Menkeu Purbaya Sidak ke Kantor Pusat BNI, Ternyata Ini Tujuannya

Purbaya berharap dalam kurun waktu satu tahun sejak langkah perbaikan dimulai, perubahan nyata sudah terlihat.

Pekan lalu, Menkeu mengungkapkan rencana merotasi 70 pegawai DJP Kemenkeu sebagai salah satu upaya memperbaiki perekonomian.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan merotasi 70 pegawai DJP pekan depan sebagai langkah serius perbaiki ekonomi dan pastikan target penerimaan negara tercapai.

Menurut Purbaya, pegawai yang terbukti melakukan penyelewengan bakal dipindahkan ke kantor pajak yang relatif sepi sebagai bentuk sanksi.

Hal itu upaya tegas Purbaya melawan pengemplang pajak yang kerap membawa bekingan untuk lakukan intervensi pajak.

Purbaya menjelaskan bahwa setiap wajib pajak memiliki kondisi yang berbeda, sehingga penarikan penuh dari pengemplang pajak tidak dapat dilakukan.

Kementerian Keuangan tak hanya fokus pada 200 kasus besar, namun juga akan mengejar ribuan penunggak pajak di seluruh Indonesia untuk memastikan kepatuhan pajak. Siapa saja mereka?

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan akan menagih ribuan penunggak pajak di seluruh Indonesia, bukan hanya 200 wajib pajak besar yang disorot. Siapa saja targetnya?

Uang tersebut berasal dari sebagian penunggak pajak besar yang mulai memenuhi kewajibannya setelah mendapat peringatan dari otoritas pajak.

Adapun dari total dana Rp200 triliun, BNI jadi salah satu bank yang mendapat alokasi terbesar bersama Bank Mandiri dan BRI.

Menkeu bakal menggandeng intansi penegak hukum dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak

Pemerintah tidak ingin menunggu hingga akhir tahun untuk memastikan dana yang sudah dialokasikan benar-benar digunakan.

Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) sedang berupaya menemukan strategi untuk mengundang kembali investasi modal agar masuk ke dalam negeri.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Indonesia tidak mengarah pada krisis ekonomi, keuangan, dan moneter seperti 1997-1998, meski rupiah sempat melemah. Stabilitas ekonomi nasional menjadi fokus utama pemerintah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pelemahan nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tidak mencerminkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang sebenarnya, melainkan dipicu oleh persepsi negatif.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendesak penguatan regulasi lama barang di pelabuhan guna mengatasi penumpukan kontainer dan meningkatkan efisiensi logistik nasional.

Meski rupiah sempat melemah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Indonesia tidak sedang menuju krisis ekonomi 1997-98. Bagaimana strategi pemerintah menguatkan rupiah dan menjaga stabilitas?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pelemahan nilai tukar rupiah dan IHSG tidak sejalan dengan fundamental ekonomi Indonesia yang solid. Ia menyoroti persepsi negatif pasar yang keliru terhadap kondisi riil.

Dinamika Politik Sepekan terakhir diwarnai pencopotan Kepala BGN Dadan Hindayana, bantahan Istana soal isu mundurnya Menkeu Purbaya, serta komitmen pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendesak pengetatan aturan pelabuhan terkait penyimpanan barang guna mengatasi kongesti dan meningkatkan efisiensi logistik di pelabuhan utama Indonesia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yakin kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) akan memperkuat Stabilisasi Rupiah dan ketahanan ekonomi Indonesia. Simak dampaknya terhadap pasar domestik!

Kinerja ekonomi nasional menunjukkan hasil positif. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Q1 2026 mencapai 5,61 persen, tertinggi sejak Q3 2022, didorong konsumsi dan investasi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan keyakinannya terhadap penguatan Rupiah, didorong oleh masuknya modal asing ke pasar obligasi Indonesia dan langkah strategis pemerintah untuk menjaga stabilitas keuangan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak ada kuota pembatasan pencairan restitusi pajak, meskipun pemerintah kini lebih berhati-hati demi mencegah potensi kebocoran negara.