LIVE

BPK Minta Pimpinan K/L Serius Atasi Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendesak pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk memberikan perhatian serius terhadap temuan berulang dalam laporan keuangan, demi tata kelola yang lebih baik.

bpk
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendesak pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk memberikan perhatian serius terhadap temuan berulang dalam laporan keuangan, demi tata kelola yang lebih baik.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendesak pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk memberikan perhatian serius terhadap temuan berulang dalam laporan keuangan, demi tata kelola yang lebih baik. (AntaraNews)

Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bobby Adhityo Rizaldi, menekankan pentingnya pimpinan kementerian/lembaga (K/L) memberikan perhatian serius terhadap temuan berulang dalam laporan keuangan (LK). Permintaan ini disampaikan dalam agenda entry meeting pemeriksaan atas LK delapan K/L di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V (Ditjen PKN V) BPK.

Bobby Adhityo Rizaldi menyoroti beberapa area temuan yang kerap berulang, termasuk pengelolaan kas, persediaan, aset tetap, optimalisasi pendapatan negara, serta kepatuhan pelaksanaan belanja. Hal ini menunjukkan adanya pola permasalahan yang perlu ditangani secara sistematis oleh setiap entitas.

Langkah serius ini diharapkan dapat mencegah terulangnya masalah serupa di masa mendatang, sekaligus mendorong perbaikan tata kelola keuangan negara yang lebih akuntabel. BPK berharap K/L dapat mendiseminasikan hasil pemeriksaan kepada seluruh jajaran organisasi.

Prioritas BPK: Atasi Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan

BPK secara konsisten menyoroti pentingnya penanganan serius terhadap temuan berulang dalam laporan keuangan K/L. Anggota V BPK, Bobby Adhityo Rizaldi, secara spesifik meminta para menteri dan kepala badan untuk memperhatikan isu-isu krusial seperti pengelolaan kas dan persediaan.

Selain itu, optimalisasi aset tetap dan pendapatan negara juga menjadi fokus utama yang memerlukan perbaikan. Kepatuhan dalam pelaksanaan belanja juga merupakan area yang sering ditemukan bermasalah dan perlu mendapat perhatian lebih.

Untuk memitigasi risiko dan memastikan perbaikan tata kelola berjalan sistematis, BPK menyarankan agar hasil pemeriksaan disosialisasikan secara luas. Diseminasi ini bertujuan agar seluruh jajaran organisasi memahami temuan dan dapat melakukan tindakan pencegahan sejak dini.

Komitmen K/L dalam Perbaikan Tata Kelola Keuangan

Pemeriksaan yang dilakukan BPK ini dihadiri oleh pimpinan dari delapan entitas K/L, menunjukkan keseriusan dalam menanggapi audit. Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyatakan harapannya agar pemeriksaan ini menghasilkan rekomendasi konstruktif sebagai pembelajaran bagi kementeriannya.

Komitmen untuk meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas pelaporan keuangan menjadi prioritas bagi jajaran Kementerian Agama. Hal ini sejalan dengan tujuan BPK untuk mendorong perbaikan berkelanjutan.

Senada dengan itu, Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Muhammad Tito Karnavian, menegaskan kesiapan penuh dalam mendukung proses pemeriksaan. Tito menyatakan bahwa temuan-temuan audit akan menjadi umpan balik berharga yang akan segera diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Cakupan Pemeriksaan BPK untuk Akuntabilitas Negara

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK mencakup beberapa aspek penting dalam laporan keuangan pemerintah. Ini termasuk Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN).

Selain itu, BPK juga memeriksa Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Tahun 2025, yang merupakan bagian integral dari Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025.

Tidak hanya itu, pemeriksaan juga mencakup Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) untuk mendalami area-area spesifik yang memerlukan perhatian khusus. Cakupan pemeriksaan yang komprehensif ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara secara menyeluruh.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Alasan Petugas BKSDA Tak Langsung Evakuasi Tapir hingga Disembelih Warga

{{caption}}
Sumur Mengering, Ratusan Warga Sukabumi Krisis Air Bersih

{{caption}}
KPK Ungkap Timses Bupati Langkat Raup 85 Proyek Rp 10,2 M, Diminta Setor Fee

{{caption}}
Polisi di Tegal Ditahan usai Diduga Aniaya Wanita Sejak 2023

{{caption}}
Restorasi Candi Prambanan Jadi Agenda PM India di Yogyakarta

{{caption}}
PM Modi Kunjungi RI, India Berharap Capai Kesepakatan soal BrahMos

Topik Terkait
{{caption}}
BPK Segera Periksa Laporan Keuangan Daerah Sulawesi Tengah, Dorong Transparansi Anggaran

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan segera memulai pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2025 di Sulawesi Tengah, menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.

Pemeriksaan Keuangan Daerah Sulawesi Tengah
{{caption}}
BPK Periksa LK K/L Polhukam 2025, Dorong Perbaikan Tata Kelola Berkelanjutan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Periksa LK K/L bidang politik, hukum, dan keamanan Tahun 2025 dengan fokus perbaikan tata kelola, akuntabilitas, dan integrasi prinsip ESG demi Indonesia Emas 2045. Simak detailnya.

