Sikap PSI DKI Jakarta Tampung Aspirasi Wacana Pilkada Tidak Langsung

Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta akan mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat terkait wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak langsung yang kontroversial. Sikap ini menunjukkan komitmen PSI untuk berpihak pada suara rakyat dalam isu penting demokrasi lokal.

Sekretaris Wilayah (Sekwil) DPW PSI DKI Jakarta, Geraldi Ryan Wibinata, menyatakan bahwa PSI Jakarta berpihak kepada aspirasi masyarakat yang ingin suaranya didengar dan memiliki nilai dalam sistem demokratis. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta, menegaskan posisi partai di tengah perdebatan publik.

Sikap PSI ini juga sejalan dengan pernyataan Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, yang menegaskan bahwa PSI satu suara dengan rakyat perihal isu Pilkada tidak langsung. Kaesang menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PSI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan.

Geraldi Ryan Wibinata menekankan bahwa PSI Jakarta berpihak kepada aspirasi masyarakat yang ingin agar suaranya didengar dan memiliki nilai dalam sebuah sistem demokratis. Ia menambahkan bahwa ini juga sesuai dengan pernyataan Ketua Umum PSI yang menegaskan keselarasan dengan suara rakyat mengenai isu tersebut.

Kaesang Pangarep, dalam pidatonya di Rakernas PSI 2026, mengakui bahwa pelaksanaan Pilkada langsung selama ini belum dapat membuahkan hasil atau proses yang memuaskan. Namun, ia memahami hal tersebut sebagai bagian dari proses bangsa Indonesia dalam mempelajari demokrasi.

Kaesang menyoroti beberapa kekurangan Pilkada langsung, seperti praktik politik amplop hingga persoalan ambang batas pencalonan yang berbasis kursi lalu diubah menjadi perolehan suara sah partai politik. Ia menegaskan bahwa bangsa ini sedang terus belajar memperbaiki sistem pemilihannya agar mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas dan berpihak kepada masyarakat Indonesia.

Geraldi percaya bahwa pemilihan kepala daerah secara demokratis akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan kehendak masyarakat. Dengan membuka ruang lebar kepada masyarakat untuk memilih kepala daerahnya, maka pemimpin yang terpilih akan lebih representatif terhadap kehendak rakyat.

Ia juga menilai bahwa segala kekurangan dalam sistem Pilkada terbuka selama ini harusnya diperbaiki, sehingga menjadi lebih baik lagi ke depannya. Geraldi mengakui bahwa proses perbaikan ini akan menantang, panjang, dan memakan waktu lama, namun tetap harus dilakukan.

Kaesang menyatakan bahwa meskipun PSI saat ini belum memiliki kewenangan menentukan sikap di Senayan terkait revisi undang-undang, namun ia menegaskan sikap PSI akan selalu satu suara dengan rakyat Indonesia. Komitmen ini menunjukkan dedikasi partai terhadap partisipasi publik dalam menentukan arah demokrasi.

Sumber: AntaraNews