Pagar Laut Bekasi

Masyarakat pantura yang merasa tertekan, diintimidasi atau mengalami ketidakadilan dalam proses penjualan tanah, disarankan untuk menempuh jalur hukum.

Setelah status perkara naik ke penyidikan, Bareskrim Polri akan melengkapi sejumlah administrasi hingga mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memberi klarifikasi terkait pihaknya membatalkan pencabutan SHGB milik Sugianto Kusuma atau Aguan di area pagar laut Tangerang.

Sertifikat yang digadai itu diduga dipakai guna kepentingan ekonomi masing-masing terduga pelaku.

Penyegelan spanduk bertuliskan 'Penghentian Kegiatan Pemagaran Laut Tanpa PKKPRL' itu dilakukan di dua lokasi berbeda.

Terdapat pantauan data satelit yang mengungkap berbagai fakta mengejutkan mengenai pagar laut Tangerang.

Ridwan Kamil memberikan klarifikasi usai namanya disebut dalam proyek pagar laut di Bekasi.

Djuhandani belum mengungkap berapa saksi yang akan menjalani pemeriksaan awal. Sejauh ini, kasus pagar laut masih dalam tahap penyelidikan.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid bercerita bahwa pihaknya di demo saat melakukan pembatalan Surat Hak Milik (SHM) pagar laut di Desa Kohod. Ia mengatakan didemo usa

Beginilah kondisi kampung nelayan, Kampung Bahari Nusantara, Pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten

Dia ikut terjun langsung mengobrak-abrik pagar laut hingga lantang berteriak meluapkan kekesalan pribadi.

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka ikut angkat bicara soal polemik pagar laut di Kabupaten Bekasi.

Ketua Komisi IV DPR, Titiek Soeharto secara tegas meminta dalang pagar laut di Tangerang untuk diseret ke jalur hukum sebagai efek jera.

Selain karena anggaran, Trenggono melanjutkan, KKP juga saat ini melakukan penguatan tugas, fungsi, dan tanggung jawab.

Komisi IV bakal meninjau langsung lokasi pagar laut serta bakal menggelar rapat dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berikut kegeraman Rieke 'Oneng' soal HGB di laut Bekasi yang langgar putusan MK.

Rencananya area yang dipagar akan dibuat proyek reklamasi.

DPR menuntut agar swasta melakukan pembongkaran pagar laut secara mandiri.

Menteri Kelautan dan Perikanan tidak mempermasalahkan pemilik pagar laut Bekasi yang akan membawa masalah ini ke DPR.

Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara mengatakan, proyek yang membuat laut dipagari ini sejatinya kemauan pemerintah provinsi