Sistem Pemilu

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah menanti draf Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) rampung di DPR RI, mengingat urgensi pembahasan menjelang Pemilu 2029.

Ketua Umum PKB, Cak Imin, menguraikan tiga syarat krusial agar sistem voting elektronik dapat diterapkan di Indonesia, menyoroti sosialisasi, pengujian sistem, dan regulasi yang matang.

Dewan Pimpinan Wilayah PSI DKI Jakarta menegaskan sikapnya yang sejalan dengan masyarakat perihal wacana Pilkada tidak langsung, menampung aspirasi demi demokrasi yang lebih baik dan menghasilkan pemimpin representatif.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan Parliamentary Threshold krusial demi mewujudkan partai politik yang terlembaga kuat dan pemerintahan yang efektif di Indonesia.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti wacana perubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menilai sistem tersebut sebagai kemunduran demokrasi yang 'maju-mundur' seperti.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan Pilkada langsung maupun lewat DPRD sama-sama konstitusional, memicu perdebatan penting tentang masa depan demokrasi daerah.

Muhammadiyah mengajukan usulan Jalan Tengah Sistem Pemilu, Moderate List Proportional Representation (MLPR), ke Komisi II DPR RI untuk mengatasi kelemahan sistem terbuka dan tertutup.

Komisi II DPR RI menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengawasan pemilu dan demokrasi. Langkah ini diharapkan menciptakan pemilu yang lebih berkualitas dan bersih di masa depan.

Jika memang ada perubahan makan aturan-aturan terkait pemilu dapat dibahas lebih awal

Peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Delia Wildianti mendorong sistem pemilu menggunakan sistem proposional campuran.

Apa itu Pemilu Campuran? Pemilu campuran menggabungkan sistem proporsional dan mayoritarian, menawarkan solusi untuk kelemahan sistem pemilu yang ada.

Gubernur Jawa Barat ini menilai sistem proporsional terbuka membuat persaingan antar kandidat lebih adil.

Politikus Gerinda Fadli Zon membantah Mahkamah Konstitusi (MK) pernah mengubah sistem Pemilu menjelang pemilihan 2009 lalu. Saat itu, MK bukan mengubah sistem, melainkan mengubah metode alokasi kursi.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, untuk menerapkan usulan tersebut perlu ada kajian yang lebih mendalam.

Cak Imin mengaku sangat menanti putusan MK tersebut. Sebab, seluruh caleg yang telah melakukan pendaftaran di KPU merasa was-was jika gugatan tersebut dikabulkan.

Hasto mengecam Denny Indrayana sebagai seorang akademisi menyampaikan tuduhan yang penuh kepentingan politik.

Menurut AHY, putusan MK tersebut merupakan wujud dari keadilan yang berpihak pada kedewasaan demokrasi.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra Habiburokhman mengatakan, ada catatan yang menguatkan mengapa pemilu diterapkan sistem proporsional terbuka.

Anggota DPR dari Partai Gerindra Fadli Zon menilai putusan itu menunjukkan MK masih konsisten terhadap yurisprudensi yang telah dibuatnya dalam mengatur sistem pelaksanaan Pemilu, baik pemilihan legislatif, maupun Presiden.

Aboe menyebut putusan MK terkait UU Pemilu menunjukkan bahwa sistem proporsional terbuka atau coblos caleg sesuai dengan Konstitusi.