Bawaslu Sigi Perkuat Kelembagaan Tangani Pelanggaran Pemilu dan Pilkada Pascaputusan MK

Bawaslu Sigi terus memperkuat fungsi kelembagaan dalam penanganan pelanggaran Pemilu dan Pilkada.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, secara aktif mengintensifkan penguatan fungsi kelembagaan mereka. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efektivitas penanganan pelanggaran yang mungkin terjadi pada pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) mendatang di wilayah tersebut. Upaya ini menjadi krusial mengingat dinamika regulasi dan tantangan pengawasan yang terus berkembang.

Ketua Bawaslu Sigi, Hairil, menyatakan bahwa penguatan ini difokuskan pada efektivitas pola penanganan pelanggaran pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135 dan 104. Keputusan-keputusan ini membawa implikasi signifikan terhadap kerangka kerja pengawasan pemilu. Evaluasi berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan bahwa Bawaslu Sigi siap menghadapi setiap potensi pelanggaran.

Hingga saat ini, Bawaslu Sigi telah menerima 11 pengaduan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran pada Pemilu maupun Pilkada 2024. Penanganan yang efektif terhadap aduan ini sangat penting untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) kepemiluan juga menjadi prioritas utama demi menghadapi kompleksitas tugas di masa depan.

Penguatan Kapasitas dan Tantangan Bawaslu Sigi

Bawaslu Kabupaten Sigi terus melakukan evaluasi menyeluruh untuk meningkatkan kapasitas SDM kepemiluan di daerah tersebut. Peningkatan ini dianggap vital mengingat tantangan yang semakin berat dalam setiap gelaran Pemilu dan Pilkada. Ketua Bawaslu Sigi, Hairil, menegaskan bahwa kesiapan SDM harus ditingkatkan mulai dari sekarang untuk menghadapi Pemilu 2029 mendatang.

"Ke depan itu bagaimana Bawaslu Sigi khususnya melakukan efektivitas pola penanganan pelanggaran pascaputusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 dan 104," kata Hairil. Ia menambahkan, "Tentunya tantangan pemilu dan pilkada ke depan pasti jauh lebih berat, jadi mulai dari sekarang kapasitas SDM di Bawaslu Sigi harus terus ditingkatkan." Penguatan ini tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga pemahaman mendalam tentang regulasi terbaru.

Pentingnya penanganan pelanggaran yang komprehensif oleh Bawaslu Kabupaten Sigi terhadap seluruh pelanggaran yang ada pada pemilu maupun pilkada ditekankan guna meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat. Pengawasan yang transparan dan akuntabel adalah fondasi utama untuk menjaga integritas proses demokrasi. Hal ini juga sejalan dengan harapan publik terhadap lembaga pengawas pemilu.

Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pengawasan

Dua putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu Nomor 135 dan 104, memiliki implikasi besar terhadap sistem pengawasan Pemilu dan Pilkada. Akademisi Universitas Tadulako, Supriyadi, menjelaskan bahwa Putusan MK Nomor 135 bertujuan membagi pemilihan umum menjadi dua kategori utama: Pemilu secara nasional dan Pemilu lokal.

Menurut Supriyadi, "Pemilihan gubernur, walikota/bupati, DPRD provinsi, dan kabupaten/kota menjadi pemilu lokal serta pemilihan DPD, DPR RI dan Presiden itu masuk kategori Pemilu Nasional." Putusan ini juga membawa konsekuensi signifikan, salah satunya adalah perpanjangan masa periode anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi selama dua tahun. "Putusan MK 135 itu memuat pemilihan anggota DPRD di provinsi dan kabupaten/kota itu dilakukan dua tahun setelah pelantikan presiden," jelasnya.

Sementara itu, Putusan MK Nomor 104 mengubah status output Bawaslu dari rekomendasi menjadi putusan yang berkekuatan hukum. Ini berarti, "Jadi kata rekomendasi terkait pilkada saat ini dimaknai sebagai putusan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, serta frasa memeriksa dan memutus diubah menjadi menindaklanjuti guna memberikan kepastian hukum pada tindakan Bawaslu," tutur Supriyadi. Perubahan ini memberikan kepastian hukum yang lebih kuat terhadap tindakan Bawaslu dalam menindaklanjuti pelanggaran, sehingga memperkuat peran lembaga pengawas pemilu.

Sumber: AntaraNews