SPBE

Inovasi SATRIA QRIS dari Pemkot Magelang hadirkan kemudahan pembayaran retribusi QRIS, dorong digitalisasi layanan publik, serta tingkatkan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah memperkuat **transformasi pendidikan digital** sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas pembelajaran dan kompetensi sumber daya manusia di sektor pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Sleman mencatat peningkatan signifikan pada Indeks Reformasi Birokrasi Sleman dengan skor 97,56, menempatkannya di posisi kedua DIY. Capaian ini dorong tata kelola pemerintahan digital dan ASN berintegritas.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berkomitmen memperkuat pengelolaan arsip digital berbasis teknologi informasi, guna mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah yang modern dan efektif.

Gubernur Wayan Koster resmi memberlakukan kebijakan WFH Bali setiap Jumat mulai 10 April 2026, namun unit layanan dan pejabat tertentu dikecualikan demi menjaga pelayanan publik tetap optimal dan efisiensi energi.

Pemerintah Provinsi Banten memberlakukan kebijakan baru yang mewajibkan seluruh ASN Pemprov Banten tetap melakukan presensi digital melalui Simasten saat WFH di hari Jumat, memastikan kedisiplinan dan akuntabilitas kinerja tetap terjaga.

Satgas Pangan Polres Situbondo memastikan ketersediaan stok Elpiji 3 Kg di wilayahnya aman terkendali, sekaligus mengantisipasi isu kelangkaan yang kerap meresahkan masyarakat.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menjelaskan bahwa Kebijakan WFA Kemendagri bertujuan mentransformasi budaya kerja agar lebih efisien, efektif, dan menjaga keberlanjutan pelayanan publik. Simak detailnya di sini.

Pada kunjungan di SPBE, dilakukan pengecekan menyeluruh terhadap proses pengisian LPG ke tabung, mulai dari penimbangan, memastikan tidak adanya kebocoran.

Pemerintah Kabupaten Sleman berkomitmen menindaklanjuti edaran Kemendagri dan KemenPANRB untuk mengintensifkan efisiensi energi serta transformasi budaya kerja ASN, memastikan pelayanan publik tetap prima.

Pemerintah Kabupaten Banyumas tengah mengkaji Penerapan WFH ASN sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Kebijakan ini diharapkan membawa efisiensi dan transformasi digital dalam layanan publik.

Pemerintah Kota Bogor akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai April 2026. Kebijakan WFH Pemkot Bogor ini bertujuan untuk efisiensi energi dan mendukung penghematan nasional.

Anggota DPR RI Komisi II Romy Soekarno menegaskan urgensi Revitalisasi STIA LAN Bandung demi melahirkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang cakap digital dan adaptif menghadapi era transformasi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan (Diskominfo Kalsel) serius perkuat keamanan siber daerah. Mereka membentuk Forum Komunikasi Keamanan Informasi (Forkom KAMI) untuk meningkatkan koordinasi lintas instansi dalam mengantisipasi an

Bupati Sumbawa Barat Amar Nurmansyah mendorong penguatan Diskominfo sebagai pusat informasi publik dan integrasi data daerah, sebuah langkah krusial untuk suksesnya program Kartu Sumbawa Barat Maju.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos berdiskusi intensif mengenai Penguatan SPBE dan Manajemen ASN, serta optimalisasi kerja sama perdagangan untuk akselerasi pembangunan daerah yang terintegrasi.

Pemerintah mengambil langkah tegas menertibkan belanja TIK untuk memastikan anggaran digital efisien dan berdampak positif pada layanan publik, sekaligus mengatasi duplikasi aplikasi.

Inspektorat Kabupaten Bangli, Bali, melakukan audit teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan layanan publik dan menekan potensi gangguan, menciptakan akuntabilitas maksimal.

Sulawesi Barat meluncurkan Aplikasi Listrik Mandiri Sulbar, sebuah terobosan digital dari Dinas ESDM Provinsi Sulbar. Inovasi ini dirancang untuk memastikan program listrik gratis menjangkau ribuan rumah tangga miskin yang belum teraliri listrik PLN dan m

Pemkab Bangkalan menggandeng RAPI untuk memperluas sebaran informasi publik dan program pemerintah, memanfaatkan teknologi digital dalam komunikasi demi tata kelola informatif.