Susun Aturan soal Pedagang dan Industri, Dua Kementerian Ini Harusnya Dilibatkan

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem, Nurhadi menegaskan pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap sektor yang menyangkut hajat hidup rakyat kecil.

Dari aspek ketenagakerjaan, industri rokok tidak sedikit menyerap tenaga kerja.

Protes yang dilayangkan banyak mencermati kurangnya partisipasi publik dalam penyusunan peraturan-peraturan terkait kesehatan.

Aturan yang menjadi sorotan di antaranya wacana standardisasi berupa kemasan polos tanpa merek untuk produk tembakau maupun rokok elektronik.

Langkah untuk turun ke jalan menyuarakan aspirasi pun menjadi pertimbangan mengingat pihaknya telah berkirim surat kepada pemangku kepentingan.

Ketua Umum GAPMMI, Adhi S. Lukman memandang, bahwa aturan ini seakan-akan menjadikan gula sebagai barang haram.

PP Kesehatan disusun tanpa melibatkan para stakeholder yang terlibat di dalamnya.

Keputusan pemerintah sangat mengecewakan karena aspirasi dan masukan dari pihaknya tidak diperhatikan selama proses penyusunan beleid tersebut.

Dia menilai aturan tersebut sebagai masalah besar karena menitikberatkan pelarangan hanya kepada pelaku usaha perseorangan.

Selama ini rokok menjadi komoditas penyumbang omzet terbesar bagi pedagang pasar.

Selama ini pembeli rokok dari para peritel adalah para konsumen dewasa yang berada di sekitar kawasan koperasi maupun pedagang ritel.

Salah satu pasal yang menurutnya bisa menimbulkan delik dalam hal pelaksanaan yakni adanya larangan penjualan dalam radius 200 meter di fasilitas pendidikan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi membuka pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional Tahap 3. Ini kesempatan emas bagi masyarakat untuk tingkatkan kompetensi dan daya saing di pasar kerja.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya memperkuat akses pasar industri Indonesia ke kawasan Eurasia, salah satunya melalui peningkatan kerja sama dengan Tajikistan yang berpotensi membuka gerbang strategis ke pasar CIS.

Keberhasilan teknologi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihannya, tetapi juga oleh kemampuan manusia dalam memanfaatkannya.

Sinergi BPJS Ketenagakerjaan dan Disnakertrans Sulut intensifkan pengawasan jaminan pensiun Bitung di empat perusahaan besar. Upaya ini memastikan hak pekerja terpenuhi dan mencegah praktik kurang lapor.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim memperketat Pengetatan Izin Limbah Usaha bagi industri demi menjaga kelestarian ekosistem sungai dan kesehatan masyarakat dari dampak pencemaran yang berpotensi terjadi.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memberikan apresiasi tinggi kepada Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) atas langkah agresifnya bertransformasi menjadi Innovation University, menjembatani riset dengan kebutuhan industri dan pasar.

Kantor Wilayah DJBC Sulbagsel mencatat Fasilitas Bea Cukai Sulsel berperan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan ekspor di Sulawesi Selatan hingga April 2026, menciptakan dampak positif bagi industri dan penyerapan tenaga kerja.

Pertumbuhan impresif industri pengolahan Indonesia pada 2025 ternyata menyimpan tantangan. Sektor Industri Padat Karya, penyerap tenaga kerja besar, justru tertekan dan mendesak perhatian khusus pemerintah.

Pemerintah tengah berupaya meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri melalui kebijakan subtitusi impor dan peningkatan investasi di sektor petrokimia.

Indonesia Seamless Tube adalah sebuah pabrikan pipa konsorsium (KSO) antara PT Artas Energi Petrogas dan Inerco Global International.

Meski begitu, Faisol menilai hal ini justru menjadi peluang bagi industri dalam negeri seperti pabrik smelter nikel.

Industri tekstil dan baju mengalami kontraksi 0,03 persen (year-on-year) akibat membludaknya produk tekstil inpor di pasar Indonesia.