Asosiasi Rokok Elektrik Minta Pengaturan Zat Adiktif Terpisah, Ini Alasannya

Kementerian Pertanian menyoroti pentingnya kontribusi tembakau dalam menyumbang devisa negara dan menggerakkan ekonomi pedesaan, meskipun menghadapi tantangan regulasi yang ketat.

Penurunan tajam ini menandakan bahwa IHT berada dalam posisi yang tertekan oleh berbagai faktor.

Pengaturan-pengaturan eksesif ini dinilai mengancam keberadaan Industri Hasil Tembakau (IHT).

Andry mengungkapkan, dari sisi penerimaan negara, ada potensi hilangnya Rp160,6 triliun.

Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPD APTI) Jawa Barat, Nana Suryana dengan tegas menyatakan tak setuju terhadap kebijakan tersebut.

Petani termbakau tegas menolak aturan-aturan yang berdampak pada mata pencariannya.

Sejatinya Indonesia sendiri merupakan negara produsen tembakau, berbeda dengan negara lain sebagai konsumen tembakau yang memberlakukan kebijakan FCTC.

Tembakau sebagai ekosistem yang memiliki jutaan nasib.

Dari aspek ketenagakerjaan, industri rokok tidak sedikit menyerap tenaga kerja.

Rencana kenaikan tarif cukai rokok bakal menjadi beban tambahan Industri Hasil Tembakau.

Aturan yang menjadi sorotan di antaranya wacana standardisasi berupa kemasan polos tanpa merek untuk produk tembakau maupun rokok elektronik.

Salah satu pasal yang menurutnya bisa menimbulkan delik dalam hal pelaksanaan yakni adanya larangan penjualan dalam radius 200 meter di fasilitas pendidikan.

Menteri Koordinator PMK Abdul Muhaimin Iskandar mendesak adanya regulasi vape yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan dan modus baru peredaran narkoba yang mengancam generasi muda.

Ditresnarkoba Polda Banten menggelar razia di sejumlah tempat hiburan malam di Serang, fokus antisipasi peredaran narkoba, termasuk melalui rokok elektrik. Polda Banten Razia Tempat Hiburan Malam demi Kamtibmas kondusif.

Kementerian Kesehatan menyoroti maraknya promosi vape di platform digital yang dinilai memicu minat remaja. Pengawasan promosi vape menjadi tantangan utama yang memerlukan koordinasi lintas kementerian untuk melindungi generasi muda.

Usulan pelarangan vape oleh BNN memicu perdebatan di DPR. Anggota dewan mendesak kajian komprehensif terkait pelarangan vape untuk mencegah dampak ekonomi dan sosial luas yang mungkin terjadi.

Menurut Sahroni, vape kerap dimanfaatkan para pemakai narkoba.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto menyatakan dukungan penuh terhadap pelarangan vape guna mencegah penyalahgunaan narkotika, menyusul temuan BNN terkait kandungan zat terlarang dalam cairan rokok el

Purbaya mengaku telah merampungkan proposal penambahan layer cukai rokok dan akan segera membawanya ke DPR.

Rencana kebijakan baru ini menuai penolakan keras dari berbagai elemen ekosistem pertembakauan nasional.

Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena serap aspirasi petani tembakau dan produsen rokok menengah ke bawah dalam sarasehan di Semarang, mencari solusi kebijakan yang berimbang dan komprehensif.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pembenahan menyeluruh di sektor hasil tembakau untuk meningkatkan penerimaan negara, dan menegakkan keadilan fiskal.

Paguyuban Mitra Produksi Sigaret Seluruh Indonesia (MPSI) mendesak pemerintah menutup pabriknya untuk berantas rokok ilegal, menyoroti kerugian negara dan ancaman PHK.

Tingginya beban cukai rokok dan semakin ketatnya regulasi kesehatan diduga menjadi penyebab utama terjadinya PHK massal di industri rokok.