LIVE

PDIP Usul Hak Angket, Golkar: Jogetin Aja

Usulan hak angket itu tidak serius dan hanya meramaikan dinamika politik tiga bulan ke depan.

pdip
PDIP Usul Hak Angket, Golkar: Jogetin Aja
PDIP Usul Hak Angket, Golkar: Jogetin Aja (merdeka.com)

Usulan hak angket itu tidak serius dan hanya meramaikan dinamika politik tiga bulan ke depan.

Masinton Pasaribu saat menejlaskan kepada media mengenai safe house KPK
Masinton Pasaribu saat menejlaskan kepada media mengenai safe house KPK © 2023 liputan6

PDIP Usul Hak Angket, Golkar: Jogetin Aja

Wakil Ketua Pansus Angket KPK DPR RI Masiton Pasaribu menyatakan Pansus Angket KPK itu tidak bodoh
Wakil Ketua Pansus Angket KPK DPR RI Masiton Pasaribu menyatakan Pansus Angket KPK itu tidak bodoh © 2023 liputan6

Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mengusulkan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua Bappilu DPP Partai Golkar Maman Abdurrahman menilai hal itu hanya gimik politik belaka.

"Ya ini kalau kita melihat hanya bagian dari melakukan gimik-gimik politik, membangun opini publik untuk mendegradasi image dari Pak Prabowo dan Mas Gibran," kata Maman di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (1/11).

Hasil temuan Pansus Angket KPK DPR RI sejatinya bertujuan untuk membuka kotak Pandora penanganan kasus korupsi yang dilakukan KPK
Hasil temuan Pansus Angket KPK DPR RI sejatinya bertujuan untuk membuka kotak Pandora penanganan kasus korupsi yang dilakukan KPK © 2023 liputan6
Maman mempertanyakan implikasi dari hak angket tersebut. Dia memandang usulan itu sebatas hak anggota dewan saja dalam menyampaikan pendapatnya.

"Saya pikir, terus kalaupun itu terwujud ada pengusulan hak angket, terus implikasinya juga apa, Mas? Kan nggak ada juga. Artinya itu adalah bagian dari hak konstitusi seorang anggota dewan di parlemen dalam rangka menyampaikan pandangan-pandangan dan pendapatnya," tuturnya.

Maman menyebut, usulan hak angket itu tidak serius dan hanya meramaikan dinamika politik tiga bulan kedepan. Dia berkata, Golkar tidak dalam posisi menghambat ataupun setuju hak angket.
Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu bersama Masinton Pasaribu menjadi pembicara dalam serial diskusi dalam rangkaian Kongres PDI P ke V di Bali, Jumat (9/8/2019). Diskusi tersebut membahas Demokrasi Arus Bawah (Perlawanan Terhadap Rezim Otoriter). (Liputan6.com/Johan Tallo)
Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu bersama Masinton Pasaribu menjadi pembicara dalam serial diskusi dalam rangkaian Kongres PDI P ke V di Bali, Jumat (9/8/2019). Diskusi tersebut membahas Demokrasi Arus Bawah (Perlawanan Terhadap Rezim Otoriter). (Liputan6.com/Johan Tallo) © 2023 liputan6

"Bagi kami itu hanya joget-joget saja. Ini kita sama-sama paham, ini ilmu-ilmu sama, kalau sekarang pak Masinton mau ajukan hak angket, silakan saja," ujar Maman.

"Jadi ya sekarang gini sampai 3 bulan ke depan semua orang akan berjoget-joget. Jadi semua yang joget pasti akan dilakukan tarian apa juga akan dimainkan," pungkas Maman.

Wakil Ketua Pansus Angket KPK DPR RI Masiton Pasaribu menyatakan Pansus Angket KPK itu tidak bodoh
Wakil Ketua Pansus Angket KPK DPR RI Masiton Pasaribu menyatakan Pansus Angket KPK itu tidak bodoh © 2023 liputan6
Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mengusulkan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebabnya adalah MK mengeluarkan putusan syarat batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres telah menginjak-injak konstitusi.

"Mengajukan hak angket terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi. Kita tegak lurus terhadap konstitusi kita," tegas Masinton dalam rapat paripurna DPR, Jakarta, Selasa (31/10).

