LIVE

Predikat Baik Evaluasi AKIP Palangka Raya: Ternyata Masih Ada PR Besar di Balik Capaian Positif Ini

Pemkot Palangka Raya meraih predikat baik dalam Evaluasi AKIP Palangka Raya 2024 dari KemenPAN-RB. Namun, di balik capaian positif ini, masih ada pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi.

pelayanan publik
Pemkot Palangka Raya meraih predikat baik dalam Evaluasi AKIP Palangka Raya 2024 dari KemenPAN-RB. Namun, di balik capaian positif ini, masih ada pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi.
Pemkot Palangka Raya meraih predikat baik dalam Evaluasi AKIP Palangka Raya 2024 dari KemenPAN-RB. Namun, di balik capaian positif ini, masih ada pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi. (Merdeka.com)

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) baru-baru ini memberikan predikat baik kepada Pemerintah Kota Palangka Raya dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024. Capaian ini menunjukkan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemkot Palangka Raya sudah berjalan dengan baik. Predikat ini menjadi indikator positif bagi tata kelola pemerintahan daerah.

Penjabat Sekda Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, mengungkapkan bahwa Pemkot berhasil meraih nilai 64,85. Meskipun predikat baik telah diraih, Arbert Tombak menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan. Ada sejumlah catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti untuk meningkatkan manajemen kinerja.

Evaluasi AKIP ini bukan sekadar penilaian administratif, melainkan sarana untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah. Tujuannya adalah memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Fokus perbaikan akan diarahkan pada aspek-aspek yang masih memerlukan peningkatan signifikan.

Tantangan di Balik Predikat Baik Evaluasi AKIP

Di balik predikat baik yang diterima, Pemkot Palangka Raya masih menghadapi beberapa tantangan serius dalam implementasi AKIP. Penjabat Sekda Arbert Tombak menyebutkan bahwa beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) masih mengalami kendala. Kendala ini meliputi perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga tindak lanjut evaluasi kinerja.

Salah satu masalah utama terletak pada aspek perencanaan kinerja. Masih ditemukan indikator yang bersifat output dan belum sepenuhnya berorientasi pada hasil nyata. Hal ini menyebabkan sulitnya mengukur dampak sebenarnya dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Selain itu, pengukuran kinerja di sejumlah perangkat daerah juga belum dilengkapi dengan informasi perhitungan yang jelas. Laporan kinerja seringkali tidak selaras antara sasaran dan indikator yang ditetapkan. Analisis capaian pun belum menyertakan faktor pendorong maupun penghambat secara komprehensif.

“Masih ada laporan kinerja yang tidak selaras antara sasaran dan indikator, serta analisis capaian yang belum menyertakan faktor pendorong maupun penghambat. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama,” ujar Arbert Tombak.

Peran Inspektorat dalam Peningkatan Kualitas AKIP

Inspektorat Kota Palangka Raya berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas implementasi AKIP di seluruh perangkat daerah. Kepala Inspektorat Kota Palangka Raya, Hambali, menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat OPD. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD).

FGD ini bertujuan membahas rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2024 secara mendalam. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya Pemkot Palangka Raya untuk memperbaiki sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Hambali menegaskan bahwa hasil evaluasi KemenPAN-RB harus ditindaklanjuti secara konkret.

“Inspektorat hadir sebagai pengawas sekaligus pendamping perangkat daerah agar rekomendasi hasil evaluasi tidak hanya menjadi catatan, tetapi benar-benar dilaksanakan,” ungkap Hambali.

Inspektorat hadir tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pendamping bagi perangkat daerah. Tujuannya memastikan bahwa rekomendasi hasil evaluasi tidak hanya menjadi catatan semata. Rekomendasi tersebut harus benar-benar dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan.

