LIVE

Ternyata, Ini Alasan Industri Tak Setuju Aturan di PP Kesehatan

Ketua Umum GAPMMI, Adhi S. Lukman memandang, bahwa aturan ini seakan-akan menjadikan gula sebagai barang haram.

industri gula
Jumlah pabrik rokok menunjukkan penurunan signifikan dari tahun ke tahun.(Liputan6.com/Fiki Ariyanti)
Jumlah pabrik rokok menunjukkan penurunan signifikan dari tahun ke tahun.(Liputan6.com/Fiki Ariyanti) (@ 2023 merdeka.com)

Asosiasi industri dan pedagang di Indonesia mengaku tidak setuju dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sebab, aturan anyar ini inilai akan sangat merugikan berbagai pihak.

Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Adhi S. Lukman memandang, bahwa aturan ini seakan-akan menjadikan gula sebagai barang haram.

Padahal, gula merupakan kebutuhan penting bagi tubuh manusia, terutama selama masa pertumbuhan. Sehingga, konsumen perlu memiliki kesadaran untuk mengontrol asupannya.

Adhi menyatakan bahwa gula bisa diperoleh dari berbagai sumber, seperti makanan, nasi, buah-buahan, dan lainnya. Dia mencatat bahwa industri makanan dan minuman pun telah berupaya melakukan reformulasi dengan mengurangi kadar gula dalam produk mereka. Namun, masalah muncul ketika konsumen justru menambah gula sendiri pada produk tersebut.

"Meskipun kami sudah mengurangi kadar gula dalam produk, pada akhirnya, konsumen menambahkan gula sendiri di rumah, terutama pada minuman tanpa gula yang kami jual," jelas Adhi.

Ketua Umum Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI), Suhendro secara khusus menolak pasal 434 di PP tersebut yang di antaranya mengatur larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak. Bagi pihaknya, aturan ini akan berdampak sangat besar bagi para pelaku usaha kecil.

“Ekonomi kerakyatan kita sangat terpukul, kita baru kena masalah pandemi, ditambah ekonomi sedang naik turun. Kami berharap sekali pemerintahan baru bisa mendengarkan suara kami dan PP ini bisa ditinjau ulang,” tegas Suhendro.

Tujuan Belum Tentu Tercapai

Dia juga menyoroti bahwa tujuan utama dari peraturan ini, yakni mengurangi konsumsi rokok di kalangan anak di bawah umur, belum tentu dapat tercapai dengan efektif. Namun, yang malah menjadi persoalan baru, yakni akan adanya beban tambahan yang ditanggung oleh pedagang kecil. Sehingga, ia menilai aturan tersebut sedianya masih perlu dipertimbangkan secara lebih bijaksana.

"Dengan latar belakang tersebut, APARSI menegaskan komitmennya untuk menolak dengan tegas PP 28/2024 demi keberlangsungan usaha para anggotanya dan ekonomi kerakyatan pada umumnya," ujarnya.

Menanggapi kontroversi dan perdebatan di masyarakat atas PP 28/2024, Wakil Presiden Ma’ruf Amin pun menekankan pentingnya pendalaman lebih lanjut serta diskusi mendalam dengan berbagai pihak terkait penerapan PP ini.

Wapres mengungkapkan bahwa selain memerlukan aturan teknis, penting juga untuk melibatkan berbagai pihak dalam proses diskusi agar tidak terjadi benturan dalam pelaksanaannya.

"Penting untuk mendalami dan merundingkan hal ini dengan serius. Kami perlu mendengarkan berbagai pihak agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan konflik,” tegas Wapres.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Arsenal Juara Liga Inggris 2025/2026, The Gunners Lewati Pencapaian Manchester United dan Liverpool

{{caption}}
Arsenal Juara Liga Inggris, Mikel Arteta Pecahkan Kutukan 22 Tahun!

