Wamendagri Tegaskan Pemulihan Pascabencana Berjalan Progresif di Sumatera dan Jawa Barat

Mendagri Tito Karnavian mengatakan penanganan pascabencana di tiga provinsi di Suatra kini memasuki fase pemulihan.

Capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sejak masa darurat, tanggap darurat, hingga menuju pemulihan.

Tito menjelaskan, masa tanggap darurat telah dilalui dan kini wilayah terdampak berangsur memasuki tahap transisi menuju pemulihan.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) terus menggenjot perbaikan infrastruktur Sumatera pascabencana, fokus memulihkan jalur logistik dan konektivitas di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pemerintah terus mengakselerasi perbaikan infrastruktur publik Sumatera di berbagai wilayah terdampak bencana, memastikan pemulihan berkelanjutan serta normalisasi aktivitas sosial dan pembelajaran.

Prabowo meminta perkembangan pemulihan di wilayah terdampak bencana dilakukan berkala.

Data pemantauan Satgas PRR per 8 Februari 2026, pemulihan infrastruktur ketenagalistrikan di tiga provinsi terdampak terus menunjukkan perkembangan

Sektor pelayanan dasar juga menjadi perhatian utama. Seluruh fasilitas kesehatan terdampak di tiga provinsi dilaporkan tetap berfungsi.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan adanya peningkatan layanan publik pasca bencana di beberapa wilayah terdampak, khususnya Sumatra dan Jawa Barat, dengan progres signifikan dalam pemulihan infrastruktur dasar dan aktivitas masyar

Tito juga menyampaikan bahwa berbagai sektor layanan publik lainnya juga menunjukkan kemajuan signifikan.

Meski demikian, sekitar 3 persen di antaranya masih dilaksanakan di ruang kelas darurat akibat keterbatasan sarana pascabencana.

Kerja kolaboratif lintas sektor telah membuahkan kemajuan nyata di berbagai daerah terdampak di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-Bencana terus menggenjot Rehabilitasi Sekolah Sumatra yang terdampak banjir dan tanah longsor November 2025, demi memastikan hak pendidikan anak tetap terjaga dan proses belajar mengajar kembali.

Pemerintah Provinsi Aceh resmi memperpanjang status transisi darurat bencana hidrometeorologi selama 90 hari, langkah ini diambil guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menuntaskan penanganan darurat 27 infrastruktur sanitasi Sumatera dan persampahan terdampak bencana, memastikan pemulihan layanan dasar dan mencegah risiko kesehatan lingkungan. Pembaca akan mengetahui langkah konkret

Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian mengatakan fokus utama saat ini adalah memilah kebutuhan paling mendesak dari berbagai sektor terdampak.

Pemerintah menegaskan Percepatan Pembangunan Huntap Sumatera sebagai prioritas utama dalam upaya pemulihan pascabencana. Anggaran triliunan rupiah disiapkan untuk hunian dan infrastruktur vital, dengan target penyelesaian hingga tiga tahun ke depan.

Institut Teknologi Bandung (ITB) menyerahkan program ITB Air Bersih Agam di Nagari Salareh Aia, Kabupaten Agam, untuk mempercepat pemulihan pascabencana banjir bandang dan memastikan akses vital bagi masyarakat.

Hal itu disampaikannya saat menjadi keynote speaker dalam kegiatan Garuda Youth Camp 2026 di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur, Jakarta, Minggu (3/5).

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengagumi Museum SBY-Ani Pacitan, menyebutnya berkelas dunia setelah kunjungan kerja di Pacitan.

Bima menegaskan, kerja sama sipil-militer yang ideal adalah yang menghadirkan kekuatan negara yang efektif, demokratis, responsif & dapat dipertanggungjawabkan.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto melakukan sidak WFH ASN di Kota Bogor untuk memastikan efektivitas kebijakan, menjaga kinerja, dan mengoptimalkan pelayanan publik.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya memuji **Kapasitas Fiskal Kepri** yang kuat dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dominan, namun mengingatkan pentingnya optimalisasi realisasi belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki dampak luas, tidak hanya pada kesehatan anak, tetapi juga menggerakkan perekonomian dan pendidikan. Simak bagaimana pemerintah daerah berperan aktif dalam imple