LIVE

Rapat dengan DPR, JALA PRT Beberkan Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga yang Perlu Diatur dalam RUU PPRT

JALA PRT memaparkan pentingnya sejumlah pemenuhan hak-hak pekerja rumah tangga (PRT) dalam penyusunan RUU PRT.

ruu pprt
Pada tali jemuran itu mereka menggantung ratusan poster berisi tuntutan yang menjadi simbol digantungnya nasib PRT karena tak kunjung disahkannya RUU PPRT.
Pada tali jemuran itu mereka menggantung ratusan poster berisi tuntutan yang menjadi simbol digantungnya nasib PRT karena tak kunjung disahkannya RUU PPRT. (merdeka.com)

Perwakilan dari Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) Ari Ujianto memaparkan pentingnya sejumlah pemenuhan hak-hak pekerja rumah tangga (PRT) dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Ari Ujianto menyebut salah satu hak dasar PRT ialah hak untuk menjalankan ibadah. Namun, pada praktiknya hal tersebut sulit diimplementasikan.

"Bahkan, untuk ibadah saja sulit, padahal ini hal-hal yang mendasar dilindungi oleh konstitusi," kata Ari saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Baleg DPR RI mengenai RUU PPRT bersama sejumlah koalisi masyarakat sipil di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5).

Ia lantas menyebut hak PRT lainnya yang patut dipenuhi ialah mendapatkan upah berdasarkan kesepakatan.

"Jadi, kalau di draf RUU kemarin itu tidak ada UMR (upah minimum regional), UMP (upah minimum provinsi), dan sebagainya, itu kadang-kadang disalah mengerti, disalahpahami, ya. Upah berdasar kesepakatan, tetapi tetap manusiawi," ucapnya

Selain itu, dia menyebut hak PRT lainnya ialah jam kerja yang manusiawi, yakni harus ada jam istirahat, libur, ataupun cuti berdasarkan kesepakatan.

"Karena kadang-kadang liburannya juga tidak harus setiap pekan, pada hari Minggu misalnya. Waktunya bisa disepakati bersama, misalnya pada hari apa dan sebagainya," tuturnya.

Hal senada, lanjut dia, juga berlaku sama untuk tunjangan hari raya (THR) dan jaminan sosial yang dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan pihak pemberi kerja.

Draf RUU PPRT

Dalam draf RUU PPRT yang digulirkan DPR RI pada periode sebelumnya, Ari berharap PRT menjadi bagian dari penerima manfaat bantuan iuran jaminan sosial kesehatan yang ditanggung oleh Pemerintah karena masuk dalam kategori miskin.

"Kalau jaminan (sosial) ketenagakerjaan memang harus ada kontribusi dari pemberi kerja, harus ada kesepakatan di situ, tetapi ini gunanya sangat luar biasa jaminan sosial ketenagakerjaan itu," katanya.

Terakhir, dia menuturkan hak PRT lainnya ialah berhak untuk berserikat. Ari lantas memaparkan prinsip keseluruhan RUU PPRT ialah adanya pengakuan PRT sebagai pekerja; perlindungan bagi PRT dan pemberi kerja; hubungan kerja berasaskan kekeluargaan, keadilan, dan gotong royong.

Selain itu, jaminan sosial bagi PRT; perlindungan sosial PRT terjamin dan mendapat program subsidi dari pemerintah karena tergolong masyarakat yang rentan dan miskin; pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima; serta PRT tidak ditinggalkan dalam pembangunan.

Aan Ningsih, perwakilan JALA PRT yang bekerja pula sebagai PRT, berharap agar RUU PPRT dapat segera disahkan DPR bersama Pemerintah guna memberikan perlindungan bagi PRT dari tindak kekerasan yang kerap dialami ketika bekerja di ranah domestik.

"Kami para PRT sangat membutuhkan perlindungan karena selama ini kami terus berjuang, kadang kami mendapatkan kekerasan, selama ini tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah," ujarnya dalam rapat tersebut.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Raynaldo Ghiffari Lubabah
Editor Raynaldo Ghiffari Lubabah
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
1.151 KM Jalan Daerah Dibangun Buka Akses Ekonomi hingga Pelosok Desa

{{caption}}
Daftar Kebijakan Prabowo untuk Kesejahteraan Petani

{{caption}}
Prabowo Siapkan Amnesti Napi pada HUT Ke-81 RI

{{caption}}
Latihan Militer Manajer Kopdes Disetop, Ini Gantinya

{{caption}}
RUU HAM Perkuat Komnas HAM, Beri Kewenangan Penyidikan

{{caption}}
Latihan Militer Manajer Kopdes Resmi Disetop Buntut 5 Peserta Meninggal

Topik Terkait
{{caption}}
Akhir Perjuangan Panjang Serikat Pembantu Rumah Tangga Mendapat Perlindungan Usai UU PPRT Disahkan

Regulasi ini dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat perlindungan sekaligus mencegah kekerasan dan diskriminasi terhadap pekerja rumah tangga.

UU PPRT
{{caption}}
DPR Sahkan UU PPRT, Ini Daftar Hak Pekerja Rumah Tangga

UU PPRT resmi disahkan DPR. Aturan ini mengatur hak pekerja rumah tangga, mulai dari upah, jam kerja, cuti, hingga jaminan sosial.

DPR
{{caption}}
Usulan Krusial dalam RUU PPRT: Upah Layak hingga Jaminan Sosial untuk Pekerja Rumah Tangga

Pembahasan RUU PPRT terus bergulir di DPR RI, membawa harapan baru bagi pekerja rumah tangga. Berbagai usulan krusial, mulai dari upah layak hingga jaminan sosial, siap direalisasikan dalam upaya perlindungan komprehensif.

