Kemendagri: Kebijakan WFA Transformasi Budaya Kerja demi Efisiensi dan Pelayanan Publik

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai kebijakan Efisiensi WFH ASN bukan hanya penghematan, tetapi juga transformasi budaya kerja menuju birokrasi efektif dan berorientasi masyarakat.

Pemantauan dilakukan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandar Lampung, untuk memastikan penerapan pola kerja WFO dan WFH berjalan optimal.

Pemerintah Kota Surabaya menerapkan Kebijakan WFH bagi ASN dengan pengawasan digital ketat melalui aplikasi 'Kantorku'. Apakah langkah ini benar-benar meningkatkan kinerja atau justru memunculkan tantangan baru dalam birokrasi dan pelayanan publik?

Kementerian Agama resmi memberlakukan Kebijakan WFH setiap Jumat mulai 10 April 2026. Langkah ini bertujuan membangun sistem kerja yang lebih adaptif dan efisien, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada umat.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat mulai 1 April 2026, namun layanan publik dipastikan tetap berjalan penuh. Kebijakan WFH Kemenimipas ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan

Pemerintah Kabupaten Bengkayang secara resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat, sebuah langkah progresif untuk mendorong efisiensi dan kinerja berbasis output tanpa mengganggu layanan publik.

Wihadi menjelaskan bahwa pemerintah memilih mempertahankan harga BBM dengan tetap mengalokasikan subsidi

Pemerintah Kabupaten Banyumas tengah mengkaji Penerapan WFH ASN sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Kebijakan ini diharapkan membawa efisiensi dan transformasi digital dalam layanan publik.

Adapun selama melaksanakan tugas kedinasan secara WFH, ASN daerah diminta tetap aktif sehingga dapat melaksanakan kinerjanya dengan baik.

Pemerintah menerapkan Kebijakan WFH pasca-Lebaran bagi ASN dan mengimbau sektor swasta, bertujuan mendorong efisiensi, mengurangi konsumsi BBM, dan membentuk budaya kerja digital yang lebih modern.

Namun sampai hari ini, PNS Jakarta tetap bekerja seperti biasa selama lima hari di kantor.

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan melakukan berbagai perbaikan infrastruktur.

Mendagri mengajak seluruh gubernur/wakil gubernur se-Tanah Papua untuk mendukung kegiatan tersebut.

Festival UMKM ini merupakan implementasi visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita, khususnya mendorong pengembangan industri kreatif.

Wiyagus menilai, kegiatan tersebut menjadi langkah nyata pemerintah daerah (Pemda) dalam meningkatkan akses layanan kesehatan.

Berdasarkan data yang dipaparkan, hampir 30 persen masyarakat di wilayah Tanah Papua belum memiliki hunian yang layak.

Mendagri menjelaskan, program perumahan rakyat merupakan bentuk kepedulian Presiden Prabowo terhadap masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Komisi mengatakan perusahaan harus didorong untuk memberlakukan sedikitnya satu hari kerja dari mana pun (work from anywhere/WFA).

Dinas Perhubungan Provinsi Lampung menekankan pentingnya evaluasi mudik 2026, khususnya dalam mengantisipasi jadwal libur pekerja pabrik, demi kelancaran Angkutan Lebaran 2027. Simak strategi yang disiapkan untuk mengatasi kepadatan di Pelabuhan Bakauheni

Pemkab Parimo menegaskan **kinerja ASN Pemkab Parimo** tetap jadi prioritas utama, meski kini menerapkan sistem kerja fleksibel. Simak bagaimana pelayanan publik tetap prima dengan pengawasan ketat dan digitalisasi.

PT PELNI (Persero) mengimbau masyarakat untuk segera memanfaatkan sisa kuota diskon mudik Lebaran sebesar 30 persen yang masih tersedia, dengan penyerapan program telah mencapai 92,5 persen.

Polda Jatim terus tingkatkan pengamanan arus balik Lebaran 2026 pasca-Operasi Ketupat Semeru, memastikan setiap pemudik merasa aman dan selamat sampai tujuan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memberlakukan Work From Anywhere (WFA) pascalibur Lebaran hingga 27 Maret 2026. Langkah strategis Kemenimipas Terapkan WFA ini bertujuan menghemat konsumsi BBM dan mengurangi beban subsidi APBN.