Mafia Tanah Sulit Diberantas, Menteri ATR Nusron Wahid: Sampai Kiamat Kurang 2 Hari Masih Ada

Nusron menyebut, usulan untuk memiskinkan mafia tanah tersebut mulai membuahkan hasil.

Nusron Wahid mengatakan sebanyak 60 persen sengketa dan masalah pertanahan melibatkan oknum internal Kementerian ATR/BPN.

Para pelaku nantinya juga akan dikenakan dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hingga ke akar-akarnya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Mabes Polri, Jumat (8/11).

Nusron mengatakan ini ketika menanggapi tentang satuan tugas atau satgas pemberantasan mafia tanah dan targetnya.

Nusron menambahkan, Kementerian ATR tak akan puas jika mafia tanah hanya dikenakan delik pidana saja

Nusron berkelakar, Aria Bima merupakan CEO bisnis makelar dan perantara (bimantara) yang terlibat mafia tanah.

Nusron lalu membongkar tiga elemen mafia tanah berdasarkan hasil identifikasi.

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mendukung komitmen Menteri ATR/BPN dalam memberantas mafia tanah.

Sehingga, hak tanah mereka tak dirampas mafia tanah.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan pemerintah menargetkan seluruh tanah wakaf memiliki sertifikat pada 2028.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan memprioritaskan pemanfaatan lahan rusun dan kota satelit yang disediakan Kementerian ATR/BPN untuk program perumahan nasional, demi mengatasi kebutuhan hunian masyarakat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan fokus pada pemeriksaan biro penyelenggara haji dalam mendalami dugaan korupsi kuota haji, sementara pemanggilan Nusron Wahid masih menunggu.

UIN Datokarama Palu dan Kanwil BPN Sulteng rampungkan persiapan kunjungan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid pada 1 April 2026, agendakan penandatanganan MoU dan kuliah umum yang menarik.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Pengendalian HGU BPN, HGB, dan alih fungsi lahan kepada Kementerian ATR/BPN, guna mendukung ketahanan pangan nasional dan Satu Data Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto mendapatkan dukungan luas dari negara-negara Timur Tengah dan Islam untuk inisiatif mediasi konflik AS-Iran, berupaya ciptakan perdamaian di kawasan.

Kantor BPN Blora bersinergi dengan aparat penegak hukum dan Pemkab Blora untuk memastikan Pengawalan Pembebasan Lahan PSN Blora berjalan lancar dan bebas praktik mafia tanah.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan KUHP Baru jadi landasan hukum kuat berantas mafia tanah, terutama kasus pemalsuan dokumen. Sinergi lintas lembaga dan digitalisasi kunci sukses penegakan hukum.

Perbedaan atau ketidaksinkronan data antarinstansi berpotensi memengaruhi analisis dan keputusan yang diambil pemerintah.

Pengembalian sertifikat tanah milik Mbah Tupon ini dilakukan oleh Bupati Bantul Abdul Halim Muslih dan Kepala Kejaksaan Negeri Bantul Kristanti Yuni Purwanti.

Nusron mengaku akan membenahi permasalahan tersebut, sehingga kesalahan tidak terulang kembali.

Usman mengaku sudah membaca statement James Riady di media terkait sengketa tanah di Metro Tanjung Bunga.