Nusron Wahid Mau Miskinkan Mafia Tanah, Termasuk Orang Dalam

Nusron menyebut bahwa untuk melawan mafia tanah perlu memperkuat internal BPN.

Komisi II DPR meminta Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan dari tahun berapa data 48 ribu kasus mafia tanah itu terjadi.

Nusron menyebut, usulan untuk memiskinkan mafia tanah tersebut mulai membuahkan hasil.

Menurutnya, keadilan harus ditegakkan tidak boleh tebang pilih

Para pelaku nantinya juga akan dikenakan dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hingga ke akar-akarnya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Mabes Polri, Jumat (8/11).

Nusron mengatakan ini ketika menanggapi tentang satuan tugas atau satgas pemberantasan mafia tanah dan targetnya.

Nusron menambahkan, Kementerian ATR tak akan puas jika mafia tanah hanya dikenakan delik pidana saja

Nusron berkelakar, Aria Bima merupakan CEO bisnis makelar dan perantara (bimantara) yang terlibat mafia tanah.

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mendukung komitmen Menteri ATR/BPN dalam memberantas mafia tanah.

AHY mengatakan salah satu isu yang selalu menjadi sorotan publik adalah urusan sengketa tanah atau lahan.

AHY menyampaikan komitmen untuk menjaga rasa adil terkait masalah tanah di masyarakat.

Perbedaan atau ketidaksinkronan data antarinstansi berpotensi memengaruhi analisis dan keputusan yang diambil pemerintah.

Pengembalian sertifikat tanah milik Mbah Tupon ini dilakukan oleh Bupati Bantul Abdul Halim Muslih dan Kepala Kejaksaan Negeri Bantul Kristanti Yuni Purwanti.

Nusron mengaku akan membenahi permasalahan tersebut, sehingga kesalahan tidak terulang kembali.

Usman mengaku sudah membaca statement James Riady di media terkait sengketa tanah di Metro Tanjung Bunga.

JK menegaskan, praktik mafia tanah menyasar siapa saja, oleh karena itu masyarakat Indonesia harus kompak bersama melawan praktik mafia tanah itu.

Anggota DPD RI mendesak pemerintah membongkar tuntas jaringan mafia tanah setelah kasus dugaan penyerobotan lahan Jusuf Kalla mencuat, menjadi momentum reformasi pertanahan nasional.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan memprioritaskan pemanfaatan lahan rusun dan kota satelit yang disediakan Kementerian ATR/BPN untuk program perumahan nasional, demi mengatasi kebutuhan hunian masyarakat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan fokus pada pemeriksaan biro penyelenggara haji dalam mendalami dugaan korupsi kuota haji, sementara pemanggilan Nusron Wahid masih menunggu.

UIN Datokarama Palu dan Kanwil BPN Sulteng rampungkan persiapan kunjungan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid pada 1 April 2026, agendakan penandatanganan MoU dan kuliah umum yang menarik.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Pengendalian HGU BPN, HGB, dan alih fungsi lahan kepada Kementerian ATR/BPN, guna mendukung ketahanan pangan nasional dan Satu Data Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto mendapatkan dukungan luas dari negara-negara Timur Tengah dan Islam untuk inisiatif mediasi konflik AS-Iran, berupaya ciptakan perdamaian di kawasan.

Presiden Prabowo Subianto mengundang tokoh ulama dan organisasi masyarakat Islam, sebuah langkah strategis untuk perkuat posisi Indonesia dalam diplomasi Board of Peace (BoP) dan membela kemerdekaan Palestina.