Masinton mengajak anggota DPR untuk membuka mata terhadap putusan MK yang dinilai janggal. Putusan itu hanya demi pragmatisme politik semata.
Masinton Pasaribu saat menejlaskan kepada media mengenai safe house KPK
Masinton Pasaribu saat menejlaskan kepada media mengenai safe house KPK © 2023 liputan6

"Ini kita berada dalam situasi yang ancaman terhadap konstitusi kita, Reformasi 98 jelas memandatkan bagaimana konstitusi harus diamandemen UU dasar itu," ujar Masinton.

Lebih lanjut, Politikus PDIP yang maju lagi di Pileg 2024 ini menyinggung bahwa masa jabatan presiden telah dibatasi dengan TAP MPR Nomor 11/98. Demi negara yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Maka itu, MK mengeluarkan putusan yang tidak berlandaskan kepentingan konsitusi.

"Dan kemudian berbagai produk undang undang turunannya tapi apa yang kita lihat putusan MK bukan lagi berdasarkan berlandas atas kepentingan konstitusi," pungkasnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Achmad Fikri Fakih Haq
Editor Achmad Fikri Fakih Haq
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Presiden Palestina Mahmoud Abbas Tiba-Tiba Telepon Prabowo

{{caption}}
Kapten Timnas Belanda Sentil Aturan Hydration Break di Piala Dunia 2026

{{caption}}
Diadang Polisi, Mahasiswa Uhamka Berunjuk Rasa di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta

{{caption}}
Temui Prabowo, Menlu Qatar Siapkan Investasi Rp 70 Triliun

{{caption}}
Dendam Berujung Maut, Pria di Kemayoran Tewas Ditusuk Tetangga

{{caption}}
Tuntut Evaluasi Berbagai Kebijakan, Mahasiswa Indonesia Kembali Gelar Unjuk Rasa

Topik Terkait
{{caption}}
PDIP usai DPR Abaikan Putusan MK: Forum Ini jadi Saksi dan Pelaku Keburukan Demokrasi Hari Ini

Menurut Masinton, semua fraksi di DPR akan menjadi saksi sekaligus pelaku rusaknya demokrasi di Indonesia atas pengabaian putusan MK

PDIP
{{caption}}
VIDEO: Simsalabim! Baleg Ngebut Bawa RUU Pilkada Ke Paripurna, PDIP Keras "Kita Tahu Untuk Siapa!"

PDIP menilai, pembahasan RUU Pilkada mengabaikan suara masyarakat.

baleg dpr uu pilkada
{{caption}}
PDIP: Revisi UU Pilkada Memang Maunya Istana

Masinton menyebut, Istana kaget atas putusan MK lantaran mengubah syarat usia pencalonan kepala daerah.

PDIP
{{caption}}
Fraksi Gerindra Kritik Putusan Ambang Batas Pilkada: Hak Kita Susun UU Dibegal MK

Gerindra menyebut MK berupaya membegal hak DPR sebagai pembuat Undang-Undang.

baleg dpr uu pilkada
{{caption}}
Masinton PDIP Protes RUU Pilkada: Kita Bisa Akali Aturan dengan Buat Aturan, tapi Kebenaran Tak Bisa Dibutakan!

PDIP menilai, pembahasan RUU Pilkada mengabaikan suara masyarakat.

RUU Pilkada
{{caption}}
UntitledJokowi di Ujung Periode Kekuasaan, Dari Wacana Hak Angket Hingga Pemakzulan

Langkah Gibran maju di Pilpres 2024 membuat sejumlah pihak meradang dan mendorong pemakzulan Jokowi.

Pemakzulan Presiden
{{caption}}
Masinton Klaim Tiga Fraksi Dukung Hak Angket soal Putusan MK

Namun, delapan anggota DPR RI itu belum menandatangani hak angket

PDIP
{{caption}}
Masinton PDIP Sebut Pemilu 2024 Diawali dengan Penyelundupan Hukum

Masinton Pasaribu mengatakan, Pemilu 2024 sudah diwarnai dengan penyelundupan hukum.

Pemilu2024
{{caption}}
Soal Wacana Pemakzulan Presiden, DPR Diminta Pastikan Hak Angket Berjalan

Wacana pemakzulan Presiden Jokowi muncul di tengah polemik putusan MK.

Pemakzulan Presiden
{{caption}}
Apakah Mahkamah Konstitusi Bisa Jadi Objek Hak Angket DPR?

