Tahukah Anda? Komisi II DPR Perkuat Pengawasan Pemilu Demi Demokrasi Bersih

Bawaslu Gorontalo Utara memperkuat Konsolidasi Demokrasi di luar tahapan pemilu, membahas isu strategis seperti politik uang dan hoaks demi kualitas demokrasi yang lebih baik.

Bawaslu DKI Jakarta menggelar diskusi penting dengan penggiat pemilu untuk menyerap masukan demi penyelenggaraan Pemilu 2029 yang lebih baik dan berkualitas. Simak detailnya!

Bawaslu Kota Probolinggo melakukan penguatan kelembagaan berbasis data pilkada demi pelaksanaan pemilu yang lebih baik, menegaskan peran non-musiman dalam demokrasi.

Bawaslu Sulsel dan Komisi II DPR RI menggelar evaluasi pengawasan Pemilu di Luwu, membahas pembenahan sistem kepemiluan pasca-pesta demokrasi lalu demi masa depan yang lebih baik.

Polres Anambas siap kawal pemilu pascaputusan MK Nomor 135, berjanji sinergi dengan Bawaslu dan KPU. Apa dampak perubahan regulasi ini terhadap pengawasan pemilu di daerah?

Bawaslu Babel Evaluasi Pilkada Ulang 2025 untuk penguatan kelembagaan, mencari masukan pasca Putusan MK, dan menyiapkan pengawas tangguh. Bagaimana dampaknya pada demokrasi?

Bawaslu Sigi terus memperkuat fungsi kelembagaan dalam penanganan pelanggaran Pemilu dan Pilkada.

Anggota Bawaslu Gorontalo Utara menegaskan Peran Bawaslu di Luar Pemilu tidak berhenti. Simak bagaimana lembaga ini terus mengawal demokrasi dan integritas pemilu!

Mantan Wali Kota Bogor ini mengaku tidak masalah jika ada perubahan. Tetapi, dirinya berharap aturan kepemiluan tidak berubah-ubah setiap empat tahun.

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan ingin mempertahankan status KPU dan Bawaslu sebagai lembaga permanen.

Lebih baik dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja KPU dan Bawaslu.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menepis isu intimidasi terhadap masyarakat kritis, menegaskan bahwa Pemerintah Terbuka Kritik dan selalu menerima masukan demi kemajuan bangsa.

Pakar hukum tata negara menegaskan supremasi hukum menjadi fondasi krusial dalam menjaga demokrasi dan hak masyarakat di era digital yang penuh tantangan, memantik rasa penasaran akan solusi ke depan.

Provinsi Aceh mencatatkan capaian gemilang dalam Indeks Demokrasi Aceh 2025, menjadi yang terbaik di Sumatera dan peringkat ketujuh nasional, menunjukkan kemajuan signifikan.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak pemerintah dan legislatif segera menyiapkan Regulasi Pemilu 2029 secara matang, menyusul putusan MK yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan daerah.

Bawaslu Bantul gencar melaksanakan program Bawaslu Goes to School untuk memberikan edukasi demokrasi kepada pemilih pemula di tingkat SMA dan SMK, menyiapkan generasi muda yang cerdas dan kritis dalam Pemilu 2029 mendatang.

Komisi Informasi (KI) Pusat menegaskan pentingnya peran media sebagai pilar utama dalam mendorong transparansi publik, akuntabilitas, dan pemenuhan hak informasi masyarakat.

Bawaslu Garut aktif mengedukasi masyarakat tentang pemilu dan demokrasi sehat, memperkuat pengawasan partisipatif di tingkat daerah. Simak upaya Bawaslu Garut dalam mewujudkan pemilu tanpa pelanggaran.

Bawaslu Pasaman Barat intensif mengawasi Pemutakhiran Data Pemilih 2026 untuk memastikan akurasi dan integritas, menjadi fondasi penting bagi pemilu berkualitas.

Bawaslu Takalar serius tangani potensi pemilih ganda di Kabupaten Takalar melalui proses pencocokan dan penelitian terbatas (coktas) serta pengawasan ketat, demi data pemilih yang akurat dan Pemilu yang jujur dan adil.

Bawaslu Gorontalo Utara manfaatkan momentum Ramadhan 2026 untuk penguatan literasi demokrasi, melibatkan organisasi kepemudaan dalam menjaga integritas pemilu.

Bawaslu Gorontalo Utara berhasil menemukan 16 pemilih masuk kategori Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena meninggal dunia saat pengawasan coktas, menegaskan komitmen menjaga akurasi data pemilih.

Polda Papua Barat telah menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah pada Bawaslu Pegunungan Arfak (Pegaf) senilai Rp4,29 miliar, memicu pertanyaan besar mengenai akuntabilitas pengelolaan anggaran negara.