Ajak Danantara, Menkeu Purbaya Bakal Tinjau Langsung Serapan Dana Pemerintah di BTN
Langkah ini dilakukan untuk meninjau penyerapan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN yang ditempatkan di BTN.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengajak Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara melakukan kunjungan langsung ke kantor PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).
Langkah ini dilakukan untuk meninjau penyerapan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN yang ditempatkan di BTN.
Hingga akhir September 2025, BTN baru menyalurkan Rp10,5 triliun dari total dana pemerintah sebesar Rp25 triliun, atau sekitar 42 persen dari total penempatan.
“Tapi Dirut BTN bilang akan percepat yang Rp15 triliun itu. Kalau dia nggak bisa serap, kami akan pindahkan dalam waktu dekat,” ujar Purbaya di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (13/10) malam dikutip Antara.
Purbaya menjelaskan bahwa kunjungan tersebut akan melibatkan pihak Danantara sebagai lembaga pengelola investasi pemerintah. Ia ingin memastikan dana publik benar-benar terserap ke sektor produktif dan tidak mengendap terlalu lama di perbankan.
“Ke banknya saya nggak sendiri, tapi dengan Danantara. Jadi, Danantara yang bawa saya ke sana. Ada yang protes katanya (sidak) itu bukan hak saya, tapi saya kan pengawas Danantara,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan penggunaan SAL APBN dilakukan secara optimal demi mendukung kegiatan ekonomi nasional.
BTN Janjikan Penyerapan Penuh pada November
Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyatakan optimistis bahwa dana Rp25 triliun tersebut akan terserap seluruhnya pada November 2025.
BTN, kata dia, menyalurkan dana tersebut ke sektor-sektor produktif, termasuk konstruksi, real estate, perdagangan, kesehatan, dan pembiayaan perumahan rakyat, yang menjadi fokus utama perseroan.
“Dapat kami sampaikan bahwa total pipeline yang tersedia mencapai sekitar Rp27,5 triliun, atau lebih besar dari dana Penempatan Uang Negara (PUN) yang ditempatkan sebesar Rp25 triliun. Pipeline tersebut siap untuk mendapatkan pencairan sesuai yang telah dijadwalkan,” jelas Nixon.
Menurut Nixon, dari total Rp10,5 triliun yang telah disalurkan, sekitar Rp4,5 triliun di antaranya sudah direimburse, sementara sisanya akan ditagihkan pada Oktober.
Kendala: Kompleksitas Kredit Perumahan
Nixon menambahkan, lambatnya serapan pada tahap awal bukan disebabkan kendala likuiditas, melainkan karena karakteristik bisnis BTN yang berfokus pada pembiayaan perumahan (KPR).
“Secara prinsip, KPR memiliki proses yang lebih kompleks dibandingkan kredit pada umumnya, mulai dari tahap verifikasi hingga persetujuan kredit,” ujarnya.
BTN, kata dia, juga sedang memperluas penyaluran ke berbagai segmen kredit seperti korporasi, komersial, UMKM, konsumer, dan syariah agar penyerapan dana lebih cepat dan merata.
Pengawasan Dana Publik Diperketat
Langkah Kementerian Keuangan ini menjadi bagian dari kebijakan pengawasan terhadap penggunaan dana pemerintah di perbankan BUMN agar tidak mengendap tanpa manfaat ekonomi langsung.
Purbaya menegaskan bahwa percepatan realisasi menjadi penting agar dana tersebut segera berdampak pada pertumbuhan ekonomi riil, terutama di sektor perumahan dan konstruksi yang menyerap tenaga kerja besar.
“Intinya, kami ingin memastikan bahwa dana pemerintah benar-benar digunakan secara produktif. Kalau tidak, akan kami tarik dan pindahkan ke tempat lain yang lebih siap menyerap,” pungkasnya.