E Katalog

Pemerintah Kabupaten Kudus gencar mendorong pelaku Digitalisasi UMKM Kudus untuk mendaftarkan produknya di toko daring dan e-katalog, membuka akses pasar lebih luas dan meningkatkan transparansi pengadaan barang daerah.

Kasus Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook di Lombok Timur memasuki babak krusial, dengan tiga terdakwa penyedia barang dituntut 8 tahun penjara. Simak rincian tuntutan dan kerugian negara yang terungkap.

Pemkab Probolinggo melakukan akselerasi besar-besaran menindaklanjuti rekomendasi KPK, fokus pada penguatan regulasi dan administrasi akuntabel untuk meningkatkan indeks pencegahan korupsi daerah.

Sekretaris Daerah Kota Bogor meluncurkan Sistem Keuangan Real Time Setda Bogor berbasis teknologi untuk efisiensi dan akuntabilitas anggaran. Ketahui bagaimana sistem ini merevolusi tata kelola keuangan daerah.

Pemprov Sulbar serius melibatkan UMK dan koperasi lokal dalam Pengadaan Barang Jasa Pemprov Sulbar melalui dua Surat Edaran baru. Bagaimana langkah ini bisa percepat ekonomi dan cegah korupsi?

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mendesak ribuan UMKM makanan dan minuman untuk segera menuntaskan proses **UMKM Mojokerto E-Katalog**, kunci utama jadi penyedia resmi pemerintah.

Pemerintah Kota Kediri serius tingkatkan efisiensi pengadaan barang dan jasa dengan adopsi e-katalog V6. Simak mengapa versi terbaru ini krusial dan bagaimana dampaknya!

Kepala negara tidak ingin barang-barang yang ada di e-katalog cuma dilihat. Sebab menurutnya, percuma jika produk-produk dalam negeri hanya terkoleksi saja.

Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo menghadiri kegiatan Rapat Evaluasi Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia secara daring di Media Command Center Pemkot Pasuruan pada Selasa (24/5) sore.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate akan memberikan dukungan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memfasilitasi seluruh belanja kementerian dan lembaga daerah melalui e-katalog. Dukungan itu berupa penyiapan aplikasi, bandwidth dan pusat data.

Pemakaian e-katalog ini juga diharapkan kapasitas pengerjaannya tidak hanya memperhatikan kecepatan tetapi juga kualitas dan ketepatan pengerjaannya.

Wali Kota Medan Bobby Nasution menginginkan agar target pengerjaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota (Pemkot) Medan dapat diperbaiki dalam waktu dua tahun.

Pemerintah didesak masukkan produk UMKM ke e-katalog LKPP. Dalam kesempatan sama, Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengaku sudah lama mengusulkan agar pengadaan barang dapat diambil dari UMKM. Namun harus ada regulasi yang jelas.

Agus Prabowo memberi harapan para pelaku dunia usaha yang menggeluti bidang olahraga untuk melengkapi persyaratan agar bisa dimasukan ke dalam e-katalog.

Percepatan itu dilakukan atas desakan Presiden Joko Widodo