Baru Terkumpul Rp8 Triliun, Menkeu Purbaya Bakal Kirim Surat Cinta ke Penunggak Pajak

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak ada kuota pembatasan pencairan restitusi pajak, meskipun pemerintah kini lebih berhati-hati demi mencegah potensi kebocoran negara.

Realisasi pembiayaan utang tercatat sebesar Rp7 triliun atau 4,9 persen dari target APBN senilai Rp143,1 triliun.

Dia menyatakan salah satu kunci keberhasilan penagihan tersebut adalah integrasi data pembanding.

Jumlah itu setara 77,94 persen dari outlook penarikan utang Rp731,5 triliun di sepanjang tahun ini.

Hingga Oktober 2025, Pemerintah Indonesia telah menarik utang baru sebesar Rp570,1 triliun untuk menutup defisit APBN. Angka ini setara 77,94 persen dari target, menunjukkan upaya menjaga stabilitas fiskal.

Defisit APBN per 31 Oktober 2025 mencapai Rp479,7 triliun atau 2,02 persen PDB. Menkeu Purbaya menilai posisinya masih aman dan terkendali.

Realisasi Pendapatan Negara Aceh mencapai Rp3,88 triliun atau 55,92% hingga September 2025. Angka ini menarik perhatian, bagaimana rincian penerimaannya?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis mampu menekan risiko melebarnya 'shortfall' penerimaan pajak pada akhir tahun 2025 melalui strategi pengawasan ketat dan optimalisasi teknologi Coretax, membuat pembaca penasaran akan dampaknya.

Kementerian Keuangan tak hanya fokus pada 200 kasus besar, namun juga akan mengejar ribuan penunggak pajak di seluruh Indonesia untuk memastikan kepatuhan pajak. Siapa saja mereka?

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan akan menagih ribuan penunggak pajak di seluruh Indonesia, bukan hanya 200 wajib pajak besar yang disorot. Siapa saja targetnya?

Uang tersebut berasal dari sebagian penunggak pajak besar yang mulai memenuhi kewajibannya setelah mendapat peringatan dari otoritas pajak.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengadakan inspeksi mendadak ke kantor pusat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang terletak di Gedung Grha BNI.

Kanwil DJP Kalselteng mengingatkan wajib pajak badan untuk segera menuntaskan pelaporan SPT Tahunan Badan sebelum 31 Mei 2026, guna menghindari potensi kendala teknis dan denda keterlambatan.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram telah memulai **distribusi SPPT PBB Mataram 2026** sebanyak 99.059 lembar dengan total nilai mencapai Rp34,46 miliar lebih, menunjukkan peningkatan potensi pajak daerah dan optimisme pencapaian target.

Pemkab Rejang Lebong menargetkan penerimaan PBB sebesar Rp3,2 miliar pada tahun 2026, naik signifikan dari tahun sebelumnya. Akankah target ambisius penerimaan PBB Rejang Lebong ini tercapai?

Pemerintah Kabupaten Buleleng meluncurkan inovasi Samsat Keliling untuk menjangkau masyarakat di pelosok desa, memastikan pembayaran pajak kendaraan bermotor lebih mudah dan cepat, serta mendongkrak pendapatan daerah.

Kanwil DJP Kalselteng gencar lakukan Edukasi Pajak Generasi Muda melalui program Office Tour, memperkenalkan peran pajak dan sistem Coretax kepada siswa untuk membentuk wajib pajak patuh di masa depan.

Nandang memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) dan ketentuan aturan.

Rumor ini beredar usai Purbaya menghadiri Rapat Paripurna terkait revisi Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK.

Pemerintah memutuskan untuk menunda penerapan insentif untuk kendaraan listrik yang sebelumnya direncanakan akan mulai berlaku pada Juni 2026.

Purbaya juga mengaku juga mengecek ulang angka penjualan mobil di kuartal I 2026 sebesar 209.021 unit (naik 1,7 persen YoY).

Oleh karenanya, Purbaya meyakini pelaporan pajak dan bea cukai bakal terus meningkat hingga tahun-tahun berikutnya.

Pemberian insentif ini diharapkan bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi nasional.

Kata Purbaya, pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar gejolak rupiah tetap terkendali. Salah satunya melalui intervensi di pasar obligasi.