PDIP Duga Jokowi Cawe-Cawe di Pilkada, Gerindra: Ingin Mengulangi Kesalahan yang Sama?

Habiburokhman menyebut, rakyat pun tak terima jika Presiden Jokowi selalu dituding melakukan cawe-cawe.

Habiburokhman menyebut, rakyat pun tak terima jika Presiden Jokowi selalu dituding melakukan cawe-cawe.

PDIP Duga Jokowi Cawe-Cawe di Pilkada, Gerindra: Ingin Mengulangi Kesalahan yang Sama?

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menanggapi, soal tudingan PDIP yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan kembali melakukan cawe-cawe di Pilkada serentak 2024. 

Habiburokhman mengingatkan, kepada pihak-pihak yang menggunakan narasi cawe-cawe justru mengalami kekalahan. Hal tersebut tercemin saat Pilpres 2024. 

 "Segala bentuk narasi seperti itu cawe-cawe oleh rakyat memutuskan bahwa yang disebut cawe-cawe ternyata mendapat dukungan terbesar," kata Habiburokhman, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/6).

Dia menyebut, rakyat pun tak terima jika Presiden Jokowi selalu dituding melakukan cawe-cawe. Sehingga, memberikan hukuman kepada pihak yang selaku memfitnah hal tersebut. 

"Yang nuding-nuding cawe-cawe kaya batre handphone itu kan bentuk hukuman rakyat kepada yang menuding cawe-cawe bukan institusinya ya pada orang yang nuding cawe-cawe rakyat sudah menghukum mereka," tegas dia. 

Oleh sebab itu, dia pun memberikan wanti-wanti kepada seluruh pihak agar tidak menggunakan narasi cawe-cawe dalam kontestasi Pilkada mendatang. 

"Apakah, sekarang ingin mengulangi kesalahan yang sama? Ya silahkan monggo," ucap dia. 

Terlebih, Habiburokhman menyebut, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada yang terbukti melakukan cawe-cawe. 

"Dan secara hukum, berbagai putusan MK termasuk putusan MK sengketa pilpres nomor 1 dan 2 jelas menyebutkan tidak ada cawe-cawe," paparnya.

"Kalau msh ada orang yang ingin mengulangi perilaku yang sama memfitnah Pak Jokowi dan sebagainya kita tunggu saja hukuman rakyat berikutnya," imbuh Habiburokhman. 

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menilai adanya indikasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan kembali melakukan cawe-cawe pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Hal tersebut merespons terkait niatan Presiden Jokowi yang ingin melanjutkan distribusi bantuan sosial (bansos) berupa beras hingga Desember 2024.

"Kita bukan hanya mencium cawe-cawe, tapi melihat dengan jelas dan gamblang, basa jawane (bahasa Jawanya) cetho welo welo," kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (16/5/2024)

"Artinya, cawe-cawe itu gamblang banget, ketok (kelihatan) banget. Gitu lho. Kelihatan sekali, gitu lho ya," sambungnya.

Djarot menegaskan distribusi bansos yang mungkin akan berlanjut hingga Desember termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, PDIP meminta indikasi tersebut disorot oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Djarot berharap apa yang terjadi pada pelaksanaan Pilpres 2024 yaitu penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Jokowi tidak terulang kembali pada pilkada.

"Kita minta betul penyelenggara pemilu, ini benar-benar mengawasi. Termasuk media, termasuk anak-anak muda. Apalagi tadi bansos akan diperpanjang sampai bulan Desember," tegasnya.