Kasus Harun Masiku, KPK Periksa Hasto Kembali Bulan Depan

Majelis hakim memastikan agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan saksi yang masih akan dihadirkan oleh tim Jaksa Penuntut Umum dari KPK.

Hari ini Hasto diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Donny Tri Istiqomah.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kembali menjalani pemeriksaan setelah ditahan KPK. Dia datang dengan mengenakan rompi tahanan KPK dan tangan terikat borgol.

Hasto memastikan memenuhi panggilan penyidikan KPK pada Kamis (20/2) ini.

Hasto Kristiyanto diperiksa selama 3,5 jam terkait kasus suap Harun Masiku.

KPK akan memanggil kembali Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk menjalani pemeriksaan, terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku.

Hasto menegaskan akan hadiri panggilan KPK untuk memberikan keterangan sejelas-jelasnya atas kasus Harun Masiku.

Pantauan di lokasi, Hasto terlihat tenang dan tetap percaya diri. Dia membuka jumpa pers dengan salam kemerdekaan yang penuh semangat dan menggelegar.

Penjadwalan ulang tersebut setelah Hasto batal hadir diperiksa penyidik pada 6 Januari 2025.

Said bahkan menyebut Hasto masih pulang pergi dari kediamannya ke kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta Pusat.

Untuk pemeriksaan lanjutan, kata Alex, Hasto mengajukan diri agar diperiksa kembali pada bulan depan (Juli).

Sejauh ini Hasto sudah tiga kali diperiksa KPK terkait Harun Masiku.

Proses pencabutan paspor Harun Masiku telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun tersebut.

Hasto merupakan terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus suap pengurusan PAW anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan posisi Hasto Kristiyanto masih belum berubah sebagai sekjen partai.

Adapun Hasto dinyatakan terlibat dalam kasus korupsi dan suap terkait dengan pengurusan kursi DPR untuk Harun Masiku.

Diketahui, putusan ini terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024

Vonis ini terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024 dan perintangan penyidikan yang melibatkan buronan Harun Masiku.

Dalam penggeledahan ini, kata Budi, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan kasus tersebut.

KPK telah memasang plang penyitaan di depan rumah tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Jakarta dan PT Transjakarta meresmikan Halte Setiabudi Integritas, menandai perluasan kampanye nilai-nilai antikorupsi di ruang publik Ibu Kota.

KPK menyita bukti elektronik dan dokumen dari Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, untuk memperkuat kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Kasus ini menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, yang telah diperiksa sebagai tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan menduplikasi penanganan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah ditangani Kejaksaan Agung, menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga penegak hukum.

Diketahui, munculnya usul tambahan terkait disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto saat disinggung Ahmad Sahroni bahwa usulan awal terlalu kecil.