RUU PPRT
{{caption}}
RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Jadi Inisiatif DPR, PDIP Tekankan Nilai Kekeluargaan

Anggota Baleg DPR RI Fraksi PDIP, I Nyoman Patra mengungkapkan, restrukturisasi hubungan kerja domestik.

RUU PPRT
{{caption}}
Langkah Baru Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, DPR Setujui RUU PPRT Jadi Usul Inisiatif

Pengesahan dilakukan pada rapat paripurna DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/3).

DPR RI
{{caption}}
Menteri Kemen PPPA Dorong Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Hari Perempuan Internasional

Menteri Kemen PPPA Arifatul Choiri Fauzi menekankan urgensi perlindungan pekerja rumah tangga, mayoritas perempuan, melalui pengesahan RUU PPRT pada momen Hari Perempuan Internasional.

Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
{{caption}}
Hari Perempuan Internasional: KemenPPPA Perkuat Komitmen Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Peringatan Hari Perempuan Internasional menjadi momentum penting bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk memperkuat komitmen terhadap Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang lebih adil dan inklusif.

Hari Perempuan Internasional
{{caption}}
Trivia: Ada 4,2 Juta Pekerja Rumah Tangga di Indonesia, Menteri Yassierli Dorong Pengesahan RUU PPRT Demi Perlindungan Hukum

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mendesak pengesahan RUU PPRT demi kepastian hukum dan jaminan sosial bagi 4,2 juta pekerja rumah tangga. Mengapa RUU ini sangat mendesak?

Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
{{caption}}
Viral ART Digaji Rp1,7 Juta, Ini Aturan Permenaker soal Perlindungan Pembantu Rumah Tangga

Viral Eks JKT48 Cleopatra mencari seorang asisten rumah tangga (ART) dengah gaji sebesar Rp1,7 juta per bulan.

Cleo eks JKT48
{{caption}}
Dipimpin Dasco, DPR dan Pemerintah Sepakat RUU PPRT Disahkan Pada Rapat Paripurna Hari Ini

Dalam pandangan mini fraksi, seluruh fraksi menyatakan setuju terhadap RUU PPRT. Tidak ada satupun fraksi yang menolak.

berita update
{{caption}}
Baleg DPR Ungkap 12 Poin Penting dalam RUU PPRT, Jaminan Sosial hingga Pendidikan Vokasi

Badan Legislasi DPR RI membeberkan 12 poin krusial dalam Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang disepakati, menjanjikan perlindungan komprehensif.

badan legislasi
{{caption}}
DPR Sepakati Pengesahan RUU PPRT, Kado Hari Kartini dan May Day

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dalam Rapat Paripurna pada Selasa (21/4), menjadi hadiah istimewa untuk Hari Kartini dan Hari Buruh. Pengesahan RUU PPRT ini telah dina

dpr ri
{{caption}}
Baleg DPR Setujui RUU PPRT Dibawa ke Paripurna, Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Semakin Dekat

Badan Legislasi DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk dibawa ke rapat paripurna, menandai langkah maju dalam perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga.

baleg dpr
{{caption}}
Dua Dekade Penantian RUU PPRT: DPR Ambil Langkah Penting Menuju Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Setelah dua dekade, DPR resmi menetapkan RUU PPRT sebagai usul inisiatif. Langkah krusial ini membuka jalan bagi pengesahan RUU PPRT, mengakhiri kerentanan jutaan pekerja rumah tangga di Indonesia.

dpr ri
{{caption}}
RUU PPRT: DPR Tegaskan Komitmen Lindungi Hak Pekerja Rumah Tangga dan Pemberi Kerja

DPR RI melalui Badan Legislasi (Baleg) menegaskan komitmennya dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk melindungi hak PRT sekaligus pemberi kerja, memastikan hubungan yang profesional dan adil.

dpr ri
{{caption}}
KemenPPPA: UU PPRT Dukung Kerja Perawatan Bernilai Ekonomi, Tingkatkan Hak PRT

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyatakan UU PPRT akan mengangkat nilai ekonomi kerja perawatan, memberikan hak dan pelatihan layak bagi Pekerja Rumah Tangga.

ekonomi perawatan
{{caption}}
UU PPRT Disahkan, Puan Serukan Stop Kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga

DPR akhirnya mengesahkan UU PPRT setelah 22 tahun diperjuangkan, yang diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pekerja rumah tangga.

berita update
{{caption}}
PRT Kini Berhak THR dan BPJS, Ini Aturan Lengkapnya

Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) mengatur berbagai hak yang harus diterima oleh para pekerja di sektor ini.

berita update
{{caption}}
UU PRT Sudah Disahkan, PRT Kini Punya Hak Cuti dan Jam Kerja Manusiawi

Dengan adanya undang-undang ini, para PRT kini berhak atas jam kerja yang manusiawi, cuti, THR, serta jaminan sosial melalui BPJS.

berita update
{{caption}}
DPR Sahkan RUU PPRT Besok, Menaker Tegaskan Hak Asasi Pekerja Rumah Tangga

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan pekerja rumah tangga sebagai warga negara memiliki hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara.

berita update
{{caption}}
Komnas Perempuan Desak Pengesahan RUU PPRT: Lindungi Pekerja Rumah Tangga dari Kerentanan Sistemik

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera mengesahkan RUU PPRT, menyoroti kerentanan sistemik yang dihadapi Pekerja Rumah Tangga (PRT) perempuan akibat absennya perlindungan hukum.

care economy