{{caption}}
Purbaya Ungkap Respons Prabowo soal Kinerja Bea Cukai: Mereka Sudah Mulai Takut

{{caption}}
Prabowo Dijadwalkan Pidato di DPR Besok, Purbaya: Ada Pesan-Pesan Penting

{{caption}}
Purbaya: Jangan Lagi Salahkan MBG, Prabowo Sedang Memperbaiki Manajemen

{{caption}}
Amran Beri Penjelasan soal Prabowo Bilang Rakyat Desa Tak Pakai Dolar

Topik Terkait
{{caption}}
Jerit Pedagang UMKM Jakarta di Balik Pasal Larangan Jual Rokok Raperda Kawasan Tanpa Rokok

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini memiliki total 153 pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya.

kawasan tanpa rokok jakarta
{{caption}}
Jerit Pedagang Raperda Kawasan Tanpa Rokok Masuk Pasar Tradisional: Jelang Kurangi Pendapatan

Kali ini, penolakan terhadap sejumlah pasal dalam Raperda KTR datang dari pedagang tradisional.

Raperda KTR
{{caption}}
Anggota DPR Dorong Pemerintah Perkuat Perlindungan Petani Tembakau, Ini Harus Dilakukan

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem, Nurhadi menegaskan pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap sektor yang menyangkut hajat hidup rakyat kecil.

Petani Tembakau
{{caption}}
Pedagang Pasar Tolak Penyeragaman Kemasan Rokok, Ini Sarannya untuk Tekan Perokok

Permenkes tentang penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dianggap semakin mengancam omzet pedagang pasar.

Rokok Tanpa Pita Cukai
{{caption}}
Aturan Rokok Kemasan Polos Disebut Ancam Mata Pencaharian 2,5 Juta Petani Tembakau, Benarkah?

APTI menilai ketentuan tentang kemasan rokok polos tanpa merek dalam RPMK akan merugikan industri tembakau.

petani tembakau wonogiri
{{caption}}
Pekerja Tembakau: Harga Rokok Makin Mahal, Tak Aneh Muncul Rokok Ilegal

Dari aspek ketenagakerjaan, industri rokok tidak sedikit menyerap tenaga kerja.

rokok ilegal
{{caption}}
Khawatir Banyak Industri Rokok Tutup, Apindo Minta Hal Ini ke Pemerintah

Aturan yang menjadi sorotan di antaranya wacana standardisasi berupa kemasan polos tanpa merek untuk produk tembakau maupun rokok elektronik.

apindo
{{caption}}
Susun Aturan soal Pedagang dan Industri, Dua Kementerian Ini Harusnya Dilibatkan

Aturan ini dinilai dapat menurunkan omzet para pedagang kecil hingga peritel dan koperasi secara signifikan serta dapat memutus mata pencaharian para pedagang.

industri
{{caption}}
Beredar Wacana Kemasan Rokok Polos, Pelaku Industri Beri Tanggapan Begini

Terdapat perbedaan situasi negara lain dengan Indonesia, di mana Indonesia memiliki mata rantai IHT dengan tenaga kerja signifikan.

Rokok
{{caption}}
Ini Cara Jitu yang Bisa Dilakukan Pemerintah untuk Turunkan Konsumsi Rokok

Pelaku usaha selama ini sudah komitmen terhadap aturan sebelumnya, yaitu tidak menjual produk tembakau kepada anak-anak di bawah umur.

Rokok
{{caption}}
Ketua Apindo Temui Menkes Budi, Ternyata Ini yang Dibahas

Shinta Kamdani mengungkap, usai pihaknya bertemu Menkes, para pengusaha akan diberikan ruang untuk konsultasi lebih lanjut.

apindo
{{caption}}
Pengusaha Periklanan Menjerit Terancam Gulung Tikar, Minta PP Kesehatan Direvisi

PP Kesehatan disusun tanpa melibatkan para stakeholder yang terlibat di dalamnya.