Akuntabilitas
{{caption}}
BPK Tegaskan Komitmen Profesionalisme dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan OJK dan Kemeninveshil/BKPM Tahun 2025

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkomitmen menjaga profesionalisme dan akuntabilitas dalam pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (Kemeninveshil/BKPM) Tahun 2025, bertujuan memperkuat

Rosan Perkasa Roeslani
{{caption}}
BPK Soroti Tantangan Likuidasi Laporan Keuangan Kemdiktisaintek

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menghadapi tantangan likuidasi laporan keuangan yang kompleks, menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Simak detail dan fokus pemeriksaannya.

Akuntabilitas
{{caption}}
Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK Dorong Transparansi Anggaran Sektor Pangan

BPK menegaskan pemeriksaan laporan keuangan (LK) merupakan mandat konstitusional untuk menjaga akuntabilitas dan mendorong transparansi pengelolaan anggaran, khususnya di sektor pangan.

kementan
{{caption}}
Polda Maluku Perkuat Tata Kelola Keuangan Pasca-Audit BPK RI: Komitmen Akuntabilitas

Polda Maluku menunjukkan komitmen serius untuk memperbaiki tata kelola keuangan setelah diaudit BPK RI. Simak langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk akuntabilitas dan transparansi.

Reformasi Birokrasi
{{caption}}
Kemenbud Perkuat Tata Kelola Keuangan Melalui Pemeriksaan BPK RI

Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) mempertegas komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang tertib dan akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan penyelenggaraan Entry Meeting bersama BPK RI untuk pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025 guna memastikan

Akuntabilitas
{{caption}}
5 Anggota BPK Terjaring OTT KPK Terlibat Dugaan Korupsi Pengadaan Smart TV Pemkab Muara Enim

Menurut Budi, mereka diduga terlibat sejumlah pengadaan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

berita update
{{caption}}
KPK OTT 5 Anggota BPK, Pengembangan Kasus Korupsi Bupati Muara Enim

Budi menjelaskan, dugaan pemberian ini berkaitan dengan temuan BPK dalam pengadaan, salah satunya adalah Smart TV.

berita update
{{caption}}
BPK Beri Opini WTP Pemprov Sulsel 2025, Soroti Catatan Penting Pengelolaan Keuangan

BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemprov Sulsel 2025, namun dengan catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti.

andi sudirman sulaiman
{{caption}}
Banyuwangi Raih Opini WTP BPK ke-14 Kalinya, Bukti Akuntabilitas Keuangan Daerah

Kabupaten Banyuwangi kembali mempertahankan opini WTP BPK selama 14 tahun berturut-turut. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat dalam tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

akuntabilitas
{{caption}}
Pemkab Probolinggo Raih Opini WTP ke-13 Kali Berturut-turut, Bukti Tata Kelola Keuangan Akuntabel

Pemkab Probolinggo sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 kali berturut-turut atas LKPD TA 2025, bukti kuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

akuntabilitas
{{caption}}
MK Terima Pencabutan Uji Materiil KUHP Pasal 603 Soal Kerugian Negara

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pencabutan uji materiil KUHP Pasal 603 terkait penetapan kerugian negara oleh BPK. Pemohon memiliki alasan kuat di balik keputusan ini.

bpk
{{caption}}
Pemkot Palangka Raya Raih WTP ke-10, Bukti Komitmen Jaga Transparansi Keuangan

Pemkot Palangka Raya kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih opini WTP ke-10 kalinya, menegaskan komitmen kuat dalam menjaga transparansi keuangan daerah demi pelayanan publik yang optimal.

akuntabilitas daerah
{{caption}}
Pemkab Kapuas Raih WTP ke-8, Perkuat Komitmen Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Kapuas kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-8 dari BPK, menegaskan komitmen kuat dalam penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

akuntabilitas daerah
{{caption}}
Pemkab Serang Raih WTP ke-15 Kali Berturut-turut, Bukti Tata Kelola Keuangan Akuntabel

Pemerintah Kabupaten Serang kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-15 kalinya secara berturut-turut, menandai komitmen kuat dalam tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.

akuntabilitas
{{caption}}
Telkom Perkuat Fundamental Bisnis di FY25, Total Shareholder Return Tembus 35,7%

Telkom mencetak TSR 35,7 persen pada 2025. Transformasi TLKM 30 dan ekspansi infrastruktur digital menjadi pendorong utama kinerja perseroan.

advertorial
{{caption}}
OJK Perpanjang Batas Waktu Pelaporan SLIK bagi Perusahaan Asuransi dan Penjaminan hingga 2027

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memperpanjang kewajiban pelaporan SLIK bagi perusahaan asuransi dan penjaminan hingga akhir 2027, bertujuan memperkuat kualitas sistem pelaporan secara berkelanjutan.

asuransi
{{caption}}
BPKP Raih Penghargaan Tinggi atas Capaian Penyelesaian TLRHP Semester II 2025

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meraih penghargaan bergengsi atas tingginya tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester II 2025, menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan.

akuntabilitas