Dalam FGD, perangkat daerah difasilitasi untuk memahami indikator-indikator penilaian akuntabilitas. Indikator ini mencakup perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, hingga evaluasi internal. Dengan panduan yang jelas, setiap perangkat daerah diharapkan dapat meningkatkan capaian kinerjanya secara signifikan.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Polisi Tetapkan 4 Tersangka Demo Ricuh di Gedung Grahadi

{{caption}}
Dua Granat Nanas Bekas Perang Dunia II Dimusnahkan di Jayapura

{{caption}}
Lubang 30 Cm Renggut Nyawa Balita di Tebet

{{caption}}
Cegah Tawuran Lewat Penjaringan Boxing, Tanding Tinju di Rusun

{{caption}}
Isi Pesan Terakhir Dokter Icha pada Keluarga: Saya Takut, Biar Saya Mati

{{caption}}
Lapas Cipinang Bantah Razman Nasution Dapat Perlakuan Khusus

Topik Terkait
{{caption}}
DPRD Kapuas Apresiasi Pemkab Pertahankan Opini WTP Kapuas ke-8 dari BPK

DPRD Kabupaten Kapuas memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas atas keberhasilannya mempertahankan Opini WTP Kapuas ke-8 dari BPK RI Perwakilan Kalteng, menandakan tata kelola keuangan yang akuntabel.

Opini WTP Kapuas
{{caption}}
Pemkot Palangka Raya Perkuat Tata Kelola Keuangan, Tegaskan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

Pemerintah Kota Palangka Raya berkomitmen penuh menindaklanjuti rekomendasi BPK RI atas LHP LKPD TA 2025 dalam 60 hari, demi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Tindak Lanjut BPK
{{caption}}
Pemkot Palangka Raya Raih WTP ke-10, Bukti Komitmen Jaga Transparansi Keuangan

Pemkot Palangka Raya kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih opini WTP ke-10 kalinya, menegaskan komitmen kuat dalam menjaga transparansi keuangan daerah demi pelayanan publik yang optimal.

Palangka Raya
{{caption}}
Pemkab Kapuas Raih WTP ke-8, Perkuat Komitmen Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Kapuas kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-8 dari BPK, menegaskan komitmen kuat dalam penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Pengelolaan Keuangan Daerah
{{caption}}
Pemkab Banjar Sukses Pertahankan Opini WTP, Perkuat Tata Kelola Keuangan Daerah

Pemkab Banjar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025, menegaskan komitmen terhadap tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Opini WTP Pemkab Banjar
{{caption}}
Indeks Reformasi Birokrasi Sumbar Melonjak, Raih Predikat A- pada 2025

Indeks Reformasi Birokrasi Sumbar terus menunjukkan peningkatan signifikan, mencapai 89,32 dengan predikat A- pada 2025. Capaian ini menunjukkan komitmen Pemprov Sumbar dalam pelayanan publik.

Reformasi Birokrasi Sumbar
{{caption}}
Tahukah Anda? Bangka Tengah Perkuat Peran Pimpinan Demi Kinerja Birokrasi Efektif, SAKIP Jadi Kunci

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah memperkuat peran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk kinerja birokrasi yang efektif. Akankah langkah ini berhasil mengatasi stagnasi implementasi SAKIP?

Bangka Tengah
{{caption}}
Targetkan Predikat Sangat Baik, Evaluasi SAKIP Lampung 2025 Berharap 'Naik Kelas' dari B ke BB

Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan predikat 'sangat baik' dalam Evaluasi SAKIP Lampung 2025, setelah meraih nilai 67 (predikat B) pada 2024. Akankah target ini tercapai?

Evaluasi SAKIP Lampung
{{caption}}
Demi Kualitas Prima, Pemkab Tapin Percepat Pembenahan SAKIP Pasca Evaluasi KemenPAN-RB

Pemerintah Kabupaten Tapin bergerak cepat melakukan pembenahan SAKIP pasca evaluasi KemenPAN-RB, bertekad meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik demi masyarakat.

Pelayanan Publik
{{caption}}
Bhayangkara Fest Polres Bogor Hadirkan Layanan Paspor di Hari Libur, Permudah Akses Warga

Polres Bogor berkolaborasi dengan Kantor Imigrasi menghadirkan Layanan Paspor Polres Bogor pada Bhayangkara Fest, mempermudah masyarakat mengurus dokumen penting di hari libur.

bhayangkara fest
{{caption}}
Gubernur Kalbar Tegaskan Pembentukan Provinsi Kapuas Raya Mendesak untuk Pemerataan Pembangunan

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyatakan **Pembentukan Provinsi Kapuas Raya** adalah kebutuhan mendesak demi efektivitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di wilayah yang luas ini.

ekonomi daerah
{{caption}}
Ombudsman Dorong Pemdes Pulau Kecil Bangka Selatan Data Ulang Penerima Bansos

Ombudsman RI Babel mendesak Pemdes di pulau kecil Bangka Selatan untuk data ulang penerima bansos. Penyaluran bantuan yang belum tepat sasaran jadi sorotan, menuntut pembaruan data demi keadilan sosial.

bangka selatan
{{caption}}
Ombudsman Desak Peningkatan Layanan Kesehatan Pulau Terpencil Bangka Selatan

Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Babel mendesak Pemkab Bangka Selatan prioritaskan peningkatan layanan kesehatan pulau terpencil, memastikan warga mendapatkan akses mudah, cepat, dan aman.

akses kesehatan
{{caption}}
Wamendagri Bima Arya Tinjau PLBN Motaain, Pastikan Pelayanan Publik Optimal dan Dorong Ekonomi Perbatasan

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meninjau langsung PLBN Motaain di Nusa Tenggara Timur. Kunjungan ini memastikan kualitas pelayanan publik optimal dan mendorong peran PLBN sebagai penggerak ekonomi kawasan perbatasan.

bima arya sugiarto
{{caption}}
Bapenda Kota Jayapura Optimis Capai Target Penerimaan PBB-P2 Jayapura Rp45 Miliar

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Jayapura melaporkan realisasi penerimaan PBB-P2 Jayapura telah mencapai Rp21,8 miliar hingga pertengahan Juni 2026, mendekati separuh target tahunan. Simak strategi Bapenda untuk mencapai target penuh dan bagaimana d

bapenda kota jayapura
{{caption}}
KPU Kota Tangerang Jadi Pusat Studi Banding Pembangunan Zona Integritas

KPU Kota Tangerang menjadi rujukan studi banding bagi KPU Jakarta Timur dan Tangerang Selatan dalam membangun Zona Integritas. Ini adalah langkah penting menuju wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih serta melayani.

birokrasi bersih
{{caption}}
Ketahanan Pangan Pilar Utama Transformasi Ekonomi Era Presiden Prabowo Subianto

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan Ketahanan Pangan menjadi fondasi utama agenda transformasi ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Mengapa ini krusial bagi kedaulatan bangsa?

gekira
{{caption}}
Yusril: Tak Ada Jabatan Kebal Hukum, Integritas Pelayanan Publik Harga Mati

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan tidak ada jabatan yang kebal hukum dalam pelayanan publik. Ini demi Integritas Pelayanan Publik dan kepercayaan masyarakat.

hukum
{{caption}}
Pemkab Bone Bolango Raih Penghargaan Adhi Manawa Nugraha Pratama, Perkuat Birokrasi Profesional

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berhasil meraih Penghargaan Adhi Manawa Nugraha Pratama dari Kantor Regional XI BKN Manado, membuktikan komitmen kuat dalam mewujudkan birokrasi profesional dan modern yang berorientasi pelayanan.

adhi manawa nugraha pratama
{{caption}}
Pakar Unsoed: Prinsip Resiprokal Perkuat Sistem Merit Polri, Jamin Kompetensi Jabatan

Pakar hukum administrasi kepegawaian Unsoed menilai usulan prinsip resiprokal dalam RUU Polri dapat memperkuat sistem merit dan pengisian jabatan berbasis kompetensi, menciptakan keseimbangan kinerja antarinstansi.

asn
{{caption}}
KemenPANRB Jajaki Kerja Sama dengan Estonia untuk Percepat Transformasi Digital Pemerintahan

Kementerian PANRB berupaya mengakselerasi Transformasi Digital Pemerintahan Indonesia dengan menjajaki kolaborasi bersama Estonia, negara terdepan dalam digitalisasi layanan publik.

digitalisasi indonesia