Hasto Tegaskan Bersedia Kembali Diperiksa KPK Terkait Kasus Harun Masiku

Majelis hakim memastikan agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan saksi yang masih akan dihadirkan oleh tim Jaksa Penuntut Umum dari KPK.

Hasto memastikan memenuhi panggilan penyidikan KPK pada Kamis (20/2) ini.

Hasto Kristiyanto diperiksa selama 3,5 jam terkait kasus suap Harun Masiku.

KPK akan memanggil kembali Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk menjalani pemeriksaan, terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku.

Alasan penundaan pemeriksaan ini dilakukan karena pihaknya tengah mengajukan praperadilan.

Hasto bakal memberikan keterangan kepada penyidik sebaik mungkin atas kasus yang menjeratnya saat ini.

Sesuai jadwal pemeriksaan, Hasto dikabarkan bakal hadir ke gedung lembaga antirasuah sekira pukul 10.00 Wib.

Hasto menegaskan akan hadiri panggilan KPK untuk memberikan keterangan sejelas-jelasnya atas kasus Harun Masiku.

Pantauan di lokasi, Hasto terlihat tenang dan tetap percaya diri. Dia membuka jumpa pers dengan salam kemerdekaan yang penuh semangat dan menggelegar.

PDI Perjuangan menggelar konferensi pers dipimpin Sekretaris Partai Hasto Kristiyanto di Markas PDIP, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Januari 2025

Penjadwalan ulang tersebut setelah Hasto batal hadir diperiksa penyidik pada 6 Januari 2025.

Saat ini, KPK tengah menyusun ulang jadwal pemanggilan orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu.

Megawati meminta kepala daerah yang telah berangkat menuju retreat untuk berhenti hingga adanya perintah selanjutnya.

Hasto saat ini tengah menjalani praperadilan. Oleh karena itu penahanan tidak boleh dilakukan tanpa izin atau keputusan hakim.

Hasto mengajukan gugatan lagi setelah praperadilan yang pertamanya telah ditolak oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Hasto memuji sikap profesional dari penyidik yang melontarkan 62 pertanyaan kepadanya.

Ratusan polisi menjaga ketat Gedung Merah Putih KPK untuk mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan terkait proses pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Hasto menegaskan kedatangannya sebagai bentuk sikap kooperatif sebagai warga negara. Namun, dia menduga adanya agenda politik di balik kasus yang menjeratnya.

Hasto menyampaikan apresiasi mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto atas pemberian amnesti.

Febri menilai, judicial review, meminta fatwa MA, atau menyurati KPU untuk menindaklanjuti putusan MA adalah tindakan legal yang dijamin konstitusi.

Kardinal Suharyo mengaku daun tersebut dalam rangka merayakan hari Paskah untuk Hasto.

Wiradarma menegaskan pihaknya hanya menjalankan tugas sebagai kuasa hukum untuk menyampaikan permohonan dari kliennya.

Menurut Maqdir hal tersebut merupakan bagian dari rencana KPK agar kubu Hasto kalah tanpa perlawanan.

Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR.