MBG vs Anggaran Pendidikan: Istana Sentil Balik PDIP soal Persetujuan di DPR

Menurut Teddy, alokasi dana tersebut telah melalui prosedur konstitusional dan disepakati bersama pemerintah serta DPR RI dalam pembahasan APBN sebelumnya.

Sekretariat Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya merespons tudingan PDI Perjuangan (PDIP) yang menyebut anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp223 triliun telah menggerus anggaran pendidikan nasional.

Menurut Teddy, alokasi dana tersebut telah melalui prosedur konstitusional dan disepakati bersama pemerintah serta DPR RI dalam pembahasan APBN sebelumnya.

Polemik Anggaran Pendidikan 20 Persen

Polemik mencuat setelah PDIP menyoroti lampiran Peraturan Presiden (Perpres) yang menunjukkan sumber pendanaan MBG berasal dari pos pendidikan. Teddy menegaskan bahwa anggaran pendidikan memang dipatok sebesar 20 persen dari APBN, sesuai amanat undang-undang.

"Jadi namanya anggaran pendidikan itu 20 persen dari APBN. Nah, di tahun ini Rp769,1 triliun itu 20 persen, dan itu anggaran pendidikan," ujar Sekretariat Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya kepada wartawan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/2).

Ia menjelaskan, angka Rp769,1 triliun tersebut mencakup berbagai program dan kegiatan. Penyusunannya bukan keputusan sepihak pemerintah, melainkan hasil pembahasan bersama Badan Anggaran DPR RI.

"Anggaran pendidikan itu apa? Banyak. Isinya, peruntukannya, dan isinya, peruntukannya itu sudah disepakati bersama tahun lalu oleh Pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR. Yang mana Ketua Banggarnya juga PDIP, gitu kira-kira," ungkapnya.

"Apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Saya jawab, tidak," sambung Teddy.

Teddy Klaim Tak Ada Program Pendidikan Dihentikan

Teddy menegaskan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak menghentikan program strategis pendidikan yang sudah berjalan pada periode sebelumnya.

"Faktanya, tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan. Semuanya berjalan," tutur Teddy.

Ia bahkan menyebut ada penambahan program baru, seperti Sekolah Rakyat untuk anak-anak kurang mampu.

"Semuanya berjalan, bahkan ditambah. Ada Kartu Indonesia Pintar berjalan, ada Program Indonesia Pintar berjalan, bahkan Presiden Prabowo menambahkan ada sekolah rakyat. Untuk apa? Anak-anak yang tidak bisa sekolah, putus sekolah, atau mungkin bahkan dia tidak pernah sekolah, disekolahkan di sekolah rakyat. Diberi penginapan, diberi pendidikan, diberi makan gizi dan dijamin kesehatannya," jelas Teddy.

Selain itu, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk renovasi 16.000 sekolah sepanjang 2025 dengan total sekitar Rp17 triliun.

"Tapi zaman Bapak Presiden Prabowo, karena dari dulu sudah rusak dan bermasalah, tapi tidak tertanggulangi, kita renovasi. Faktanya, di tahun 2025 saja, sudah ada sekitar 16.000 sekolah yang direnovasi. Datanya ada, fotonya ada, Anda bisa cek. Dengan total anggaran sekitar 17 triliun. Diwadahi oleh Mendikdasmen," ujarnya.

Ia juga menyebut pengiriman 280.000 TV digital ke sekolah-sekolah, serta program Sekolah Garuda dan pembangunan kampus baru.

"Jadi, saya mau sampaikan, tidak ada program yang tidak dilanjutkan. Semua program berjalan dan bahkan ditambah," ucap dia.

Terkait kesejahteraan guru, Teddy menyampaikan adanya tambahan insentif Rp400.000 bagi guru honorer di daerah serta kenaikan tunjangan guru non-ASN dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta.

"Yang paling dirasakan oleh guru-guru adalah jadi dulu pemberian tunjangan honor itu melalui transfer ke daerah. Dari daerah yang beri dan itu 3 bulan sekali baru dapat. Nah, tahun lalu Presiden memberi instruksi agar setiap bulan itu langsung diberikan langsung ke gurunya, dan sudah berjalan," pungkas dia.

"Tidak ada program pendidikan yang dikurangi, atau tidak berjalan. Seluruhnya berjalan, dilanjutkan, bahkan ditambah, dan lebih detail, lebih fokus kepada siswanya, sekolahnya, dan juga gurunya," imbuh Teddy.

PDIP: Dana MBG Diambil dari Pos Pendidikan

Sebelumnya, sejumlah politisi PDIP menyampaikan data yang menunjukkan dana MBG menggunakan anggaran pendidikan. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, menjelaskan berdasarkan dokumen resmi negara, alokasi MBG memang tercantum dalam lampiran APBN.

"Di dalam lampiran APBN yang berupa Peraturan Presiden, secara jelas dinyatakan bahwa dari Rp769 triliun anggaran pendidikan itu, digunakan untuk MBG sebesar Rp223,5 triliun. Itu resmi di dalam buku lampiran APBN. Kami dari Komisi X DPR RI merasa perlu menjelaskan secara gamblang agar masyarakat mengetahui kebenaran sesuai data," beber Esti saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (25/2).

Wasekjen DPP PDIP Bidang Komunikasi, Adian Napitupulu, turut menegaskan bahwa pendanaan MBG bukan berasal dari efisiensi kementerian/lembaga.

"Dalam faktanya, kita bisa melihat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026," kata Adian.

Ia merinci, pada penjelasan Pasal 22 UU tersebut disebutkan pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan sudah termasuk Program Makan Bergizi. Hal itu juga diperkuat Perpres Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN 2026.

"Dalam Perpres tersebut, tercantum alokasi anggaran untuk Badan Gizi Nasional Rp223.558.960.490," rinci Adian.

"Kita bernegara dipandu oleh undang-undang. Menyampaikan dengan benar sesuai UU dan Perpres adalah bentuk menghormati DPR dan Pemerintah sebagai pembuatnya. Jadi kita luruskan: ternyata memang diambil dari anggaran pendidikan," tegas Adian.

PDIP berharap penjelasan terbuka ini dapat memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat dan menghindari kesimpangsiuran terkait polemik pendanaan program MBG.