Pengadaan Barang dan Jasa
-
Ekonomi •Dukung Pengadaan Barang dan Jasa, Jamkrindo Perkuat Ekosistem Penjaminan Proyek PemdaKerja sama dalam layanan penjaminan proyek dapat memberikan kepastian dan perlindungan bagi pemerintah daerah maupun pelaku usaha.
-
News •Hendi Harap IWAPI Jawa Tengah Berpartisipasi dalam Pengadaan PemerintahHendi sendiri menekankan pentingnya partisipasi wanita dalam menggerakkan aktivitas ekonomi di Indonesia.
-
News •KPK Cegah Dua Orang ke Luar Negeri Terkait Kasus Korupsi PGNKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyidik dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Persero.
-
News •Geledah 10 Lokasi, KPK Temukan Bukti Dugaan Korupsi Telkom GrupTim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah 10 lokasi terkait dugaan korupsi pengadaan fiktif pada perusahaan BUMN, PT Telkom Grup.
-
Ekonomi •Menteri Teten Beberkan Penyebab Produk UMKM Tak Laku di e-KatalogPadahal sudah ada 87 persen pelaku UMKM telah terlibat dalam e-katalog.
-
Ekonomi •173 Anak-Cucu BUMN Dihapus, Erick Thohir: Kita Mau Dorong UMKM Bisa TumbuhBersih-bersih BUMN jadi salah satu langkah Erick Thohir mengefisienkan BUMN.
-
Sumut •Puluhan ASN Pemkot Medan Ikuti Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa, Ini TujuannyaSebanyak 60 ASN dari Pemerintah Kota Medan mengikuti Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Level I yang digelar oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKDPSDM) Kota Medan.
-
Ekonomi •Proyek Pengadaan Barang dan Jasa, Rafael Alun Utamakan Perusahaannya dalam TenderInspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Awan Nurmawan juga menyampaikan bahwa Rafael bertindak sebagai perantara yang menimbulkan konflik kepentingan. Dalam hal ini, setiap terdapat pengadaan barang dan jasa, Rafael mengutamakan perusahaan miliknya.
-
Ekonomi •Jelang Akhir Tahun, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Masih KendorPemerintah mencatat, realisasi pengadaan barang dan jasa masih rendah. Hingga 19 September 2022, realisasi pengadaan barang dan Jasa Kementerian/Lembaga baru mencapai 48,5 persen dari pagu anggaran Rp 500,2 triliun.
-
Ekonomi •Selain Laptop, LKPP Ingin Hemat Anggaran Pembelian Alkes dan Alat PertanianKepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya akan terus melakukan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Seperti dalam belanja alat kesehatan, alat pertanian, dan sebagainya.
-
News •Konsolidasi Belanja Laptop Dalam Negeri, LKPP Hemat Uang Negara Rp1,8 TriliunAnas mengatakan, produsen laptop yang dilibatkan dalam konsolidasi laptop nasional telah memenuhi unsur tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 25%. Dengan konsolidasi ini juga bisa menstandarkan kebutuhan laptop dan mengurangi kecenderungan overspesifikasi.
-
News •Kasus Korupsi Pengadaan Tanah, KPK Duga SMKN7 sudah Bersengketa saat Proses Jual BeliKPK menduga kerugian keuangan negara/daerah terkait kasus tersebut sebesar Rp10,5 miliar. Adapun tersangka Agus Kartono menerima sekitar Rp9 miliar dan Farid Nurdiansyah menerima sekitar Rp1,5 miliar.
-
Ekonomi •Jalankan Arahan Jokowi, LKPP Pangkas Aturan UMKM Masuk e-KatalogDi sisi lain, nanti pembeli di dinas atau di Kementerian / Lembaga akan teliti juga dalam membeli barang melalui e-katalog LKPP. Bahkan, saat ini kepala daerah diberikan kewenangan untuk mengelola e-katalog lokal.
-
Ekonomi •Pemerintah Target Pengadaan Produk Alat Kesehatan Dalam Negeri Rp500 TriliunMenkop Teten menjelaskan, kegiatan business matching ini menjadi upaya untuk percepatan penyerapan produk dalam negeri dan UKM oleh pemerintah. Langkah ini juga harusnya dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM.
-
Jakarta •Sekretaris DPRD DKI Tegaskan Pengadaan Baju Dinas Rp1,7 Miliar Sesuai AturanSekretaris DPRD DKI Jakarta Firmansyah menegaskan pengadaan baju dinas dan atribut DPRD sesuai dengan Peraturan Pemerintah PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Penegasan ini ia sampaikan seiring dengan ramai kritik terkait proyek senilai Rp1,7 miliar itu.
-
News •Anggaran Gorden Rumah Dinas DPR Rp48 M, ICW Duga Ada Potensi KecuranganIndonesian Corruption Watch (ICW) menyoroti adanya dugaan kecurangan dalam pengadaan gorden yang dilakukan DPR RI. Proyek itu sampai menyedot dana sebesar Rp48,7 miliar dalam anggaran tahun 2022.
-
News •Empat Mobil Tamu Negara Senilai Rp8,3 Miliar akan Dilengkapi BulletproofHeru menjelaskan alasan membeli 4 unit mobil tersebut dapat mempersingkat waktu jika ada tamu negara. Sehingga anggaran tidak terbuang untuk menyewa mobil seperti pada 2019 lalu.
-
News •Anggaran Rp8,3 M Mobil Baru Tamu Negara, Istana Beli 4 Unit Jenis SuV dan CommuterHeru pun menjelaskan alasan membeli 4 unit mobil tersebut dapat mempersingkat waktu jika ada tamu negara. Sehingga anggaran tidak terbuang untuk menyewa mobil seperti pada 2019 lalu.
-
News •Tanggapan Istana soal Pembelian Mobil Baru Senilai Rp8,3 M: Untuk Tamu NegaraHeru mengklaim pihak istana mengutamakan aspek efektivitas dan akuntabilitas. Dia pun menegaskan pihaknya melakukan transparansi anggaran.
-
News •Istana Anggarkan Rp8,3 Miliar Pembelian Mobil BaruDalam situs tersebut dijelaskan tanggal tender dibuat pada 7 Januari 2022. Tahap tender pun sudah selesai dan digelar Kementerian Sekretariat Negara satuan kerja Istana Kepresidenan Jakarta.