Percepatan Pembangunan Huntap Sumatera Jadi Prioritas Utama Pemulihan Pascabencana

Pemerintah menegaskan Percepatan Pembangunan Huntap Sumatera sebagai prioritas utama dalam upaya pemulihan pascabencana. Anggaran triliunan rupiah disiapkan untuk hunian dan infrastruktur vital, dengan target penyelesaian hingga tiga tahun ke depan.

Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, menegaskan bahwa percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) menjadi prioritas utama. Hal ini krusial dalam upaya pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera. Pernyataan tersebut disampaikan Tito usai Rapat Kerja di Kantor Kemenko PMK di Jakarta, Senin, 6 April.

Selain huntap, pemerintah juga memprioritaskan perbaikan infrastruktur vital seperti jalan utama dan jembatan strategis. Pembersihan lumpur di sejumlah titik terdampak juga menjadi fokus penting untuk mengembalikan fungsi lingkungan. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan masyarakat dapat kembali beraktivitas normal dengan cepat dan aman.

Meskipun aktivitas masyarakat, akses jalan, dan pemerintahan sudah mulai berjalan normal, Tito menjelaskan bahwa banyak infrastruktur masih bersifat fungsional dan memerlukan penyelesaian permanen. Penanganan ini mencakup lahan pertanian seperti sawah dan tambak, pembangunan jalan dan jembatan permanen, serta penyelesaian jembatan sementara yang vital bagi konektivitas daerah.

Prioritas Utama Pemulihan Pascabencana

Pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak menjadi fokus utama pemerintah agar warga tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara. Prioritas ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menyediakan tempat tinggal yang layak dan permanen bagi korban bencana. Dengan demikian, masyarakat dapat memulai kembali kehidupan mereka dengan lebih stabil dan aman.

Selain hunian, perbaikan infrastruktur vital seperti jembatan dan jalan utama juga sangat mendesak untuk segera diselesaikan. Infrastruktur ini merupakan tulang punggung perekonomian dan mobilitas masyarakat di Sumatera. Tito Karnavian menekankan bahwa jalan dan jembatan yang menjadi jalur utama harus segera dipulihkan sepenuhnya.

Beberapa sektor lain yang masih membutuhkan penanganan serius meliputi lahan pertanian, khususnya sawah dan tambak, yang rusak akibat bencana. Pemulihan sektor ini penting untuk mengembalikan mata pencarian masyarakat dan ketahanan pangan. Selain itu, pembangunan jalan dan jembatan permanen, serta penyelesaian jembatan sementara, menjadi bagian integral dari upaya rehabilitasi.

Target Waktu dan Alokasi Anggaran

Mengingat kompleksitas permasalahan di lapangan, termasuk kebutuhan normalisasi sungai dan pembangunan permanen lainnya, proses pemulihan diperkirakan membutuhkan waktu hingga tiga tahun. Periode ini akan dimulai dari tahun 2026 hingga 2028. Rencana induk (renduk) telah disusun untuk memandu seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Rencana induk tersebut akan ditinjau kembali secara berkala untuk menentukan prioritas pekerjaan yang harus diselesaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2026, fokus utama akan diberikan pada pembangunan jalan utama dan infrastruktur dasar lainnya yang paling mendesak. Sementara itu, pekerjaan yang kurang mendesak akan dilanjutkan pada tahun 2027 hingga 2028.

Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Medrilzam, menyampaikan bahwa penyusunan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi telah melalui proses sinkronisasi. Proses ini melibatkan usulan dari pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait. Usulan awal daerah yang mencapai hampir Rp200 triliun dan rencana kerja kementerian/lembaga sekitar Rp98 triliun, telah diselaraskan menjadi kebutuhan pembiayaan indikatif sebesar Rp120 triliun.

Dari total pembiayaan tersebut, sekitar Rp100,2 triliun akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dalam kurun waktu tiga tahun. Untuk tahun pertama pelaksanaan pada 2026, Bappenas mendorong agar Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sekitar Rp40 triliun bisa segera terealisasi. Dana ini bertujuan untuk mempercepat proses pelaksanaan yang tertuang dalam rencana induk.

Peran Pemerintah Daerah dan Sinkronisasi Rencana

Tito Karnavian juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Keterlibatan aktif pemerintah daerah sangat vital untuk memastikan efektivitas program di lapangan. Presiden telah mengalokasikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun untuk tiga provinsi terdampak.

Alokasi TKD ini bertujuan untuk mendukung percepatan pembangunan dan pemulihan di tingkat lokal. Dengan adanya dukungan finansial ini, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih leluasa dalam melaksanakan program-program rehabilitasi yang telah direncanakan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan upaya ini.

Sinkronisasi antara usulan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga merupakan langkah krusial dalam penyusunan rencana induk. Proses ini memastikan bahwa semua kebutuhan dan prioritas diakomodasi secara komprehensif. Medrilzam menegaskan bahwa harmonisasi ini penting untuk menghindari tumpang tindih program dan memaksimalkan efisiensi anggaran.

Sumber: AntaraNews