Sidak WFH ASN di Kota Bogor, Wamendagri Bima Arya Pastikan Kinerja dan Efisiensi

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto melakukan sidak WFH ASN di Kota Bogor untuk memastikan efektivitas kebijakan, menjaga kinerja, dan mengoptimalkan pelayanan publik.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pelaksanaan kerja dari rumah (WFH) aparatur sipil negara (ASN) di Kota Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 10 April. Sidak ini bertujuan untuk memastikan kebijakan WFH berjalan efektif, menjaga tingkat kinerja ASN, serta tidak mengganggu kualitas pelayanan publik di daerah.

Dalam peninjauan tersebut, Bima Arya didampingi Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, mendatangi langsung rumah ASN yang sedang menjalankan WFH untuk melihat aktivitas kerja mereka. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk memantau penerapan WFH yang baru dimulai pada hari itu.

Hasil sidak awal menunjukkan bahwa pelaksanaan WFH di Kota Bogor berjalan dengan baik, terutama dalam mekanisme pengawasan yang diterapkan. Bima Arya mengapresiasi sistem yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bogor untuk memastikan disiplin dan produktivitas ASN selama bekerja dari rumah.

Pengawasan dan Disiplin WFH ASN

Pemerintah Kota Bogor telah mengimplementasikan aplikasi E-Kinerja sebagai alat utama pengawasan bagi ASN yang menjalankan WFH. Aplikasi ini memungkinkan ASN untuk melakukan absensi dari rumah dengan sistem pelacakan lokasi yang terintegrasi.

Sistem E-Kinerja dirancang untuk memastikan bahwa ASN benar-benar bekerja dari lokasi yang ditentukan, yaitu rumah mereka. Bima Arya menjelaskan bahwa jika terjadi pergeseran lokasi dari koordinat yang terdaftar, data absensi tidak akan tercatat dalam sistem, sehingga mencegah kecurangan.

Bima Arya menegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan WFH akan memiliki konsekuensi serius, termasuk pengurangan tunjangan kinerja (tunkin) ASN. “Kalau tidak di rumah dan tidak masuk data, maka tunjangan kinerjanya akan berkurang dan diperhitungkan,” ujarnya, menekankan pentingnya kepatuhan.

Pengawasan disiplin ini juga melibatkan kontrol berjenjang dari pimpinan, absensi berkala tiga kali sehari, pemantauan langsung oleh kepala dinas, serta verifikasi melalui panggilan video secara acak. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjaga akuntabilitas ASN.

Efisiensi Anggaran dan Evaluasi Kebijakan

Selain memastikan disiplin, Wakil Menteri Dalam Negeri juga menyoroti potensi efisiensi anggaran yang dapat dihasilkan dari kebijakan WFH. Berdasarkan perhitungan sementara, Pemerintah Kota Bogor diperkirakan dapat menghemat hampir Rp900 juta dalam satu bulan.

Meskipun demikian, Kemendagri akan melakukan evaluasi menyeluruh dalam kurun waktu satu bulan untuk mengukur efektivitas kebijakan WFH secara keseluruhan. Evaluasi ini akan mencakup aspek kinerja ASN dan kelancaran pelayanan publik.

Bima Arya menambahkan bahwa hasil sidak menunjukkan pelayanan publik di Kota Bogor tetap berjalan dengan baik, meskipun sebagian ASN bekerja dari rumah. Ia bahkan menemukan ASN yang sedang WFH tetap produktif dalam menjalankan tugasnya.

Penerapan WFH juga diimbangi dengan proporsi ASN yang tetap bekerja dari kantor (WFO), sekitar 9 persen di Kota Bogor, untuk memastikan layanan esensial tidak terganggu. Bagi ASN yang WFO, pemerintah mendorong penggunaan transportasi publik atau moda ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya efisiensi.

Peran Teknologi dan Partisipasi Publik

Bima Arya menekankan pentingnya kombinasi sistem pengawasan berbasis teknologi dan kontrol berjenjang dari pimpinan untuk keberhasilan WFH. Teknologi seperti aplikasi E-Kinerja menjadi tulang punggung dalam memantau kehadiran dan lokasi kerja ASN.

Selain pengawasan internal, Kemendagri juga membuka ruang bagi partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan WFH ASN di lapangan. Masyarakat dapat melaporkan atau bahkan memviralkan jika menemukan ASN yang tidak menjalankan WFH dengan baik.

Langkah ini bertujuan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam pelaksanaan kebijakan WFH. Dengan adanya pengawasan dari berbagai pihak, diharapkan ASN dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

Pemerintah juga mengimbau ASN yang bekerja dari kantor untuk memaksimalkan penggunaan transportasi publik atau bersepeda. “Yang WFO kami minta memaksimalkan transportasi publik atau bersepeda. Ini bagian dari efisiensi,” kata Bima Arya, menyoroti aspek efisiensi dan keberlanjutan.

Sumber: AntaraNews