Menteri ATR/BPN Nusron Wahid: Mafia Tanah Zero Toleransi, Kita Gas Terus!

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan KUHP Baru jadi landasan hukum kuat berantas mafia tanah, terutama kasus pemalsuan dokumen. Sinergi lintas lembaga dan digitalisasi kunci sukses penegakan hukum.

Nusron menyebut bahwa untuk melawan mafia tanah perlu memperkuat internal BPN.

Komisi II DPR meminta Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan dari tahun berapa data 48 ribu kasus mafia tanah itu terjadi.

Nusron menyebut, usulan untuk memiskinkan mafia tanah tersebut mulai membuahkan hasil.

Para pelaku nantinya juga akan dikenakan dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hingga ke akar-akarnya.

Nusron mengatakan ini ketika menanggapi tentang satuan tugas atau satgas pemberantasan mafia tanah dan targetnya.

Nusron menambahkan, Kementerian ATR tak akan puas jika mafia tanah hanya dikenakan delik pidana saja

Nusron berkelakar, Aria Bima merupakan CEO bisnis makelar dan perantara (bimantara) yang terlibat mafia tanah.

Nusron lalu membongkar tiga elemen mafia tanah berdasarkan hasil identifikasi.

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mendukung komitmen Menteri ATR/BPN dalam memberantas mafia tanah.

AHY mengatakan salah satu isu yang selalu menjadi sorotan publik adalah urusan sengketa tanah atau lahan.

AHY menyampaikan komitmen untuk menjaga rasa adil terkait masalah tanah di masyarakat.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan pemerintah menargetkan seluruh tanah wakaf memiliki sertifikat pada 2028.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan memprioritaskan pemanfaatan lahan rusun dan kota satelit yang disediakan Kementerian ATR/BPN untuk program perumahan nasional, demi mengatasi kebutuhan hunian masyarakat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan fokus pada pemeriksaan biro penyelenggara haji dalam mendalami dugaan korupsi kuota haji, sementara pemanggilan Nusron Wahid masih menunggu.

UIN Datokarama Palu dan Kanwil BPN Sulteng rampungkan persiapan kunjungan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid pada 1 April 2026, agendakan penandatanganan MoU dan kuliah umum yang menarik.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Pengendalian HGU BPN, HGB, dan alih fungsi lahan kepada Kementerian ATR/BPN, guna mendukung ketahanan pangan nasional dan Satu Data Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto mendapatkan dukungan luas dari negara-negara Timur Tengah dan Islam untuk inisiatif mediasi konflik AS-Iran, berupaya ciptakan perdamaian di kawasan.

Polri akan menyelaraskan berbagai Peraturan Kapolri (Perkap) agar sesuai dengan ketentuan baru.

Polri hanya akan mengisi jabatan tertentu apabila ada permintaan dari instansi membutuhkan.

Penempatan tersebut dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas negara pada bidang-bidang strategis yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan

"Jadi tambahannya adalah atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden," sambungnya.

Sigit dinilai sukses mengawal keamanan sejak proses pemilihan presiden (pilpres) hingga pemerintahan Prabowo berjalan sampai sekarang.

Seragam personel ini diharapkan dapat disiapkan untuk personel yang memiliki tugas di daerah rawan konflik atau memiliki potensi kerusuhan.