Fakta Baru: Warung Kelontong Banyak Gulung Tikar Digusur Ritel

Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) mengungkapkan adanya penurunan warung kelontong yang drastis di Indonesia, dengan lebih dari 2 juta unit gulung tikar akibat ekspansi ritel modern dan kebijakan perizinan yang longgar.

Asosiasi Pedagang Kaki Lima (PKL) meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar menunda Perda mengenai Kawasan Tanpa Rokok.

Koster menyampaikan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Bali, tentang pengendalian toko modern yang berjejaring, sedang disusun.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini memiliki total 153 pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya.

Asosiasi PKL Indonesia (APKLI) dan akademisi Trisakti menyuarakan keberatan atas sejumlah pasal dalam Raperda KTR DKI Jakarta yang dianggap merugikan ekonomi rakyat kecil.

Salah satu pedagang, Yono menuturkan pasal-pasal yang diprotes itu antara lain mengatur soal zonasi pelarangan penjualan radius 200 meter dari sekolah.

Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS), Ali Mahsun Atmo, mengkritik terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 atau PP Kesehatan.

Bank Dunia yang menyebut Indonesia harus bisa menyediakan lapangan kerja berkualitas agar bisa menjadi negara berpendapatan tinggi.

Pemerintah berencana melakukan pembatasan barang impor.

Satpol PP Kepulauan Seribu mengintensifkan pengawasan terhadap tempat usaha selama bulan suci Ramadan, menyasar rumah makan dan warung kelontong untuk memastikan ketertiban umum dan kepatuhan aturan yang berlaku.

Desain warung kelontong yang efisien dapat diterapkan pada ruangan kecil dengan tata letak yang cerdas.

Pemerintah Provinsi NTB memperkuat operasi pemberantasan rokok ilegal hingga ke warung kelontong, menindaklanjuti instruksi Menkeu. Akankah langkah agresif ini menjadikan NTB contoh sukses dalam menekan peredaran rokok ilegal?

Kerja sama dengan SRC mampu membuka jalan bagi perluasan distribusi produk Bright Gas.

Toko di samping kantor polisi tapi kemalingan berkali-kali. Bagaimana bisa? simak kronologinya

Pendampingan dan pembinaan UMKM menjadi penting karena kontribusi dan peran penting UMKM sebagai pilar penting dalam perekonomian Indonesia.

Perum Bulog menargetkan distribusi beras SPHP sebanyak 828 ribu ton sepanjang tahun 2026. Ini merupakan upaya krusial untuk menjaga stabilitas harga beras di pasar dan memastikan ketersediaan bagi masyarakat luas.

Menjelang berakhirnya kontrak pada Juli 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mematangkan lelang pengelolaan Mal Lembuswana di Samarinda, bertekad meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah.

Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti menyambut baik penandatanganan MoU yang membuka peluang penempatan 4.000 Tenaga Kerja Indonesia di Jerman, memperkuat ekspor jasa profesi nasional.

MH Said Abdullah menekankan bahwa DPR RI tidak memiliki kewenangan untuk menutup atau mencabut izin usaha ritel modern.

Pemerintah Kota Depok serius perkuat pengawasan harga pangan selama Ramadhan di pasar tradisional dan ritel, antisipasi lonjakan harga serta pastikan ketersediaan stok.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan bahwa setiap ekspansi ritel modern harus mematuhi aturan yang berlaku, menanggapi usulan pembatasan di desa demi melindungi koperasi dan UMKM lokal.