320.000 Pengemudi Ojol Sudah Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen memperkuat perlindungan sosial bagi pengemudi ojol di Jabar, mengatasi risiko kerja tinggi dan potensi kemiskinan dengan dukungan pemerintah provinsi.

Ratusan pengemudi ojek online di Jakarta Timur antusias mengikuti Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan. Program ini tawarkan perlindungan komprehensif bagi pekerja bukan penerima upah.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat terobosan besar dengan memberikan Jaminan Sosial Pekerja Informal kepada 3 juta pekerja.

Aspirasi itu tertampung dalam Maklumat yang dikeluarkan oleh DPRD Jawa Barat, disampaikan kepada pemerintah daerah dan legislatif provinsi.

Namun, guna mendata secara tepat berapa jumlahnya, Kementerian UMKM masih perlu melakukan rapat lanjutan.

Menurut Menhub Budi, perlu ada ketentuan dalam UU mengenai perlindungan dan kesejahteraan para pengemudi ojol.

500.000 mitra e-commerce ditargetkan bisa mendapat jaminan sosial. Seperti driver, penjual, dan pekerja, serta pengguna lainnya.

Penfataran bisa dilakukan dengan hanya menyiapkan nomor induk kependudukan (NIK) atau kartu tanda penduduk (KTP) dan email.

Pemkot Depok sedang mengkaji pemberian bantuan untuk pembayaran premi BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi pengemudi ojek online dan ojek pangkalan.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor membeberkan hasil investigasi terkait dugaan belum dibayarkannya Gaji THR Hillcon kepada eks karyawan di Morowali Utara, meski status BPJS sudah dinonaktifkan.

Pada tahun 2019, biaya yang dikeluarkan BPJS Kesehatan untuk pengobatan gagal ginjal mencapai sekitar Rp 2 triliun.

Bagi Febri, bekerja sebagai mitra pengemudi transportasi online bukan hanya soal mengejar penghasilan, tetapi tentang memastikan rasa aman.

Wali Kota Denpasar memberikan klarifikasi mengenai pernyataan terkait penonaktifan penerima bantuan iuran (PBI) untuk jaminan kesehatan BPJS Kesehatan.

Otorita IKN memastikan Fasilitas Kesehatan IKN di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) siap melayani Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan layanan optimal dan jaminan sosial lengkap, menjamin kesejahteraan di ibu kota baru.

Pemerintah Kabupaten Sampang mengalokasikan dana untuk bantuan Jamsostek pekerja rentan, memastikan perlindungan sosial bagi ribuan petani, nelayan, dan pedagang di wilayahnya.

Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) tegaskan komitmen kawal regulasi ketenagakerjaan berpihak rakyat, termasuk perlindungan ojol dan UMKM, demi kesejahteraan. Simak selengkapnya!

Gubernur Banten Andra Soni optimistis meningkatkan cakupan BPJS Ketenagakerjaan Banten hingga 65 persen pada tahun 2030, melindungi jutaan pekerja dari risiko ekonomi.

Abdul Muhaimin Iskandar menekankan bahwa Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah investasi masa depan dan pilar utama keberlanjutan usaha, menarik perhatian investor global yang peduli ESG.

BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Banten memperkuat **Kerja Sama BPJS Ketenagakerjaan Kejaksaan** Tinggi Banten untuk penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara, demi mewujudkan kesejahteraan pekerja di wilayah Banten.

Pemkab Rejang Lebong mengalokasikan anggaran Rp270 juta untuk membiayai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi 2.686 pekerja rentan, sebuah langkah signifikan menuju Universal Coverage Jamsostek 2026.