LIVE

Nusron Wahid Blak-Blakan Keterlibatan Pegawai ATR/BPN dalam Pagar Laut Bekasi, Ini Perannya

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengakui adanya keterlibatan oknum pegawai ATR/BPN dalam kasus perubahan data tanah terhadap kasus pagar laut di Bekasi.

nusron wahid
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025). (©Merdeka.com/Arie Basuki)

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengakui adanya keterlibatan oknum pegawai ATR/BPN dalam kasus perubahan data tanah terhadap kasus pemagaran laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat.

"(Pagar laut di) Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, ini murni ulah oknum tanda petik ATR/BPN," kata Nusron saat rapat bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Kamis (30/1).

Nusron mengungkapkan bahwa kejadian itu bermula pada 2021, saat itu pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Semula, program itu menghasilkan 89 sertifikat hak milik bagi 67 orang, mencakup tanah darat perkampungan seluas total 11,263 hektare.

Namun, pada Juli 2022 terdapat perubahan data pendaftaran tanah yang tidak melalui prosedur. Penerima kegiatan pendaftaran tanah menjadi 11 orang berupa perairan atau laut dengan luas total 72,573 hektare.

"Siapa yang terlibat? Ini sedang diinvestigasi oleh Irjen. Jadi dulunya sertifikat awalnya di darat, tiba-tiba berubah, pindah. Jadi saya katakan, saya akui ini ulah oknum internal ATR/BPN setempat. Kami sedang usut," jelasnya.

Luas Reklamasi

Di sisi lain, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyebut area reklamasi pagar laut seluas 2,5 hektare di perairan Pal Jaya, Desa Segarajaya, Kabupaten Bekasi, di luar kesepakatan perusahaan terkait dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Menteri LH menyatakan bahwa kesepakatan antara pemerintah provinsi dan pemilik lahan, yakni PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN), yang tertuang dalam nota kerja sama hanya sebatas akses masuk jalan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pal Jaya.

"Kami mendapat info ada kerja sama dengan Pemprov Jawa Barat. Akan tetapi, setelah kami telusuri ternyata pemprov hanya memberikan akses masuk terkait dengan kegiatan ini," kata Hanif usai menyegel area reklamasi pagar laut di Kabupaten Bekasi, Kamis (30/1).

Hanif menyatakan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup akan memanggil PT TPRN selaku pemilik sekaligus penanggung jawab area reklamasi atas temuan ini.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Raynaldo Ghiffari Lubabah
Editor Raynaldo Ghiffari Lubabah
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Hasil Borneo FC vs Semen Padang: Bekuk Kabau Sirah, Pesut Etam Samai Poin Persib Bandung

{{caption}}
Di Momen El Rumi Sungkeman, Ahmad Dhani Sebut Tak Ada Anaknya yang Durhaka hingga Ungkap Janji di Akhirat

{{caption}}
Ratusan Siswa dan Guru SMAN 6 Bandar Lampung Bertumbangan Usai Santap Menu MBG

{{caption}}
Cerita Polisi ‘Sang Penjaga Malam’, Borong Dagangan Lansia hingga Antar Pulang Pakai Motor Patroli

{{caption}}
Program MBG Buka Lapangan Kerja Baru, Eks Korban PHK Massal Kini Bisa Kembali Menafkahi Keluarga

{{caption}}
Hasil Madura United vs Dewa United: Ricky Kambuaya Gacor, Laskar Sape Kerrab Tertahan di Zona Merah

Topik Terkait
{{caption}}
Menteri ATR/BPN Pecat Pegawai yang Terlibat Kasus Pagar Laut di Bekasi, Ini Daftarnya

Keputusan tersebut diambil setelah melalui proses evaluasi dan investigasi terkait keterlibatan pegawai dalam penyalahgunaan tugasnya.

Kementerian ATR
{{caption}}
Bareskrim Polri Mulai Selidiki Laporan Kementerian ATR/BPN soal Pagar Laut di Bekasi

Namun, Bareskrim Polri belum bisa menyebutkan terlapor dalam kasus pagar laut di Bekasi itu.

pagar laut bekasi
{{caption}}
Nusron Wahid Kaget Pagar Laut Bekasi Punya Sertifikat HGB: Malah Jauh Lebih Besar dari yang di Tangerang

Dia juga menunjukkan denah perairan yang telah bersertifikat kepada awak media.

