administrasi desa

Bupati Kudus Sam'ani Intakoris menekankan pentingnya Kepala Desa PAW yang baru dilantik untuk segera menguasai tata kelola keuangan dan administrasi desa demi pelayanan optimal kepada masyarakat.

Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Takalar aktif mendampingi desa-desa untuk mempercepat digitalisasi desa, memastikan layanan publik berjalan optimal dan mengatasi kendala teknis yang ada.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Tengah melaporkan Penyaluran Dana Desa Lombok Tengah untuk triwulan I 2026 telah menjangkau 94 desa, namun 48 desa lainnya masih terkendala administrasi.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kudus meluncurkan berbagai inisiatif, termasuk layanan Customer Service Online (CSO), untuk mempercepat pencairan Dana Desa dan meminimalkan kesalahan administrasi yang kerap menghambat penyaluran dana penting

Sebanyak 25 desa di Kabupaten Batang terancam kehilangan alokasi Dana Desa Tahap II senilai Rp7,5 miliar karena terganjal aturan baru Pemerintah pusat, memicu dilema operasional di lapangan.

Kementerian Dalam Negeri mendesak pemerintah daerah mempercepat Penetapan Batas Desa untuk kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik, mengingat baru 14,4% yang tuntas.

Kementerian Dalam Negeri mendesak percepatan Penegasan Batas Desa yang baru mencapai 14,4%, guna mencegah konflik antarwarga dan memastikan kepastian hukum serta efektivitas dana desa. Mengapa ini krusial?

Pemerintah Kabupaten Subang berencana melakukan pemekaran desa Subang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan. Mengapa jumlah desa di Subang masih sedikit?