Dukungan Timur Tengah untuk Mediasi Konflik AS-Iran

Presiden Prabowo Subianto mendapatkan dukungan luas dari negara-negara Timur Tengah dan Islam untuk inisiatif mediasi konflik AS-Iran, berupaya ciptakan perdamaian di kawasan.

d8
{{caption}}
Menteri ATR Tegaskan Kepastian dan Transparansi Kunci Peningkatan Kualitas Layanan Pertanahan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menekankan pentingnya kepastian dan transparansi waktu dalam peningkatan kualitas layanan pertanahan, demi kepuasan masyarakat.

jakarta
{{caption}}
Kemendagri Desak Percepatan Penetapan Batas Desa, Cegah Konflik dan Beri Kepastian Hukum

Kementerian Dalam Negeri mendesak pemerintah daerah mempercepat Penetapan Batas Desa untuk kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik, mengingat baru 14,4% yang tuntas.

administrasi desa
{{caption}}
Mafia Tanah Sulit Diberantas, Menteri ATR Nusron Wahid: Sampai Kiamat Kurang 2 Hari Masih Ada

Nusron menyebut bahwa untuk melawan mafia tanah perlu memperkuat internal BPN.

berita update
{{caption}}
Menteri ATR Siapkan 920 Ribu Hektare Lahan untuk Dukung Pengembangan Etanol Nasional

Kementerian ATR/BPN telah mengidentifikasi 920 ribu hektare lahan guna mendukung pengembangan etanol 10 persen (E10) di Indonesia, mendekati target 1 juta hektare untuk produksi bahan bakar nabati.

atr bpn
{{caption}}
Tahun 2028, Kementerian ATR Targetkan Layanan Pertanahan Digital Sepenuhnya: Siap Terapkan Blockchain!

Kementerian ATR/BPN menargetkan Layanan Pertanahan Digital sepenuhnya pada 2028, mengintegrasikan blockchain dan AI untuk efisiensi serta keamanan. Bagaimana dampaknya bagi masyarakat?

ai pertanahan
{{caption}}
Heboh Isu Tanah Belum Bersertifikat Bakal Diambil Negara Mulai 2026, Kementerian ATR Beri Penjelasan

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian ATR/BPN Asnaedi menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.

berita update