LIVE

Golkar Ungkap Alasan Tak Lanjutkan Bahas RUU Masyarakat Adat

Padahal, RUU Masyarakat Adat sudah dibahas selama 15 tahun terakhir

ruu masyarakat adat
Golkar Ungkap Alasan Tak Lanjutkan Bahas RUU Masyarakat Adat
Golkar Ungkap Alasan Tak Lanjutkan Bahas RUU Masyarakat Adat (merdeka.com)

Padahal, RUU Masyarakat Adat sudah dibahas selama 15 tahun terakhir

Rapat Paripurna di DPR
Rapat Paripurna di DPR © 2024 maverick

Golkar Ungkap Alasan Tak Lanjutkan Bahas RUU Masyarakat Adat


Partai Golkar membantah tidak setuju dalam pengesahan RUU Masyarakat Adat yang mandek di DPR.


Padahal, RUU Masyarakat Adat sudah dibahas selama 15 tahun terakhir.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo mengungkap, alasan fraksi belum mau melanjutkan pembahasan RUU Masyarakat Adat.


"Bukan Golkar tidak setuju. Substansinya itu harus jelas. Substansinya untuk masyarakat adat yang diatur yang apanya," kata Firman, Kamis (4/4).

Rapat Paripurna di DPR
Rapat Paripurna di DPR © 2024 maverick

Menurut Firman, menyusun UU tidak hanya mengajukan. Dia menjelaskan UU MD3, sebuah UU tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.

Kedua, UU diajukan harus diserta naskah akademik. Ketiga dapat dilaksanakan.


Oleh karenanya, dia tidak ingin terlalu memaksakan RUU yang menurut dia tidak bisa dilaksanakan.

Menurut dia, pengusul RUU Masyarakat Adat belum bisa memenuhi prasyarat tersebut.


"Nah oleh karena itu, kemarin yang mengusulkan itu belum bisa menjelaskan tentang itu. Maka dari itu kami di Baleg, ya belum bulat untuk menetapkan itu," kata Firman.

"Prinsipnya selama itu tidak overapping satu dengan yang lain. Karena masyarakat adat faktanya ada," tambah Firman.


Diketahui, RUU Hukum Masyarakat Adat masuk daftar Prolegnas Prioritas, namun belum dibahas lagi sejak 2020.

Rapat Paripurna di DPR
Rapat Paripurna di DPR © 2024 maverick

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan komunitas Masyarakat Adat sebelumnya melayangkan menggugat Presiden dan DPR RI.

Presiden dan DPR dalam gugatannya, dianggap tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk membentuk Undang-Undang Masyarakat Adat arena tak kunjung disahkan.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Randy Ferdi Firdaus
Editor Randy Ferdi Firdaus
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Prabowo Tambah Anggaran Riset Nasional Jadi Rp 4 Triliun

{{caption}}
Pengakuan Rekan Kerja, Dokter Icha Sempat Minta Tolong dan Ketakutan

{{caption}}
Jokowi di Depan Kiai dan Santri: Saya Masih Seperti Dulu, Orang Desa

{{caption}}
Momen Aksi Curanmor Gagal, Pelaku Ancam Tembak Korban

{{caption}}
Portugal vs Kolombia: Cristiano Ronaldo Main 90 Menit tapi Ompong, Martinez Beri Pembelaan!

{{caption}}
Kronologi Penemuan Jenazah Dokter Icha, Diawali Teriakan Histeris

Topik Terkait
{{caption}}
DPD RI DIY Desak Pengesahan RUU Masyarakat Adat Tahun Ini, Jamin Kepastian Hukum

DPD RI DIY mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat pada 2026 atau 2027. Langkah ini krusial untuk menjamin kepastian hukum, pengakuan, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

RUU Masyarakat Adat
{{caption}}
Pengesahan RUU Masyarakat Adat, DPR: Ini Janji yang Harus Ditunaikan

Parta menyampaikan, pembahasan RUU yang telah berlangsung lebih dari 16 tahun.

DPR RI
{{caption}}
Bawaslu Wanti-Wanti DPR dan KPU Taati Putusan MK, Segera Sesuaikan UU Pilkada Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah

Bawaslu akan mengawasi dan memastikan akan ikut serta dalam rapat konsultasi terkait pembahasan revisi PKPU 8 Tahun 2024 di DPR.

UU Pilkada
{{caption}}
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak

Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.

RUU Pilkada
{{caption}}
Baleg DPR Gelar Rapat Revisi UU Pilkada, Begini Reaksi Hakim MK

Rapat yang digelar ini diketahui hanya beda sehari pascaputusan MK terkait Pilkada.

baleg dpr uu pilkada
{{caption}}
Baleg DPR Gelar Rapat Pleno Carry Over, Singgung DIM RUU TNI dan Polri

Anggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)

RUU TNI
{{caption}}
Sekjen AMAN:Political Will Pemerintah Terhadap Hukum Adat Sangat Rendah

MK telah memberikan koreksi terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Hak Masyarakat Adat
{{caption}}
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

RUU Masyarakat Adat
{{caption}}
Jokowi dan Puan Maharani Didesak Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat

RUU Masyarakat Adat dinilai janji Jokowi 10 tahun lalu

RUU Masyarakat Adat
{{caption}}
MenHAM Pigai Bocorkan Poin Penting Draf RUU Masyarakat Adat, Ada Peradilan Khusus Bereskan Konflik Agraria

Pigai mengaku sudah menyerahkan draf RUU Masyarakat Adat itu ke DPR.

berita update
{{caption}}
DPR Usul Ada Regulasi Nasional Melarang Perdagangan Daging Anjing-Kucing

Charles menyebutkan, temuan kasus rabies di Turki maksimal dua selama setahun. Ia membandingkan data di Indonesia yakni 122 orang.

berita update
{{caption}}
Mulai 1 Juli 2026, Gojek dan Grab Terapkan Komisi 8 Persen ke Ojol

Gojek dan Grab resmi memangkas potongan komisi layanan ojek online roda dua menjadi 8 persen. Kebijakan berlaku mulai 1 Juli 2026.

berita update
{{caption}}
Anggota DPR Desak Polisi Segera Tangkap Pelaku Penyekapan di Bandung

Anggota Komisi III DPR RI mendesak kepolisian untuk segera menangkap TH, pelaku dugaan penyekapan dan penyiksaan di Bandung, demi keadilan korban dan efek jera.

abdullah dpr
{{caption}}
FOTO: Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi di DPR Soroti Kebijakan Pemerintah

Ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

berita foto
{{caption}}
Menkeu Purbaya Ajukan Anggaran Rp49,8 Triliun untuk 2027

Kemenkeu mengusulkan pagu indikatif Rp49,8 triliun untuk 2027. Anggaran diarahkan mendukung program prioritas nasional dan layanan publik.

anggaran kemenkeu
{{caption}}
DPR Dorong Penguatan Kementerian UMKM dengan Tambahan Anggaran Rp1,5 Triliun

Anggota DPR RI mendesak pemerintah untuk memperkuat peran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun, demi memaksimalkan kontribusi sektor UMKM terhadap ekonomi nasional.

anggaran umkm