Fakta Unik: 16 Ribu UMKM Mamin Mojokerto Belum Siap E-Katalog, Wali Kota Ika Puspitasari Dorong Percepatan Administrasi

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mendesak ribuan UMKM makanan dan minuman untuk segera menuntaskan proses **UMKM Mojokerto E-Katalog**, kunci utama jadi penyedia resmi pemerintah.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari secara tegas meminta para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor makanan dan minuman (mamin) untuk segera menyelesaikan proses e-katalog. Permintaan ini disampaikan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) di Sentra IKM Batik Maja Bharama Wastra pada hari Selasa.

Langkah ini bertujuan agar UMKM dapat menjadi penyedia jasa resmi bagi Pemerintah Kota Mojokerto. Ika Puspitasari menyoroti bahwa banyak UMKM belum siap secara administratif untuk bertransaksi dengan pemerintah. Kelengkapan dokumen menjadi kunci utama bagi partisipasi mereka dalam pengadaan barang dan jasa.

Beliau menekankan pentingnya pemahaman terhadap sistem e-katalog. Proses ini akan membuka peluang besar bagi UMKM untuk berkontribusi pada ekonomi lokal. Pemerintah Kota Mojokerto berkomitmen penuh memberikan pendampingan.

Tantangan Administrasi UMKM Mojokerto dalam E-Katalog

Ika Puspitasari mengungkapkan bahwa sekitar 16 ribu UMKM mamin di Mojokerto secara faktual belum siap menjadi penyedia pemerintah. Kendala utama terletak pada kelengkapan administrasi yang belum memadai. Banyak pelaku usaha belum memahami secara detail proses transaksi melalui e-katalog.

"Saya lihat 16 ribu UMKM makanan minuman secara faktual belum siap untuk jadi penyedianya pemerintah," kata Ika Puspitasari. Beliau menjelaskan bahwa untuk menjadi penyedia pemerintah, banyak hal harus dipersiapkan. Ini tidak hanya soal kecepatan realisasi order, tetapi juga kelengkapan administratif perusahaan.

Kurangnya pemahaman terhadap dokumen pendukung dan alur e-katalog menjadi hambatan signifikan. Hal ini menghambat potensi UMKM untuk mengakses pasar pengadaan pemerintah. Padahal, potensi ini sangat besar untuk pertumbuhan ekonomi lokal.

Komitmen Pemkot Mojokerto dalam Pendampingan E-Katalog

Pemerintah Kota Mojokerto tidak tinggal diam melihat tantangan ini. Mereka berkomitmen penuh untuk memberikan pendampingan teknis dan asistensi kepada UMKM. Ini ditujukan bagi mereka yang masih menghadapi kendala dalam proses e-katalog.

Tim dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) telah disiapkan untuk membantu. Bantuan meliputi proses unggah dokumen, negosiasi harga, hingga simulasi transaksi daring. UMKM dapat langsung mendatangi BPBJ jika membutuhkan bantuan.

"Kalau ada yang belum paham cara klik atau kirim berkas, bisa datang langsung ke PBJ di Pemkot," ujar Ika Puspitasari. "Teman-teman di sana siap membantu sampai bisa mandiri." Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberdayakan UMKM.

Mengubah Pola Pikir dan Menjamin Pembayaran Pemerintah

Ika Puspitasari juga menyoroti pentingnya perubahan pola pikir di kalangan UMKM. Para pelaku usaha diminta untuk tidak ragu mengikuti sistem resmi transaksi dengan pemerintah. Hal ini karena pembayaran dari pemerintah selalu terjamin.

"Pola pikir minta uang muka karena takut tidak dibayar itu harus diubah," tegasnya. "Pemerintah tidak mungkin mengemplang. Jadi fokus saja pada pemenuhan persyaratan dan kesiapan administrasi." Ini memberikan jaminan keamanan finansial bagi UMKM.

Di tengah situasi global yang tidak stabil dan berkurangnya dana transfer pusat, Pemkot Mojokerto menyiapkan skema baru. Skema ini memastikan tidak ada penyedia yang mendominasi. Dana APBD yang terbatas diharapkan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi di Kota Mojokerto.

Sumber: AntaraNews