PP Kesehatan
{{caption}}
PG Ngadirejo Target Gula 80.000 Ton di Musim Giling 2026, Dukung Swasembada Nasional

PG Ngadirejo Kabupaten Kediri menargetkan produksi gula sebesar 80.000 ton pada musim giling 2026. Target gula ini diharapkan mampu mendukung program swasembada gula nasional.

ekonomi nasional
{{caption}}
Perkuat Kepastian Hukum, PT SGN PG Pesantren Baru Gandeng Kejaksaan Selamatkan Aset Strategis

PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) PG Pesantren Baru menjalin Kerja Sama SGN Kejaksaan Selamatkan Aset di Kediri, langkah strategis untuk memperkuat kepastian hukum dan tata kelola perusahaan.

aset negara
{{caption}}
Kementan dan SGN Gandeng Polda Jatim: Akselerasi CPCL 2026 Demi Swasembada Gula Nasional

Kementerian Pertanian dan SGN berkolaborasi dengan Polda Jatim untuk mempercepat Akselerasi CPCL 2026 di Jawa Timur. Langkah strategis ini bertujuan mendukung program Swasembada Gula Nasional dan menjamin keamanan proses pendataan.

cpcl 2026
{{caption}}
PT SGN Genjot Produksi, Perkuat Komitmen Wujudkan Swasembada Gula Nasional

PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) memperkuat komitmennya untuk mencapai Swasembada Gula Nasional, dengan target produksi ambisius dan dukungan penuh pemerintah.

andi amran sulaiman
{{caption}}
Indonesia Targetkan Swasembada Gula Nasional pada 2026, Amran Sulaiman Optimistis

Pemerintah Indonesia menargetkan Swasembada Gula Nasional pada tahun 2026, dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan optimisme tinggi. Upaya ini bagian dari penguatan ketahanan pangan.

amran sulaiman
{{caption}}
Fakta Unik: Magetan Tanam Perdana Tebu Bongkar Ratoon, Dorong Percepatan Swasembada Gula Nasional 2026

Magetan memulai tanam perdana tebu bongkar ratoon 2025 di Bendo, upaya serius perkuat Swasembada Gula Nasional. Akankah target 2026 tercapai?

bongkar ratoon
{{caption}}
Tarif Cukai Rokok 2027 Dipastikan Tetap, Kemenkeu Fokus Digitalisasi Pengawasan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tarif cukai rokok tidak akan berubah pada 2027. Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas industri dan memperkuat pengawasan digital penerimaan negara dari sektor hasil tembakau.

cukai hasil tembakau
{{caption}}
Pemerintah Berencana Tambah Lapisan Tarif Baru CHT, Pengusaha Rokok Beri Tanggapan Begini

Agus Sarjono menambahkan bahwa penambahan layer cukai berpotensi menciptakan distorsi baru.

berita update
{{caption}}
Mulai Bulan Depan, Purbaya Ingin Tarik Peredaran Rokok Ilegal untuk Masuk ke Sistem Legal

Purbaya mengaku telah merampungkan proposal penambahan layer cukai rokok dan akan segera membawanya ke DPR.

berita update
{{caption}}
Pemerintah Berencana Tetapkan Aturan Tar dan Nikotin, Industri Rokok Terancam PHK Massal

Rencana kebijakan baru ini menuai penolakan keras dari berbagai elemen ekosistem pertembakauan nasional.

berita update
{{caption}}
Samuel Wattimena Serap Aspirasi Petani Tembakau dan Produsen Rokok, Jaring Masukan Lintas Komisi

Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena serap aspirasi petani tembakau dan produsen rokok menengah ke bawah dalam sarasehan di Semarang, mencari solusi kebijakan yang berimbang dan komprehensif.

aspirasi rakyat
{{caption}}
Menkeu Purbaya soal Rokok Ilegal: Akan Kita Bina, Bukan Dibinasakan

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pembenahan menyeluruh di sektor hasil tembakau untuk meningkatkan penerimaan negara, dan menegakkan keadilan fiskal.

berita update