Pakar tata negara menilai ada celah untuk mengajukan hak angket namun objeknya harus diubah.

be smart
{{caption}}
Mahfud MD Respons Usulan Hak Angket MK: Kalau Menurut Aturan Angket Untuk Pemerintah, Tapi Silakan Aja

Mahfud menyebut jika DPR tetap ngotot mengajukan hak angket, butuh improvisasi siapa yang akan diangket.

Hak Angket
{{caption}}
PDIP Usul Hak Angket MK, Gerindra: Rendahkan Akal Sehat dan Konyol

Apa yang dilakukan Masinton hanya demi kepentingan politik semata.

Gerindra
{{caption}}
Megawati: Pak Prabowo Sama Saya Bersahabat, Bukan Musuh

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hari ini meresmikan renovasi Istana Gebang dan patung Bung Karno di Blitar, Jawa Timur.

berita update
{{caption}}
Megawati Soroti Maraknya Bullying dan Ketahanan Pangan

Megawati menyoroti maraknya perundungan, pentingnya pengamalan Pancasila, serta ketahanan pangan saat meresmikan renovasi Istana Gebang di Blitar.

berita update
{{caption}}
PDIP Respons Soal Jokowi Bakal Jadi Dewan Pembina PSI: Urusan Selesai, Sudah Dipecat dari Partai

Keputusan politik apa pun diambil Jokowi saat ini bukan lagi menjadi persoalan bagi PDI Perjuangan.

berita update
{{caption}}
Jokowi Segera Berjaket PSI, Sinyal 'Pisah' dari PDIP?

Penyematan jaket secara resmi tinggal menunggu keputusan Ketua Umum (Ketum) PSI, Kaesang Pangarep.

jokowi
{{caption}}
Hasto Tegaskan Perjuangan Bangsa Tak Hanya Politik, Tapi Juga Pangan dan UMKM

Hasto menyoroti pentingnya membangun kemandirian bangsa melalui pemanfaatan potensi lokal.

berita update
{{caption}}
Hasto soal Kenaikan Harga Pertamax: Menggerus Kemampuan Kelas Menengah

Hasto berpendapat bahwa kebijakan untuk menaikkan harga pertamax seharusnya dipertimbangkan sebagai pilihan terakhir.

berita update
{{caption}}
La Ode Saiful Deklarasi Maju Calon Ketum Kosgoro 1957, Siap Akarkan Organisasi Karya

La Ode Saiful Akbar resmi mendeklarasikan diri sebagai calon Ketua Umum Kosgoro 1957 di Musyawarah Besar (Mubes) V, berkomitmen mengembalikan organisasi pada akarnya sebagai wadah karya untuk bangsa.

deklarasi
{{caption}}
Sekjen Golkar Muhammad Sarmuji Luncurkan Buku 'Kekuasaan Yang Menolong', Bawa Semangat Politik untuk Rakyat

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, meluncurkan buku berjudul "Kekuasaan Yang Menolong" yang membawa semangat politik untuk menolong rakyat dan mengabdi kepada masyarakat luas.

buku kekuasaan yang menolong
{{caption}}
Nus Kei Meninggal Ditikam di Bandara, Golkar Maluku Desak Polisi Bongkar Motif Pelaku Penusukan

DPD I Partai Golkar Maluku mendesak kepolisian menyelidiki kasus penikaman menimpa Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara, Nus Kei.

berita update
{{caption}}
Ketua Golkar Maluku Tenggara Tewas Ditikam, Dua Pelaku Ditangkap Cepat

Ketua DPD II Partai Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora, tewas ditikam di Bandara Karel Sadsuitubun. Polisi bergerak cepat menangkap dua terduga pelaku penikaman Ketua Golkar Maluku Tenggara.

agrapinus rumatora
{{caption}}
Gubernur Soroti Ketimpangan Ekonomi Maluku Utara di Musda Golkar

Gubernur Sherly Tjoanda menyoroti ketimpangan ekonomi Maluku Utara yang tinggi meski pertumbuhan ekonomi mencapai 34 persen, memicu pertanyaan tentang pemerataan kesejahteraan masyarakat.

bahlil lahadalia
{{caption}}
Bahlil Ke Kader Golkar: Jangan Ada Kubu Sana, Kubu Sini

Bahlil meminta pengurus baru DPD Golkar Sulut yang nantinya terpilih, untuk menambah perolehan kursi di DPRD kabupaten/kota maupun provinsi pada Pemilu 2029.

bahlil lahadalia