LIVE

M Qodari: Putusan MK Soal Pemilu Dipisah Sudah Kebablasan

Menurutnya, langkah MK tersebut sudah melampaui batas kewenangannya sebagai lembaga yudikatif.

putusan mk
M Qodari: Putusan MK Soal Pemilu Dipisah Sudah Kebablasan
M Qodari: Putusan MK Soal Pemilu Dipisah Sudah Kebablasan (merdeka.com)

Wakil Kepala Staf Kepresidenan  Muhammad Qodari, mengkritik keras putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah. 

Menurutnya, langkah MK tersebut sudah melampaui batas kewenangannya sebagai lembaga yudikatif.

“Karena sudah kebiasaan nabrak-nabrak, kali ini MK kebablasan. Nabraknya bukan cuma undang-undang, tapi juga konstitusi,” ujar Qodari di salah satu podcast, dikutip Jumat (11/7).

Qodari menyebut, banyak pasal dalam UUD 1945 yang secara eksplisit menyatakan bahwa teknis pelaksanaan lebih lanjut diatur oleh undang-undang.

Karena itu, menurutnya, MK seharusnya bersikap sebagai negatif legislator, bukan positif legislator yang justru menulis pasal layaknya pembentuk undang-undang.

“MK itu seharusnya judicial restraint, bukan judicial activism. Tugas MK membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, bukan membuat norma baru,” tegasnya.

Tak Selesaikan Masalah

Latar Belakang Putusan MKPada akhir Juni 2025 lalu, MK mengabulkan gugatan uji materi yang memutuskan agar pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah dilakukan secara terpisah. 

Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa pemisahan itu dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dan memperkuat kualitas demokrasi.

Putusan ini otomatis membatalkan skema pemilu serentak seperti yang dijalankan pada 2019 dan 2024, di mana pemilu legislatif dan eksekutif, baik pusat maupun daerah, digelar dalam waktu bersamaan.

Namun, menurut Qodari, anggapan bahwa pemisahan pemilu otomatis akan menyelesaikan semua persoalan adalah keliru.

“Seolah-olah dengan pemisahan ini semua masalah akan selesai. Padahal enggak juga. Dulu kita juga pernah menjalankan pemilu legislatif dan presiden terpisah. Enggak ada masalah besar,” ujar dia.

Usulan Qodari

Qodari mengingatkan bahwa sebelum putusan MK yang menyatukan pemilu pada 2014, Indonesia menjalankan pemilu legislatif pada April dan pilpres putaran pertama pada Juli, lalu putaran kedua pada September. Menurutnya, model seperti itu masih bisa dijalankan tanpa harus memisahkan pemilu nasional dan daerah.

Qodari mengusulkan agar pemilu dilakukan dalam dua tahap, namun tetap dalam skema nasional. Tahap pertama untuk legislatif (DPR RI, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota), lalu tahap kedua untuk pemilu eksekutif (presiden dan kepala daerah).

“Kalau mau lebih efisien, ya pisahkan antara pemilu legislatif dan eksekutif. Bukan nasional dan daerah. Dengan begitu, rakyat bisa lebih fokus memilih partai, lalu memilih pemimpin,” jelasnya.

Qodari menilai, keputusan MK kali ini tidak hanya mencampuri domain pembentuk undang-undang, tetapi juga berpotensi menciptakan kebingungan teknis di lapangan karena perubahan pola pemilu yang mendadak dan belum tentu siap dijalankan secara optimal.

“MK mendapat tepuk tangan ketika memutus soal threshold. Tapi kali ini, pendekatannya kebablasan. Ini bukan lagi judicial review, tapi semacam judicial legislating,” tutup Qodari.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Randy Ferdi Firdaus
Editor Randy Ferdi Firdaus
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Kapolda Lampung Ancam Tembak Begal: Silakan Kalau Mau Coba-Coba

{{caption}}
Penyesalan Anggota DPRD Jember Merokok dan Main Game saat Rapat

{{caption}}
Tundukkan Kepala, Anggota DPRD Jember Minta Maaf Merokok dan Main Game saat Rapat

{{caption}}
Mulai Hari ini, Buang Sampah Sembarangan di Palembang Kena Hukuman Berlapis

{{caption}}
Momen Nadiem Emosi Dituntut Kejaksaan 27 Tahun Penjara: Lebih Besar dari Teroris!

{{caption}}
Peringatan Terakhir Gerindra untuk Anggota DPRD Jember Merokok dan Main Game saat Rapat

Topik Terkait
{{caption}}
Ketua Baleg DPR Kritik MK Pisahkan Pemilu Nasonal dan Daerah: Ini 'Permainan' Norma!

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menilai MK melakukan permainan norma dalam putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.

Baleg DPR
{{caption}}
Untung Rugi Pemisahan Pemilu bagi Partai, Rakyat dan Penyelenggara Pemilu

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pemilu nasional dan daerah pada 2029 mendatang menuai polemik. Masyarakat terbelah dalam merespons putusan MK itu.

Pemisahan Pemilu
{{caption}}
Muncul Wacana Revisi Lagi UU MK di DPR, Dampak Partai Tolak Putusan Pemilu Nasional & Daerah Dipisah?

Beredar wacana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) tak lama keluarnya putusan pemisahan pemilu nasional dan lokal.

Revisi UU MK
{{caption}}
VIDEO: DPR Putusan MK Pisahkan Pemilu "Dimakan Masuk Mulut Buaya, Tak Dimakan Masuk Mulut Harimau!"

