Golkar Ingatkan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Soal Polemik Mobil Dinas Rp8,5 Miliar

Partai Golkar telah mengingatkan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud terkait polemik pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar. Simak respons Golkar dan penjelasan Rudy Mas'ud mengenai urgensi kendaraan tersebut.

Partai Golkar telah menyampaikan peringatan kepada Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud, menyusul sorotan publik terhadap pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menegaskan bahwa pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan Rudy Mas'ud terkait isu ini. Peringatan ini disampaikan agar Rudy Mas'ud lebih peka terhadap aspirasi masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang menuntut efisiensi anggaran.

Sarmuji menekankan pentingnya seorang gubernur untuk mengukur setiap kebijakan dengan kondisi riil rakyatnya, bukan berdasarkan ukuran atau keinginan pribadi. Meski terdapat berbagai alasan yang mendasari pengadaan mobil dinas tersebut, Golkar berharap Rudy Mas'ud dapat mendengarkan suara publik dengan lebih seksama. Pernyataan ini muncul di Jakarta pada Jumat, 27 Februari 2026, menanggapi kontroversi yang berkembang pesat di masyarakat.

Polemik ini bermula dari pernyataan Rudy Mas'ud yang menyebutkan bahwa pengadaan mobil dinas mewah tersebut bertujuan untuk menjaga 'marwah' atau kehormatan Kalimantan Timur sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Pengadaan kendaraan ini dinilai sebagian pihak tidak selaras dengan semangat efisiensi anggaran yang sedang digalakkan pemerintah daerah.

Respons Golkar Terhadap Sorotan Publik

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, secara lugas menyatakan bahwa pihaknya telah menghubungi Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud. Sarmuji meminta Rudy untuk lebih mendengarkan suara publik yang menyoroti pengadaan mobil dinas seharga Rp8,5 miliar tersebut. Dalam situasi yang menuntut efisiensi, pertimbangan terhadap kondisi rakyat menjadi hal yang krusial bagi seorang pemimpin daerah.

Sarmuji juga menambahkan bahwa meskipun seorang gubernur secara hakiki berhak mendapatkan fasilitas mobil dinas, namun dalam pengambilan keputusan harus tetap mengukur dengan kondisi masyarakat. Hal ini penting untuk menghindari persepsi negatif dan memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah daerah selaras dengan kebutuhan dan aspirasi warga. Partai Golkar berharap Rudy Mas'ud dapat mengambil langkah-langkah yang bijaksana dalam menyikapi polemik ini.

Peringatan dari Golkar ini menunjukkan adanya perhatian serius dari partai politik terhadap isu-isu yang menyangkut penggunaan anggaran publik. Partai Golkar mendorong kadernya untuk selalu mengedepankan kepentingan rakyat di atas segalanya. Penekanan pada efisiensi dan kepekaan terhadap publik menjadi pesan utama yang disampaikan oleh partai berlambang beringin ini.

Penjelasan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud

Menanggapi sorotan publik, Rudy Mas'ud menjelaskan bahwa anggaran untuk pengadaan mobil dinas tersebut telah disetujui pada tahun 2024. Proses pembelian mobil dengan spesifikasi tinggi ini dilakukan dengan sistem inden, yang berarti pemesanan dilakukan jauh hari sebelum unit diterima. Rudy juga menekankan bahwa Kalimantan Timur memiliki medan yang berat dan luas wilayah yang setara dengan Pulau Jawa, yang mungkin memerlukan kendaraan dengan performa tertentu.

Lebih lanjut, Rudy Mas'ud mengklarifikasi bahwa mobil dinas yang menjadi polemik tersebut sebenarnya disiapkan untuk menunjang mobilitas gubernur di Jakarta. Kendaraan ini akan digunakan untuk fungsi representasi daerah, menjemput tamu VVIP, serta mendukung agenda-agenda nasional dan internasional, mengingat posisi Kaltim sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menegaskan bahwa untuk aktivitas harian di Kaltim, dirinya masih menggunakan mobil pribadi.

Rudy Mas'ud juga menyatakan bahwa penggunaan mobil pribadi untuk dinas di daerah lebih baik, meskipun secara aturan seorang gubernur berhak mendapatkan mobil dinas. Ia juga menegaskan bahwa pengadaan kendaraan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah. Aturan tersebut mengizinkan kapasitas mesin kendaraan dinas jenis sedan hingga 3.000 cc.

Latar Belakang Polemik Mobil Dinas

Polemik pengadaan mobil dinas ini mencuat setelah pernyataan Rudy Mas'ud yang menyebut bahwa pembelian kendaraan seharga Rp8,5 miliar itu dilakukan demi menjaga 'marwah' Kalimantan Timur. Pernyataan ini memicu perdebatan di ruang publik, terutama karena dianggap kontras dengan kondisi infrastruktur di Kaltim yang masih menghadapi persoalan jalan rusak.

Sorotan terhadap mobil dinas Gubernur Kaltim semakin tajam setelah publik membandingkan pengadaan kendaraan mewah ini dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Rudy Mas'ud. Data LHKPN menunjukkan bahwa kendaraan pribadi Rudy Mas'ud hanya terdiri dari tiga unit mobil lama dengan total nilai sekitar Rp250 juta, yang memicu pertanyaan tentang transparansi aset dan urgensi pembelian mobil dinas yang sangat mahal.

Berbagai pihak, mulai dari pengamat politik hingga kreator konten, turut melontarkan kritik. Mereka mempertanyakan urgensi pengadaan kendaraan bernilai miliaran rupiah di tengah kebutuhan publik yang lebih mendesak, seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas kesehatan. Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah memantau dinamika yang berkembang dan mengingatkan bahwa setiap belanja pemerintah daerah harus akuntabel.

Sumber: AntaraNews