PDIP Kritik Vonis Hasto: Kalau Mau Fair Tangkap Harun Masiku
Adapun Hasto dinyatakan terlibat dalam kasus korupsi dan suap terkait dengan pengurusan kursi DPR untuk Harun Masiku.
Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat menyebut bahwa partainya tetap menghormati keputusan pengadilan yang menjatuhkan vonis 3,5 tahun terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto. Meski begitu, Hasto dinilai hanya menjadi tahanan politik.
"Kemarin kita mengetahui bersama bahwa vonis terhadap Hasto tetap hargai, hormati, kita melihat bahwa forum pengadilan kemarin itu lebih banyak forum pengadilan yang politik, ini persoalan politik dan Pak Sekjen menjadi tahanan politik," kata Djarot usai peringatan Kudatuli di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/7).
Adapun Hasto dinyatakan terlibat dalam kasus korupsi dan suap terkait dengan pengurusan kursi DPR untuk Harun Masiku melalui pemberian suap kepada komisioner KPU. Selain itu, dia juga dituduh menghambat penyidikan, meskipun jaksa tidak mampu membuktikan unsur perintangan secara penuh menurut hakim.
Djarot menyampaikan, dari perkara ini terdapat kekhawatiran bahwa hukum tidak dijalankan secara merata. Dia menilai ada indikasi kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang berseberangan dengan penguasa.
"Karena berbeda dengan penguasa, berbeda dengan raja yang tidak mau kritik maka dicari kesalahannya. Oleh sebab itu putusan hakim hanya mengandalkan kepada WA tidak ditemukan fakta bahwa uang dari Sekjen, dari Mas Hasto," ungkap Djarot.
Tidak Sepenuhnya Adil
Oleh karenanya, partai berlambang banteng ini menyatakan, penanganan perkara yang dihadapi Hasto tidak sepenuhnya adil, apalagi karena Harun Masiku yang menjadi sosok kunci dalam perkara ini masih buron hingga kini.
"Kalau mau fair tangkaplah Harun Masiku, jangan kemudian Hasto dikorbankan, inilah praktik politisasi hukum," kata dia.
PDIP, lanjut Djarot juga mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi prinsip negara hukum. Dia menyebut, hukum seharusnya tidak digunakan untuk menekan lawan politik, melainkan ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu.
"Selalu disampaikan oleh Bu Ketua Umum bahwa kita itu negara hukum, bukan negara kekuasaan. Maka janganlah jadikan kekuasaan itu untuk menghukum, mengkriminalisasi sosok-sosok atau orang-orang yang berbeda dengan penguasa," ucap Djarot.
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8776169/original/032497900_1782861578-378670.jpg)
:strip_icc():format(webp):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-gray-landscape-new.png,573,20,0)/kly-media-production/medias/8711984/original/008457000_1782793296-WhatsApp_Image_2026-06-30_at_11.05.07__1_.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8711216/original/047718700_1782791865-WhatsApp_Image_2026-06-30_at_10.49.58.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8776135/original/014006000_1782843284-063_2284049459.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8776134/original/059322300_1782843171-000_B8UA24W.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8715582/original/097467900_1782810896-nad3.jpg)
