Aturan ini tertuang dalam undang-undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas (Migas).
PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku mengimbau para konsumen yang membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di seluruh SPBU wilayah agar tidak melakukan penjualan kembali demi mencari keuntungan. Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Edi Mangun mengatakan, larangan konsumen tidak boleh membeli BBM jenis apa pun untuk dijual kembali sudah diatur oleh undang-undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas (Migas).
"Bagi siapa saja yang memperjualbelikan kembali BBM tersebut, melanggar aturan dalam niaga BBM, pasal 53 undang-undang No. 22/2001 tentang Migas dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara, dan denda maksimal Rp30 miliar," kata Edi dikutip dari Antara di Jakarta, Jumat (11/8).
Menurut Edi, hal ini termasuk kios-kios juga sudah dilarang untuk jual BBM jenis apapun, apalagi ini di tengah kota. Pertama, sudah melanggar undang-undang Migas, dan juga ini sangat berbahaya, baik bagi kesehatan dan keselamatan penjual BBM dan pengaruhnya juga terhadap orang lain.
"Jika ada pihak-pihak yang mengeluarkan rekomendasi terkait penjualan BBM di wilayah kota artinya itu salah, dikarenakan telah melanggar undang-undang Migas," ujar Edi.
Edi menjelaskan perlu diketahui bahwa dampak dari penjualan kembali BBM subsidi maka akan mengganggu ketertiban umum. Karena BBM tersebut cepat habis dan tidak sesuai peruntukkan.
"Kami mengharapkan untuk kedepannya tidak ada lagi oknum masyarakat yang memanfaatkan kesempatan membeli BBM bersubsidi di SPBU, untuk kemudian menyimpan, mendistribusikan dan menjual ke tempat lain lagi," kata Edi.
Edi menambahkan Pertamina hanya dapat menyalurkan bahan bakar kepada pengguna langsung untuk transportasi dan kebutuhan bahan bakar rumah tangga, bukan untuk dijual kembali ke pengecer, dan hal ini sudah selayaknya menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan untuk menyalurkan BBM bersubsidi dengan tepat sasaran sehingga dapat dinikmati masyarakat yang berhak.
Penjualan BBM subsidi eceran dilarang. Selain berbahaya, penyaluran sangat mungkin tidak tepat sasaran.
Alokasi APBN untuk subsidi BBM memang sangat memberatkan jika harga minyak dunia tembus di kisaran USD 90 per barel.
Baca Selengkapnya
Cak Imin hanya akan memaksimalkan subsidi bagi masyarakat tidak mampu.
Baca Selengkapnya
Kenaikan harga BBM non subsidi hanya akan dirasakan oleh masyarakat kaya.
Baca Selengkapnya
Harga rumah subsidi perlu naik karena harga material konstruksi rumah saat ini mengalami kenaikan yang jauh lebih besar.
Baca Selengkapnya
Program BBM Satu Harga bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan, kemudahan akses dan keterjangkauan harga BBM.
Baca Selengkapnya
Anies Baswedan melakukan kampanye hari kedua di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Baca Selengkapnya
Arifin tak menapikkan jika kenaikan harga minyak mentah dunia bakal semakin membebani pemerintah memberikan subsidi untuk sejumlah produk BBM.
Baca Selengkapnya
Terkait kenaikan harga BBM non subsidi, Adjie sebagai konsumen mengaku memahami, apalagi memang sesuai regulasi dan sudah berlangsung lama.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi