Putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden merupakan tragedi.
Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang diambil oleh kaum tirani. Bukan karena kepentingan konstitusi.
Karena itu, Masinton mengajak anggota dewan lainnya untuk membuka mata bahwa konsitusi telah diinjak-injak.
"Putusan MK itu lebih pada putusan kaum tirani saudara saudara. Maka kita harus mengajak secara sadar dan kita harus sadar kan bahwa konstitusi kita sedang diinjak-injak," kata Masinton saat rapat paripurna DPR, Selasa (31/10).
Masinton mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden merupakan tragedi.
"Ini kita malah mengalami satu tragedi konstitusi paska terjadinya keputusan MK 16 Oktober lalu. Ya itu adalah tirani konstitusi," ujarnya disambut anggota dewan yang hadir.
Anggota Komisi XI DPR ini mengingatkan konstitusi tidak boleh dipermainkan atas nama pragmatisme politik sempit.
"Tentu bagi kita semua bapak ibu kita yang hadir di sini sebagai roh dan jiwa bangsa kita konstitusi harus tegak, dia tidak boleh dipermainkan atas nama pragmatisme politik sempit tersebut," ujar Masinton.
Dia mengaku bicara masalah konstitusi hari ini bukan atas kepentingan partainya dan calon presiden dan calon wakil presiden.
Saat bicara hal tersebut, Masinton menyinggung nama-nama calon presiden dan calon wakil presiden. Tetapi, Masinton tidak menyebut nama Gibran Rakabuming Raka yang menjadi cawapres Prabowo.
"Saya berdiri di sini bukan atas kepentingan partai politik juga tidak bicara tentang kepentingan calon presiden maupun calon wakil presiden. Saya tidak bicara tentang calon presiden saudara Anies dan saudara Muhaimin Iskandar. Saya tidak bicara tentang Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Saya juga tidak bicara tentang Pak Prabowo beserta pasangannya," katanya.
"Tapi saya bicara tentang bagaimana kita menjaga mandat konstitusi menjaga mandat reformasi dan demokrasi ini," tegas Masinton.
Putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden merupakan tragedi.
Syarat usia minimal calon presiden atau calon wakil presiden tetap 40 tahun dengan tambahan frasa sedang atau pernah menjabat jabatan kepala daerah.
Baca Selengkapnya
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menambah syarat capres dan cawapres di UU Pemilu menuai kontroversi. MK dianggap tidak konsisten.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dari gugatan terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Baca Selengkapnya
Komisi III akan mendatangi MK untuk melakukan konsultasi masalah putusan tersebut.
Baca Selengkapnya
Pendukung tiga pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden saling adu keras yel-yel jelang pengundian nomor urut Capres-Cawapres.
Baca Selengkapnya
Arief yang sudah 12 tahun menjadi hakim konstitusi itu sangat sedih MK dicap sebagai Mahkamah Keluarga.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi