ATVSI Soroti Perubahan Teknologi Penyiaran Lewat Workshop DVB-I dan DVB-NIP

Lembaga penyiaran kini perlu waspada terhadap potensi serangan siber.

Diskusi Publik Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Universitas Indonesia, Depok, Jumat (7/11/2025).

Sekjen ATVSI Gilang Iskandar mengatakan bahwa hadirnya platform digital dapat menjadi ancaman sekaligus peluang bagi stasiun televisi.

Diskusi ini menghadirkan tiga narasumber yang merepresentasikan tiga sudut pandang berbeda dalam ekosistem penyiaran.

Rangkaian FGD diselenggarakan di Jakarta Rabu 16 Juli 2025, di Bandung Selasa 5 Agustus 2025 dan Semarang 29 Agustus 2025.

UU Penyiaran yang sudah berusia 23 tahun harus menyesuaikan perkembangan media agar tidak mati.

Ketua Umum ATVSI, Imam Sudjarwo menilai Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tidak lagi relevan dengan perkembangan teknologi dan lanskap media saat ini.

Anggota Komisi 1 DPR RI Dr. Syahrul Aidi Maazat dan Sukamta mengapresiasi respons ATVSI karena memberikan jawaban yang konkret.

Perluasan definisi penyiaran ini sudah harus dilakukan karena keberadaan media berbasis internet.

ATVSI meminta pemerintah segera mengubah regulasi pada undang-undang yang sudah dianggap tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Melalui ATVSI Business Forum 2024 ini, para stakeholder diharapkan mendapat perkembangan terbaru atas teknologi 5G.

AVISI menyelenggarakan kegiatan yang berjudul 'AVISI 2024 Indonesia Video Streaming Conference' dengan tema 'Anticipating Indonesia's Video Streaming Piracy Evo

Kegiatan yang dihadiri oleh jajaran dekan, dosen, dan mahasiswa UNTAG ini merupakan bagian dari program pengabdian masyarakat berkelanjutan.

Pemberian bibit tanaman ini sebagai pesan simbolis 'pertumbuhan'. Selain memberikan bantuan sembako, yayasan juga mengajak civitas akademik.

Gilang diundang sebagai narasumber untuk memberikan perspektif lembaga penyiaran televisi dalam konteks revisi kebijakan perfilman nasional dslam UU Perfilman.

Menurut Gilang, UU N0 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sudah ketinggalan, regulasi tersebut dibuat 23 tahun lalu untuk mengatur penyiaran berbasis frekuensi.

Regulasi yang seharusnya menjadi alat keadilan justru menimbulkan ketimpangan antara media televisi dan platform digital.

Peringatan ini disampaikan Sekretaris Jenderal Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Gilang Iskandar.

Ketua KPID Jabar, Adiyana Slamet, menilai kondisi tersebut mencerminkan perubahan lanskap media yang tak lagi hanya ruang distribusi informasi.

Kualitas siaran tidak lagi menjadi isu sektoral, tetapi telah menjadi persoalan sosial yang berdampak langsung terhadap pembentukan cara berpikir.

Badan Legislasi DPR RI menyepakati penambahan lima Rancangan Undang-Undang (RUU) ke dalam daftar Prolegnas Prioritas 2026, memperkuat arah legislasi nasional dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks perlindungan publik, masyarakat semakin disulitkan dengan miliaran informasi. Hoaks dan konten sensasional menyebar dengan cepat.

Kemenekraf resmi meluncurkan program Radio Ekraf di Bandung, memperkuat peran penyiaran sebagai fondasi ekosistem kolaborasi dan pengembangan talenta lokal dalam ekonomi kreatif.

Tugas lembaga independen ini mencakup penetapan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), pengawasan isi siaran.