Ini Cara Jitu yang Bisa Dilakukan Pemerintah untuk Turunkan Konsumsi Rokok

Asosiasi PKL Indonesia (APKLI) dan akademisi Trisakti menyuarakan keberatan atas sejumlah pasal dalam Raperda KTR DKI Jakarta yang dianggap merugikan ekonomi rakyat kecil.

Salah satu pedagang, Yono menuturkan pasal-pasal yang diprotes itu antara lain mengatur soal zonasi pelarangan penjualan radius 200 meter dari sekolah.

Permenkes tentang penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dianggap semakin mengancam omzet pedagang pasar.

Salah satu kebijakan yang menuai sorotan adalah penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek.

Anjuran ini menjadi pilihan yang lebih bijak ketimbang dorongan penyusunan aturan rokok polos tanpa merek.

APTI menilai ketentuan tentang kemasan rokok polos tanpa merek dalam RPMK akan merugikan industri tembakau.

Sekjen DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Kusnasi Mudi menyayangkan PP 28/2024 disahkan dan ditandatangani oleh berbagai Kementerian yang tidak terl

Aturan yang menjadi sorotan di antaranya wacana standardisasi berupa kemasan polos tanpa merek untuk produk tembakau maupun rokok elektronik.

Aturan ini dinilai dapat menurunkan omzet para pedagang kecil hingga peritel dan koperasi secara signifikan serta dapat memutus mata pencaharian para pedagang.

Terdapat perbedaan situasi negara lain dengan Indonesia, di mana Indonesia memiliki mata rantai IHT dengan tenaga kerja signifikan.

Shinta Kamdani mengungkap, usai pihaknya bertemu Menkes, para pengusaha akan diberikan ruang untuk konsultasi lebih lanjut.

Ketua Umum GAPMMI, Adhi S. Lukman memandang, bahwa aturan ini seakan-akan menjadikan gula sebagai barang haram.

Tim gabungan Polda Jabar dan Polres Garut berhasil membekuk spesialis **pembobolan minimarket Garut**, seorang residivis berinisial D (42) yang menggasak rokok dan barang berharga di lima lokasi. Simak detail penangkapannya!

Peneliti Universitas Brawijaya menyoroti dampak serius jika penindakan rokok ilegal tidak dituntaskan, mengancam penerimaan negara dan keberlangsungan sektor Industri Hasil Tembakau (IHT).

Dicoretnya larangan ini sebagai bentuk akomodir aspirasi dari pedagang kaki lima, warung kelontong, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pemusnahan hasil tembakau dilakukan dengan cara pembakaran, sedangkan pemusnahan minuman beralkohol dilakukan dengan cara dituang pada media pasir.

Ketua FKBI menyoroti tantangan besar dalam mitigasi penyalahgunaan dana bansos untuk judi online dan rokok, mendesak pemerintah untuk tindakan konkret. Mengapa larangan saja tidak cukup?

Pemerintah Kota Kediri serius menekan kasus PPOK dan asma dengan memperkuat layanan puskesmas. Langkah ini penting mengingat PPOK diperkirakan menyerang jutaan warga.

Purbaya mengaku telah merampungkan proposal penambahan layer cukai rokok dan akan segera membawanya ke DPR.

Rencana kebijakan baru ini menuai penolakan keras dari berbagai elemen ekosistem pertembakauan nasional.

Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena serap aspirasi petani tembakau dan produsen rokok menengah ke bawah dalam sarasehan di Semarang, mencari solusi kebijakan yang berimbang dan komprehensif.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pembenahan menyeluruh di sektor hasil tembakau untuk meningkatkan penerimaan negara, dan menegakkan keadilan fiskal.

Paguyuban Mitra Produksi Sigaret Seluruh Indonesia (MPSI) mendesak pemerintah menutup pabriknya untuk berantas rokok ilegal, menyoroti kerugian negara dan ancaman PHK.

Tingginya beban cukai rokok dan semakin ketatnya regulasi kesehatan diduga menjadi penyebab utama terjadinya PHK massal di industri rokok.