Menkes Sebut Sudah Ajak Pengusaha Bahas Aturan soal Rokok, Begini Bocoran Hasil Pembicaraannya

Pihaknya mengirim surat kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang di dalamnya menekankan pentingnya IHT sebagai salah satu pilar ekonomi.

Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan dan telah memicu perdebatan publik yang cukup hangat.

Andry juga menyoroti aturan zonasi larangan penjualan rokok radius 200 meter dari satuan pendidikan yang masih rancu karena tidak disebutkan dengan jelas.

Sejatinya Indonesia sendiri merupakan negara produsen tembakau, berbeda dengan negara lain sebagai konsumen tembakau yang memberlakukan kebijakan FCTC.

Kedua beleid tersebut tengah mendapat sorotan hangat masyarakat luas karena dinilai memiliki dampak negatif yang signifikan.

Sutrisno Iwantono menilai bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 maupun aturan turunannya, yakni RPMK berpotensi merugikan berbagai pihak.

Tembakau sebagai ekosistem yang memiliki jutaan nasib.

Tutum menilai aturan ini akan menimbulkan kerancuan saat pembelian produk tembakau dan akan menimbulkan berbagai faktor lain.

Draft aturan tersebut dinilai bertujuan menyeragamkan kemasan produk tembakau dan rokok elektronik, serta melarang pencantuman logo ataupun merek produk.

Dia menilai aturan tersebut sebagai masalah besar karena menitikberatkan pelarangan hanya kepada pelaku usaha perseorangan.

Selama ini rokok menjadi komoditas penyumbang omzet terbesar bagi pedagang pasar.

Selama ini pembeli rokok dari para peritel adalah para konsumen dewasa yang berada di sekitar kawasan koperasi maupun pedagang ritel.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui keterlibatan pelari disabilitas binaan National Paralympic Committee (NPC) Indonesia pada kategori 5K.

BBPOM Makassar gencar melakukan advokasi pengendalian Resistensi Antimikroba di Barru, Sulawesi Selatan, mengingat bahaya serius konsumsi antibiotik tanpa resep dokter yang dapat memicu "silent pandemic" ini.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjamin harga obat tetap dalam batas wajar, terutama untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), meskipun ada fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan harga minyak, memastikan harga obat terkendali.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjamin harga obat-obatan tetap dalam batas wajar, khususnya harga obat JKN, di tengah gejolak nilai tukar rupiah dan kenaikan harga minyak.

Kemenkes mulai menyusun peta penyakit langka di Indonesia, termasuk daftar obat khusus dan rencana pembentukan komite nasional penyakit langka.

Kota Pariaman kembali mendapatkan alokasi Program PKTD Sanitasi dari Kemenkes senilai Rp100 juta pada tahun 2026, mempercepat upaya mewujudkan sanitasi dan jamban sehat bagi warganya.

Presiden Prabowo dijadwalkan mengunjungi RSUD Krui di Lampung Barat untuk meninjau program pembangunan rumah sakit daerah prioritas pemerintah.

Pemerintah mulai mendorong konsumen lebih cermat memilih produk lewat label nutrisi sederhana pada minuman kemasan.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengingatkan masyarakat untuk mengetahui batas konsumsi gula per hari.

"Masyarakat tuh banyak sekali yang mau bantu. Rakyat Indonesia luar biasa," ungkap Menkes Budi.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berencana merombak sistem rujukan pasien BPJS.

PP Aisyiyah menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi kesehatan yang berkeadilan, mengajak kolaborasi nasional untuk memperkuat layanan kesehatan promotif dan preventif.