Tak Diam Membeo, Ahmad Ali Minta Kader PSI Bela Jokowi soal Ijazah Palsu

Meski belum resmi menjabat sebagai Dewan Pembina, Jokowi memastikan akan memenuhi semua undangan dari PSI maupun masyarakat di berbagai daerah.

Presiden Jokowi Motivasi Kader PSI di Rakernas Makassar, menyerukan penguatan struktur partai hingga akar rumput dan menargetkan PSI bisa tembus DPR RI pada Pemilu 2029.

Jokowi menyatakan kesanggupannya jika diminta mengkampanyekan PSI ke seluruh provinsi, kalau perlu blusukan sampai tingkat kecamatan.

Menurutnya, isi pengarahan tersebut tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan saat Kongres PSI di Solo beberapa waktu lalu.

Jokowi memberikan arahan kepada seluruh struktur DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dilantik belum lama ini.

Setelah masuk ke ruang tamu, Ahmad Ali diterima Jokowi dan terlibat pembicaraan selama sekitar 50 menit.

Dia menyatakan bahwa PSI telah melakukan komunikasi dan memberikan penjelasan kepada tim Prabowo mengenai konten-konten yang ada di media sosial.

Pengacara TPUA Ahmad Khozinudin mengatakan, dalam permintaan itu pihaknya menyerahkan surat kepada Kabad Wasidik Polda Metro Jaya

Menjelang Kongres I di Solo, sejumlah pengurus DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menemui Presiden ke-7 Joko Widodo

Meski nama Jokowi menjadi pusat perhatian, PSI tetap membuka ruang kompetisi yang sehat dalam Pemilu Raya.

Dian menyatakan kehadirannya sebagai bentuk ketaatan hukum sebagai warga negara.

Saat ditanya apakah PDIP memastikan ijazah Jokowi asli, begini kata Aria Bima

Judul pemberitaan yang beredar berpotensi menimbulkan asumsi berbeda dari isi pembahasan sebenarnya, karena tidak mencerminkan keseluruhan konteks.

Ahmad Ali menyebut anak-anak nelayan, anak-anak Bajo, hingga generasi muda dari keluarga petani sebagai bagian penting dari masa depan kepemimpinan daerah.

Ahmad Ali juga meminta seluruh pengurus DPW Sulut untuk dekat dengan masyarakat dan rajin turun ke bawah untuk menyerap aspirasi.

Ahmad Ali mengaku saat ini memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI sehingga keanggotaannya di NasDem resmi gugur.

Sidang perdana terkait dugaan pencemaran nama baik Presiden Jokowi, akan dimulai dengan agenda pembacaan dakwaan oleh dokter Tifa.

Kepolisian menegaskan sudah berjalan sesuai dengan prosedur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selain Din Syamsuddin, tim kuasa hukum Roy Suryo juga masih mengumpulkan dukungan dari sejumlah aktivis dan tokoh lain.

Menurut Refly, perkara yang menjerat Roy dan dr Tifa bukan tindak pidana yang mengharuskan untuk dilakukan upaya paksa berupa penangkapan.

Penangkapan Roy Suryo dan Tifa terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong tudingan ijazah palsu Jokowi.

Pada sidang tersebut mediator semula dosen Universitas Sebelas Maret (UNS) Prof Adi Sulistiyono digantikan hakim mediator Arif Budi Cahyono.