PP Kesehatan Dinilai Rugikan UMKM: Pengangguran Diprediksi Meningkat!

Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) menyuarakan kekhawatiran mendalam terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang **Penyeragaman Kemasan Rokok** yang dinilai akan membebani jutaan pedagang kecil dan berpotensi memicu peredaran rokok ileg

Asosiasi Pedagang Kaki Lima (PKL) meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar menunda Perda mengenai Kawasan Tanpa Rokok.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini memiliki total 153 pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya.

Asosiasi PKL Indonesia (APKLI) dan akademisi Trisakti menyuarakan keberatan atas sejumlah pasal dalam Raperda KTR DKI Jakarta yang dianggap merugikan ekonomi rakyat kecil.

Salah satu pedagang, Yono menuturkan pasal-pasal yang diprotes itu antara lain mengatur soal zonasi pelarangan penjualan radius 200 meter dari sekolah.

Menurut Menkes, perbincangannya dengan kelompok pelaku usaha sejauh ini positif.

Pelaku usaha selama ini sudah komitmen terhadap aturan sebelumnya, yaitu tidak menjual produk tembakau kepada anak-anak di bawah umur.

Dengan adanya pelarangan menjual rokok secara eceran maka pengeluaran masyarakat akan semakin besar untuk membeli rokok.

Dia menilai aturan tersebut sebagai masalah besar karena menitikberatkan pelarangan hanya kepada pelaku usaha perseorangan.

Selama ini rokok menjadi komoditas penyumbang omzet terbesar bagi pedagang pasar.

Larangan penjualan rokok di RPP Kesehatan akan mematikan pendapatan 9 juta pedagang pasar anggota APARSI.

Pemerintah diingatkan untuk tidak mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan apabila masih terdapat pasal-pasal yang merugikan para pedagang.

Evaluasi dalam rentang tiga hingga lima tahun dapat memberikan gambaran lebih utuh mengenai efektivitas dan dampak kebijakan.

Konsumsi rokok dan rokok elektronik di Indonesia terbesar ketiga di dunia, usai China dan India.

Pelaku usaha ritel menolak wacana kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek atau plain packaging produk tembakau.

Kemenkes dianggap tidak menepati janjinya dalam memastikan terciptanya keterlibatan publik dan legislatif secara menyeluruh dalam penyusunan aturan ini.

Aturan ini telah luput dalam mempertimbangkan aspek tenaga kerja dan cukai yang menyertai produk tembakau dan rokok elektronik.

Ketua Umum GAPMMI, Adhi S. Lukman memandang, bahwa aturan ini seakan-akan menjadikan gula sebagai barang haram.

BPS Kabupaten Gresik mengerahkan 1.095 petugas lapangan untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 Gresik, sebuah pendataan ekonomi terbesar yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan daerah.

Bagi Ibu Iin, usaha pempek bukan sekadar sumber penghasilan, melainkan penopang utama ekonomi keluarga.

Pemkab Serang melalui Diskominfo memasang 40 titik Internet Gratis di 29 kecamatan pada 2026. Inisiatif ini wujud program "Serang Bahagia" untuk tingkatkan akses digital dan ekonomi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi menjelang Hari Raya Galungan melalui pasar murah bersubsidi. Simak upaya Pemkab Badung selengkapnya!

Pemerintah Kabupaten Berau bersama YKAN memperkuat Pemberdayaan Perempuan Pesisir Berau melalui pelatihan dan inovasi produk perikanan, membuka peluang ekonomi baru dan menjaga lingkungan.

Winongo Art Festival sukses digelar di bantaran Sungai Winongo, Yogyakarta, pada 13 Juni 2026. Pemkot Yogyakarta menargetkan Winongo Art Festival menjadi agenda tahunan untuk menarik wisatawan dan menghidupkan ekonomi lokal.