Ini penyebab alat olahraga tak masuk dalam sistem e-katalog

Agus Prabowo memberi harapan para pelaku dunia usaha yang menggeluti bidang olahraga untuk melengkapi persyaratan agar bisa dimasukan ke dalam e-katalog.

Idris Rusadi Putra
Oleh Idris Rusadi Putra - Reporter
Ini penyebab alat olahraga tak masuk dalam sistem e-katalog
Kepala LKPP Agus Prabowo. ©2015 Merdeka.com

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo mengakui pengadaan alat-alat olahraga belum ada di daftar materi e-katalog. Pengadaan barang-barang lainnya seperti alat kesehatan, pendidikan atau bahkan alat berat sudah lebih dulu tercantum di sistem e-katalog tersebut.

Padahal, banyak pelaku usaha alat olahraga yang sangat mengharapkan dan menunggu masuk dalam e-katalog. Perlunya materi dalam e-katalog untuk memiliki kesamaan hak dalam bersaing secara sehat dan terbuka untuk pengadaan barang tersebut.

Menurut Agus, ketiadaan e-katalog untuk pengadaan alat olahraga disebabkan karena beberapa hal. "Salah satunya karena memang belum pernah diusulkan dan belum diarahkan untuk masuk dalam e-katalog yang dibuat LKPP. Untuk pengadaan sebuah barang dan jasa harus ada timbal balik, ada pembeli dan juga penjualnya," ujar Agus Prabowo, Kamis (27/4).

LKPP, menurut Agus harus yakin dengan adanya permintaan dan pembelian sebuah alat-alat untuk nantinya dimasukan ke e-katalog. "Jadi barang-barang yang masuk dalam e-katalog itu memang harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi," ujarnya.

Agus Prabowo pun memberi harapan para pelaku dunia usaha yang menggeluti bidang olahraga untuk melengkapi persyaratan agar bisa dimasukan ke dalam e-katalog.

"Sudah banyak barang yang ada di e-katalog, dari mulai informasi harga dan spesifikasi barangnya. Semuanya bersifat terbuka dan bisa dibandingkan. Alat-alat olahraga bisa saja masuk dengan adanya syarat-syarat tersebut," ujar Agus Prabowo.

E-katalog di dalam LKPP sendiri memang sebuah inovasi yang dilakukan pemerintah agar mampu bersaing dengan dunia luar dalam efisiensi pengadaan barang. Ini semua dilakukan dengan tujuan meminimalisir praktik korupsi.

Rekomendasi