Taufik Basari menilai putusan MK menimbulkan dilema jika dijalankan akan menabrak konstitus

Mahkamah Konstitusi
{{caption}}
Respons Ketua MPR Tanggapi Putusan MK Pisahkan Pemilu & Pilkada: Bakal Muncul Masalah Baru

Muzani mengatakan pemisahan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sebenarnya bukan wacana baru

Ahmad Muzani
{{caption}}
Dampak Buruk Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah Versi Partai Politik

Partai politik ramai-ramai mengkritik dan menolak putusan MK tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah.

Putusan MK
{{caption}}
PKS Kritik MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah: Seolah-Olah Ambil Alih Peran Pembentuk UUD

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan Pemilu nasional dan daerah berpotensi melanggar konstitusi

PKS
{{caption}}
Pemerintah Bentuk Tim Lintas Kementerian Bahas Pemilu Terpisah, akan Minta Petunjuk Presiden

Putusan MK tersebut dinilai membawa impilikasi yang harus dianalisis secara matang.

Pemilu
{{caption}}
NasDem Sebut Putusan MK Pisahkan Pemilu dan Pilkada Bisa Porak-porandakan Sistem Ketatanegaraan

Dia menilai, keputusan tersebut bisa mengacaukan sistem ketatanegaraan yang selama ini sudah terbangun.

Nasdem
{{caption}}
PKB Sindir MK soal Putusan Pisahkan Pemilu dan Pilkada: Masa Penjaga Konstitusi Langgar Konstitusi

PKB menilai, putusan MK yang memisahkan Pilkada dan Pemilu justru melampaui batas konstitusi yang seharusnya dijaga oleh MK sendiri.

PKB
{{caption}}
NasDem Kritik Putusan MK soal Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah: Inkonstitusional

NasDem menilai berpotensi memunculkan krisis konstitusional dan deadlock constitusional, jika tetap dilaksanakan

Nasdem
{{caption}}
Anggota Komisi II DPR Kritik MK soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah: Lompat Pagar Kewenangan Pembentuk UU

Putusan MK dianggap membatasi model keserentakan Pemilu yang sudah diatur sebelumnya.

Mahkamah Konstitusi
{{caption}}
DPD Dorong Penyiapan Matang Regulasi Pemilu 2029 Pasca Putusan MK

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak pemerintah dan legislatif segera menyiapkan Regulasi Pemilu 2029 secara matang, menyusul putusan MK yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan daerah.

demokrasi indonesia
{{caption}}
Hakim MK Minta Pemohon Rapikan Gugatan Uji Materiil UU Perkawinan

Mahkamah Konstitusi meminta pemohon Nico Indra Sakti merapikan gugatan uji materiil UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 karena dinilai kurang jelas dan sulit dipahami, terutama terkait tafsir perikatan dan perjanjian.

hukum perdata
{{caption}}
Putusan MK Syarat Pimpinan KPK: Jabatan Cukup Nonaktif, Tidak Perlu Lepas Permanen

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil syarat pimpinan KPK. Putusan ini mengubah makna "melepas" menjadi "nonaktif dari" jabatan struktural dan profesi.

hukum indonesia
{{caption}}
MK Tolak Uji UU Polri, Permohonan Masa Jabatan Kapolri Dinilai Kabur

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak permohonan uji Undang-Undang Polri terkait masa jabatan Kapolri, menyatakan permohonan tidak jelas dan kabur.

hukum
{{caption}}
Anwar Usman Plong Tinggalkan MK: Purnabakti dengan Nama Baik Dipulihkan PTUN

Setelah 15 tahun mengabdi, Anwar Usman Purnabakti MK dengan perasaan lega. Mantan Ketua MK ini merasa nama baiknya telah dipulihkan oleh putusan PTUN, mengakhiri polemik yang sempat menyeruak.

anwar usman
{{caption}}
Putusan MK Perkuat Kewenangan BPK Audit Kerugian Negara, Pengawasan Lebih Terkontrol

Mahkamah Konstitusi (MK) mengukuhkan BPK sebagai lembaga tunggal penghitung kerugian negara. Putusan MK ini diharapkan membuat pengawasan kerugian negara lebih terkontrol dan mencegah praktik pemaksaan perkara.

adi mansar
{{caption}}
Penentuan Ambang Batas Parlemen: PDIP Dorong Dialog dan Kajian Mendalam

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan penentuan angka ideal Ambang Batas Parlemen akan melalui dialog intensif dengan partai politik lain serta kajian komprehensif untuk efektivitas pemerintahan.

ambang batas parlemen
{{caption}}
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu dari DPR, Bahasan Mendesak Menjelang 2029

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah menanti draf Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) rampung di DPR RI, mengingat urgensi pembahasan menjelang Pemilu 2029.

dpr ri
{{caption}}
RUU Pemilu Ditargetkan Rampung 2,5 Tahun Masa Pemerintahan Prabowo

Pemerintah menargetkan revisi UU Pemilu rampung dalam 2,5 tahun masa pemerintahan untuk memberi waktu persiapan Pemilu 2029.

berita update
{{caption}}
PDI Perjuangan Kaji Ulang Ambang Batas Parlemen, Dorong Demokrasi Efektif

PDI Perjuangan mengkaji ulang ambang batas parlemen dalam RUU Pemilu. Ini demi memastikan sistem demokrasi Indonesia efektif dan stabil, serta mengoptimalkan representasi politik.

ambang batas parlemen
{{caption}}
Komisi II DPR: Parliamentary Threshold Kunci Partai Sehat dan Pemerintahan Efektif

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan Parliamentary Threshold krusial demi mewujudkan partai politik yang terlembaga kuat dan pemerintahan yang efektif di Indonesia.

ambang batas parlemen
{{caption}}
Dasco: Pemisahan Pemilu hingga Ambang Batas Dibahas di RUU Pemilu

Selain itu, terkait putusan pemisahan pemilu nasional dan regional, Dasco memastikan akan masuk dalam daftar pembahasan pada RUU Pemilu.

berita update