Nusron Wahid
{{caption}}
Blak-blakan Nusron Wahid Akui Pemagaran Laut di Bekasi Ulah Pegawai ATR/BPN

Dia menjelaskan, kejadian tersebut bermula pada 2021 saat program Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Nusron Wahid
{{caption}}
KPK Fokus Periksa Biro Haji, Nusron Wahid Belum Dipanggil dalam Kasus Kuota Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan fokus pada pemeriksaan biro penyelenggara haji dalam mendalami dugaan korupsi kuota haji, sementara pemanggilan Nusron Wahid masih menunggu.

biro haji
{{caption}}
UIN Palu Siap Sambut Kunjungan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk Teken MoU dan Kuliah Umum

UIN Datokarama Palu dan Kanwil BPN Sulteng rampungkan persiapan kunjungan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid pada 1 April 2026, agendakan penandatanganan MoU dan kuliah umum yang menarik.

atr bpn
{{caption}}
BPK Serahkan LHP Pengendalian HGU BPN dan Alih Fungsi Lahan ke Kementerian ATR/BPN

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Pengendalian HGU BPN, HGB, dan alih fungsi lahan kepada Kementerian ATR/BPN, guna mendukung ketahanan pangan nasional dan Satu Data Indonesia.

akhsanul khaq
{{caption}}
Prabowo Raih Dukungan Timur Tengah untuk Mediasi Konflik AS-Iran

Presiden Prabowo Subianto mendapatkan dukungan luas dari negara-negara Timur Tengah dan Islam untuk inisiatif mediasi konflik AS-Iran, berupaya ciptakan perdamaian di kawasan.

d8
{{caption}}
Prabowo Rangkul Ulama, Perkuat Diplomasi Indonesia di Board of Peace

Presiden Prabowo Subianto mengundang tokoh ulama dan organisasi masyarakat Islam, sebuah langkah strategis untuk perkuat posisi Indonesia dalam diplomasi Board of Peace (BoP) dan membela kemerdekaan Palestina.

board of peace
{{caption}}
Prabowo Tunjukkan Komitmen Kuat untuk Perdamaian di Timur Tengah

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat untuk berkontribusi dalam penyelesaian konflik di Timur Tengah, menegaskan peran strategis Indonesia sebagai mediator yang diterima semua pihak.

diplomasi indonesia
{{caption}}
Pemerintah Percepat Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Jadi Listrik di Bekasi, Bogor dan Denpasar

Langkah ini merupakan bagian dari upaya nasional untuk menangani masalah sampah secara sistematis dan terintegrasi.

bekasi
{{caption}}
Pemkab Bekasi Ancam Pidana Pengelola TPS Ilegal Tambun Utara, Tegaskan Tak Ada Toleransi

Pemerintah Kabupaten Bekasi mengambil tindakan tegas dengan penyegelan TPS ilegal di Tambun Utara, mengancam sanksi pidana bagi pengelola yang nekat beroperasi kembali.

bekasi
{{caption}}
AMUN 2026 Latih Siswa Berpikir Kritis Lewat Simulasi Sidang PBB

Al-Muhajirien Model United Nations (AMUN) 2026 sukses melatih siswa berpikir kritis melalui simulasi sidang PBB, mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan global.

al muhajirien
{{caption}}
Kisah Dai Temukan Harapan Masa Depan di Sekolah Rakyat, dari Gerobak Tahu Bulat Masuk ke Ruang Kelas

Meskipun usianya lebih tua dibandingkan teman-teman sekelasnya, Dai tidak menyerah untuk mengejar impiannya setelah sempat terhenti selama dua tahun.

bekasi
{{caption}}
Kajati Jabar Resmikan Gedung Mandala Adhyaksa, Perkuat Sinergi dan Pelayanan Publik di Bekasi

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat meresmikan Gedung Mandala Adhyaksa di Kota Bekasi. Fasilitas baru ini diharapkan meningkatkan sinergi dan kualitas pelayanan publik di wilayah tersebut.

bekasi
{{caption}}
Pemkab Bekasi Kaji Revisi Perda Ketertiban Umum, Hapus Sanksi Penjara Ganti Denda

Pemerintah Kabupaten Bekasi sedang membahas revisi Perda Ketertiban Umum, mengusulkan penghapusan sanksi penjara dan menggantinya dengan denda atau sanksi administratif. Kebijakan ini bertujuan agar lebih efektif dan sesuai regulasi terbaru.

bekasi