KPK Bakal Jemput Paksa Hasto PDIP Jika Kembali Mangkir Pemeriksaan

Hasto mengajukan gugatan lagi setelah praperadilan yang pertamanya telah ditolak oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Hasto memastikan memenuhi panggilan penyidikan KPK pada Kamis (20/2) ini.

KPK menilai alasan ketidakhadiran Hasto tidak dapat diterima karena ingin mengajukan praperadilan lagi.

KPK menolak surat permohonan penundaan pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Hasto bakal memberikan keterangan kepada penyidik sebaik mungkin atas kasus yang menjeratnya saat ini.

Sesuai jadwal pemeriksaan, Hasto dikabarkan bakal hadir ke gedung lembaga antirasuah sekira pukul 10.00 Wib.

Penjadwalan ulang tersebut setelah Hasto batal hadir diperiksa penyidik pada 6 Januari 2025.

Said bahkan menyebut Hasto masih pulang pergi dari kediamannya ke kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta Pusat.

Juru Bicara (Jubir) KPK, Tessa Mahardika Sugiarto berbicara soal peluang penjemputan paksa atau penangkapan Hasto. Penjemputan paksa biasanya dilakukan KPK jika

Hasto tiba di gedung merah Putih KPK sekitar pukul 09.52 WIB dengan setelah pakaian Jas Hitam dan kemeja putih

Hasto bersama dengan tim kuasa hukumnya akan berangkat dari DPP Partai PDIP menuju Gedung KPK.

Sedianya, Hasto akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus DJKA Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tingkatan kaderisasi partai politik. Mereka berpendapat sistem yang ada sudah sesuai visi misi, lantas bagaimana solusinya?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pengembalian uang terkait kasus korupsi kuota haji tidak hanya berasal dari Khalid Basalamah, tetapi juga dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) lainnya, mendorong biro haji kooperatif.

PKB ragu pembatasan masa jabatan ketum parpol efektif cegah korupsi. Mereka menekankan pentingnya pelembagaan mekanisme demokratis internal partai untuk integritas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami peran Forum SATHU terkait dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 setelah memeriksa pendakwah Khalid Basalamah. Kasus ini telah menyeret sejumlah tersangka dengan kerugian negara mencapai Rp622 miliar, menunj

Dia mengaku, hanya kenal nama tersebut karena familiar di kalangan publik.

Menurut Saleh, masa jabatan ketua umum seharusnya menjadi kewenangan masing-masing partai politik dan diatur melalui mekanisme internal.

Selain model tunggal, Nasdem juga mengusulkan skema berjenjang yang membedakan besaran ambang batas di tiap tingkatan.

PKS menegaskan usulan KPK itu sudah diterapkan dalam aturan partai.

Perry menjelaskan, kondisi ekonomi domestik yang tetap solid seharusnya menjadi penopang penguatan rupiah.

Dia masih mendapatkan tunjangan secara penuh, mobil dinas, menempati rumah dinas, dan mendapat pengawalan.

Kinerja pada periode tersebut didukung oleh pertumbuhan penyaluran kredit pada Triwulan I-2026 dan penguatan struktur pendanaan.

Sebelumnya almarhum diamankan oleh petugas pada 20 April 2026 dalam rangka pemeriksaan keimigrasian.