pagar laut bekasi

Masyarakat pantura yang merasa tertekan, diintimidasi atau mengalami ketidakadilan dalam proses penjualan tanah, disarankan untuk menempuh jalur hukum.

Setelah status perkara naik ke penyidikan, Bareskrim Polri akan melengkapi sejumlah administrasi hingga mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memberi klarifikasi terkait pihaknya membatalkan pencabutan SHGB milik Sugianto Kusuma atau Aguan di area pagar laut Tangerang.

Sertifikat yang digadai itu diduga dipakai guna kepentingan ekonomi masing-masing terduga pelaku.

Abdul Rosyid datang didampingi penasihat hukumnya, Rahman Permana.

Namun, Bareskrim Polri belum bisa menyebutkan terlapor dalam kasus pagar laut di Bekasi itu.

Penyegelan spanduk bertuliskan 'Penghentian Kegiatan Pemagaran Laut Tanpa PKKPRL' itu dilakukan di dua lokasi berbeda.

Selain membongkar sendiri pagar laut, pihak perusahaan diberikan sanksi administrasi terkait belum mengantongi izin dari pembangunan terseb

Dalam salah satu keterangannya, Rieke membeberkan sejumlah data penting agar pagar laut di kawasan pesisir utara Bekasi harus segera dibongkar.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan perusahaan swasta PT TRPN terancam sanksi soal pagar laut yang ada di perairan Bekasi, Jawa Barat.

Terdapat pantauan data satelit yang mengungkap berbagai fakta mengejutkan mengenai pagar laut Tangerang.

Ridwan Kamil memberikan klarifikasi usai namanya disebut dalam proyek pagar laut di Bekasi.

Djuhandani belum mengungkap berapa saksi yang akan menjalani pemeriksaan awal. Sejauh ini, kasus pagar laut masih dalam tahap penyelidikan.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid bercerita bahwa pihaknya di demo saat melakukan pembatalan Surat Hak Milik (SHM) pagar laut di Desa Kohod. Ia mengatakan didemo usa

Beginilah kondisi kampung nelayan, Kampung Bahari Nusantara, Pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten

Redaksi merdeka.com menelusuri profil dari dua perusahaan yang memiliki SHGB di perairan Bekasi tersebut.

Nusron mengaku bahwa pihaknya tidak bisa serta-merta membatalkan atau mencabut SHGB tersebut.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengakui adanya keterlibatan oknum pegawai ATR/BPN dalam kasus perubahan data tanah terhadap kasus pagar laut di Bekasi.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid mengungkap dua perusahaan pemilik sertifikat hak guna bangunan (HGB) pagar laut di Desa Urip Jaya, Bekasi.

"Setelah kami telusuri, ternyata pemprov (Jabar) hanya memberikan akses masuk terkait dengan kegiatan ini," kata Hanif.